Polemik Anggaran Pemprov DKI, Antara Penjualan Saham Bir dan Commitment Fee Formula E

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah diperhadapkan dua polemik yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Polemik yang dimaksud adalah keinginan Pemprov DKI menjual saham di perusahaan bir PT Delta Djakarta Tbk dan menyelenggarakan ajang balapan Formula E.

Yang membedakan, penjualan saham akan mendatangkan dana tambahan untuk APBD, sementara penyelenggaraan Formula E mengeluarkan dana yang tak sedikit.

Baca juga: Jakpro: Formula E Untung atau Rugi, Jakarta Tetap Jadi Panggung

Polemik penjualan saham bir

Pemprov DKI masih berupaya menjual saham bir sebesar 26,25 persen di PT Delta Djakarta.

Hal tersebut merupakan salah satu janji kampanye Gubernur Anies Baswedan ketika mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017.

Kala itu, Anies berikhtiar bahwa penjualan saham tersebut sebagai bentuk tekadnya menjauhkan generasi muda dari minuman keras.

Dana hasil penjualan saham itu, menurut Anies, nantinya bisa dialokasikan untuk membangun fasilitas yang diperlukan masyarakat DKI.

"Dari sisi kebutuhan warga, warga justru lebih membutuhkan air bersih daripada air minuman keras. Jadi dari air minuman keras untuk air minum, minuman keras untuk air bersih," kata Anies (24/1/2017).

Setelah terpilih, Anies dan wakil Gubernur DKI saat itu, Sandiaga Uno, lantas mengumumkan rencana pelepasan saham di Delta Djakarta.

Tiga tahun berlalu, saham di PT Delta Djakarta itu masih belum dijual Pemprov DKI.

Hal itu dikarenakan niatan Pemprov DKI masih terganjal restu dari DPRD DKI.

"Prosesnya tidak seperti menjual barang sendiri, ada prosesnya, ada tahapannya, di antaranya harus mendapat persetujuan teman-teman di DPRD Provinsi DKI Jakarta," kata Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria, Senin (3/1/2021).

Sekretaris Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Riyadi menambahkan, Pemprov DKI telah menyurati DPRD DKI sebanyak empat kali guna membahas penjualan saham tersebut.

Akan tetapi, dijelaskan Riyadi, Pemprov DKI tak kunjung mendapat balasan dari DPRD DKI.

"Empat kali. Surat pertamanya, Mei 2018. Yang kedua, Januari 2019, yang ketiga, Mei 2020 dan yang keempat Maret 2021," kata Riyadi, Jumat (5/3/2021), dikutip dari Tribunnews.com.

Riyadi kembali menekankan pentingnya penjualan saham tersebut. Sebab, dananya bisa dialokasikan untuk pembangunan 40 gedung sekolah dengan taksiran, satu sekolah membutuhkan Rp 20 miliar.

Baca juga: Wagub DKI: Penyelenggaraan Formula E Sudah Melalui Kajian dan Disetujui DPRD

Menurutnya, harga keseluruhan saham di PT Delta itu telah mencapai Rp 800 miliar.

"Kalau dana Rp 800 miliar kami gunakan hari ini untuk membangun sekolah misalkan, 1 sekolah misalkan 20 miliar, maka kami bisa membangun 40 unit sekolah," ujar Riyadi dalam diskusi virtual, Rabu (10/3/2021).

Dana sebesar itu, lanjut Riyadi, juga bisa digunakan untuk membangun lima rumah sakit yang cukup besar untuk penanganan Covid-19.

"Kemudian kalau kami gunakan Rp 800 miliar untuk membangun air bersih, untuk menyambung 1 sambungan air bersih nilainya Rp 10 juta, maka dapat dibangun 80.000 sambungan air bersih," sambungnya.