Data Vaksinasi Bermasalah, Ombudsman Sarankan Pemerintah Pusat Ubah Strategi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Ombudsman RI Perwakila Jakarta Raya, Teguh Nugroho, menyarankan pemerintah pusat mengubah strategi pendataan untuk vaksinasi Covid-19.

Usulan itu diajukan setelah muncul banyak masalah pendataan yang terjadi di lapangan saat pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

"Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya menyarankan agar pemerintah pusat dalam ha ini Kemenkes (Kementerian Kesehatan) mengubah strategi tahapan vaksinasi," kata Teguh dalam keterangan tertulis, Selasa (30/3/2021).

Baca juga: Sudah Suntikkan 10,4 Juta Dosis, Indonesia Masuk 10 Besar Negara dengan Vaksinasi Covid-19 Tertinggi

Menurut Teguh, sebaiknya tahapan tak lagi berdasarkan kelompok rentan saja, tetapi juga berdasarkan regionalisasi episentrum penyebaran Covid-19.

Setidaknya ada 15 daerah yang melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang memiliki kasus Covid-19 tinggi bisa dijadikan prioritas vaksinasi.

"Hal ini berkaca pada kesuksesan vaksin Measles dan Rubella di tahun 2017 yang memfokuskan pada vaksinasi di wilayah Jawa sehingga mencapai target 95 persen sesuai waktu yang direncanakan," kata Teguh.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah tidak perlu lagi meributkan vaksinasi Covid-19 yang salah sasaran dan bisa mengurangi beban tenaga kesehatan.

Terlebih saat ini, kata Teguh, sudah banyak petugas kesehatan yang merupakan kelompok paling rentan terpapar Covid-19 telah divaksinasi. Sehingga, patut diperhitungkan vaksinasi bisa dilakukan dengan cara berfokus pada wilayah episentrum Covid-19.

"Mungkin saatnya makin fokus pada percepatan vaksinasi agar target kita bersama yaitu kekebalan kelompok tetap terjaga sesuai rencana," kata Teguh.

Sebelumnya, pemerintah pusat telah menetapkan tiga kelompok prioritas yang dijadikan sasaran vaksinasi Covid-19, yaitu tenaga kesehatan, kelompok lansia, dan kelompok pelayan publik.

Namun saat verifikasi data lapangan, terjadi beragam masalah sehingga memungkinkan orang-orang di luar kelompok prioritas ikut divaksinasi.

Sudah banyak kasus vaksinasi Covid-19 yang terungkap tidak tepat sasaran. Kasus pertama adalah penyuntikan vaksinasi selebgram Helena Lim pada penyuntikan tahap 1 untuk petugas kesehatan.

Kasus kedua ditemukan saat penyuntikan vaksin Covid-19 untuk pedagang pasar. Kompas menemukan bahwa kenalan pedagang hingga asisten rumah tangga (ART) si pedagang ikut divaksin. Ketiga adalah penyuntikan keluarga anggota DPR-RI dan merembet ke DPRD DKI Jakarta.