KPK Duga Ada Kecurangan Kontrak PAM Jaya-Aetra, Ini Respons Pemprov DKI Jakarta

Kompas.com - 23/04/2021, 17:03 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (20/4/2021) KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONOWakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (20/4/2021)
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, Pemprov DKI akan mempelajari rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal pembatalan perpanjangan kontrak PAM Jaya dengan PT Aetra Air Jakarta.

"Rekomendasi KPK soal pembatalan perpanjangan dari pada Aetra nanti kami akan pelajari dan kami kaji," kata Riza saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (23/4/2021).

Baca juga: KPK Soroti Kerja Sama PAM Jaya-PT Aetra Air Jakarta, Ada Potensi Kecurangan

Riza mengatakan, perpanjangan kontrak antara PAM Jaya dengan Aetra merupakan bentuk kerja sama agar kebutuhan air bersih di Jakarta bisa terpenuhi.

PAM Jaya sebagai badan usaha milik daerah (BUMD) Pemprov DKI bekerja sama dengan pihak swasta untuk memberikan pemenuhan kebutuhan air tersebut.

"Prinsipnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin memastikan bahwa kebutuhan air minum bagi masyarakat terjaga dan terjamin," ucap dia.

Baca juga: Keputusan Anies soal Kerja Sama Pengelolaan Air dengan Aetra Dipertanyakan

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Riza mengatakan menghormati rekomendasi dari KPK terkait dengan usulan pembatalan kontrak PAM Jaya dengan Aetra dan akan mencoba mengkaji lebih dalam.

"Tapi yang paling penting, kami semua memastikan kebutuhan warga Jakarta terkait air minum harus terjamin dan terjaga baik," ucap dia.

Sebelumnya, KPK memberikan rekomendasi agar PAM Jaya melakukan pembatalan rencana perpanjangan kontrak kerja sama dengan PT Aetra Air Jakarta.

Baca juga: Ketika KPK Soroti Upaya DKI Hentikan Swastanisasi Air...

Direktur Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) KPK Aminudin mengatakan, KPK menemukan ada potensi kecurangan yang dapat menimbulkan kerugian pada PAM Jaya.

"Kami berkepentingan agar dalam perikatan perjanjian itu tidak ada potensi korupsi. Kami ingin perikatan perjanjian ini semata-mata untuk kepentingan bisnis dan kemaslahatan bersama. Jangan sampai ada keuangan negara atau daerah yang dirugikan," ujar Aminudin, Rabu (21/4/2021).

Baca juga: Proses Penghentian Swastanisasi Air di Jakarta Mandek

Potensi kecurangan yang ditemukan antara lain ruang lingkup pekerjaan dan kontrak yang berubah 50 persen dan rencana perpanjangan kerja sama antara PAM Jaya dan Aetra dilakukan untuk 25 tahun ke depan.

"Sementara kontrak saat ini baru akan berakhir 2023," kata Aminudin.

Kondisi tersebut dinilai akan merugikan PAM Jaya karena berkewajiban membayar 100 persen produksi air pada mitra swasta, padahal penyaluran air yang efektif hanya 57,46 persen.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 pada Anak Naik Pesat, Pemkot Bekasi Akan Gencarkan Vaksinasi

Kasus Covid-19 pada Anak Naik Pesat, Pemkot Bekasi Akan Gencarkan Vaksinasi

Megapolitan
Tambah 235, Total Kasus Covid-19 di Kota Bogor Capai 32.875

Tambah 235, Total Kasus Covid-19 di Kota Bogor Capai 32.875

Megapolitan
Pemprov DKI Wacanakan Vaksinasi Covid-19 Jadi Syarat Masuk Tempat Hiburan

Pemprov DKI Wacanakan Vaksinasi Covid-19 Jadi Syarat Masuk Tempat Hiburan

Megapolitan
Tabrak Motor lalu Jatuh ke Kolong Truk, Pemotor di Bogor Tewas

Tabrak Motor lalu Jatuh ke Kolong Truk, Pemotor di Bogor Tewas

Megapolitan
Cerita Pedagang Bunga di Tangsel, Penjualan Kembang Sepi, tapi Banyak Pesanan Karangan Dukacita

Cerita Pedagang Bunga di Tangsel, Penjualan Kembang Sepi, tapi Banyak Pesanan Karangan Dukacita

Megapolitan
Joe Biden Prediksi Jakarta Tenggelam 10 Tahun Lagi, Ini Tanggapan Wagub DKI

Joe Biden Prediksi Jakarta Tenggelam 10 Tahun Lagi, Ini Tanggapan Wagub DKI

Megapolitan
Pemkot Bogor Siapkan Isi Ulang Oksigen di Tiap Kecamatan untuk Warga Isoman

Pemkot Bogor Siapkan Isi Ulang Oksigen di Tiap Kecamatan untuk Warga Isoman

Megapolitan
Besok, 500 Santri di Pamulang Akan Divaksinasi Covid-19

Besok, 500 Santri di Pamulang Akan Divaksinasi Covid-19

Megapolitan
Polisi Panggil Pemilik Mobil yang Diduga Halangi Ambulans Saat Jemput Pasien Kritis

Polisi Panggil Pemilik Mobil yang Diduga Halangi Ambulans Saat Jemput Pasien Kritis

Megapolitan
3.327 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Hari Ini, Positivity Rate Masih di Atas Standar Aman

3.327 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Hari Ini, Positivity Rate Masih di Atas Standar Aman

Megapolitan
Berkas Kasus Video Syur Gisel dan Nobu Belum Rampung, Kejati: Masih di Polda Metro

Berkas Kasus Video Syur Gisel dan Nobu Belum Rampung, Kejati: Masih di Polda Metro

Megapolitan
Bukti Vaksinasi Covid-19 Akan Jadi Syarat Pelonggaran Aktivitas Publik di Jakarta

Bukti Vaksinasi Covid-19 Akan Jadi Syarat Pelonggaran Aktivitas Publik di Jakarta

Megapolitan
Sepeda Gunung Senilai Rp 100 Jutaan di Pamulang Raib Digondol Maling

Sepeda Gunung Senilai Rp 100 Jutaan di Pamulang Raib Digondol Maling

Megapolitan
Anies: Kematian Pasien Covid-19 yang Sudah Divaksinasi Hanya 13 dari 100.000 Penduduk

Anies: Kematian Pasien Covid-19 yang Sudah Divaksinasi Hanya 13 dari 100.000 Penduduk

Megapolitan
Pemprov DKI Penuhi Target Vaksinasi Covid-19, Lebih Cepat Sebulan dari Tenggat Jokowi

Pemprov DKI Penuhi Target Vaksinasi Covid-19, Lebih Cepat Sebulan dari Tenggat Jokowi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X