Kompas.com - 23/04/2021, 17:03 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (20/4/2021) KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONOWakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (20/4/2021)
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, Pemprov DKI akan mempelajari rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal pembatalan perpanjangan kontrak PAM Jaya dengan PT Aetra Air Jakarta.

"Rekomendasi KPK soal pembatalan perpanjangan dari pada Aetra nanti kami akan pelajari dan kami kaji," kata Riza saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (23/4/2021).

Baca juga: KPK Soroti Kerja Sama PAM Jaya-PT Aetra Air Jakarta, Ada Potensi Kecurangan

Riza mengatakan, perpanjangan kontrak antara PAM Jaya dengan Aetra merupakan bentuk kerja sama agar kebutuhan air bersih di Jakarta bisa terpenuhi.

PAM Jaya sebagai badan usaha milik daerah (BUMD) Pemprov DKI bekerja sama dengan pihak swasta untuk memberikan pemenuhan kebutuhan air tersebut.

"Prinsipnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin memastikan bahwa kebutuhan air minum bagi masyarakat terjaga dan terjamin," ucap dia.

Baca juga: Keputusan Anies soal Kerja Sama Pengelolaan Air dengan Aetra Dipertanyakan

Riza mengatakan menghormati rekomendasi dari KPK terkait dengan usulan pembatalan kontrak PAM Jaya dengan Aetra dan akan mencoba mengkaji lebih dalam.

"Tapi yang paling penting, kami semua memastikan kebutuhan warga Jakarta terkait air minum harus terjamin dan terjaga baik," ucap dia.

Sebelumnya, KPK memberikan rekomendasi agar PAM Jaya melakukan pembatalan rencana perpanjangan kontrak kerja sama dengan PT Aetra Air Jakarta.

Baca juga: Ketika KPK Soroti Upaya DKI Hentikan Swastanisasi Air...

Direktur Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) KPK Aminudin mengatakan, KPK menemukan ada potensi kecurangan yang dapat menimbulkan kerugian pada PAM Jaya.

"Kami berkepentingan agar dalam perikatan perjanjian itu tidak ada potensi korupsi. Kami ingin perikatan perjanjian ini semata-mata untuk kepentingan bisnis dan kemaslahatan bersama. Jangan sampai ada keuangan negara atau daerah yang dirugikan," ujar Aminudin, Rabu (21/4/2021).

Baca juga: Proses Penghentian Swastanisasi Air di Jakarta Mandek

Potensi kecurangan yang ditemukan antara lain ruang lingkup pekerjaan dan kontrak yang berubah 50 persen dan rencana perpanjangan kerja sama antara PAM Jaya dan Aetra dilakukan untuk 25 tahun ke depan.

"Sementara kontrak saat ini baru akan berakhir 2023," kata Aminudin.

Kondisi tersebut dinilai akan merugikan PAM Jaya karena berkewajiban membayar 100 persen produksi air pada mitra swasta, padahal penyaluran air yang efektif hanya 57,46 persen.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejari Depok: Dugaan Korupsi Damkar Dilimpahkan ke Seksi Pidana Khusus

Kejari Depok: Dugaan Korupsi Damkar Dilimpahkan ke Seksi Pidana Khusus

Megapolitan
Larangan Mudik Berakhir, 200 Penumpang Berangkat dari Terminal Poris Plawad ke Kampung Halaman

Larangan Mudik Berakhir, 200 Penumpang Berangkat dari Terminal Poris Plawad ke Kampung Halaman

Megapolitan
Tanah Longsor Timpa 2 Rumah di Keranggan, Tangsel

Tanah Longsor Timpa 2 Rumah di Keranggan, Tangsel

Megapolitan
Keluarga Korban Kecewa Polisi Lamban Tangani Anak Anggota DPRD Bekasi yang Diduga Perkosa dan Jual Remaja

Keluarga Korban Kecewa Polisi Lamban Tangani Anak Anggota DPRD Bekasi yang Diduga Perkosa dan Jual Remaja

Megapolitan
4 Penumpang Bus di Pulogebang Reaktif Covid-19, Hari Ini

4 Penumpang Bus di Pulogebang Reaktif Covid-19, Hari Ini

Megapolitan
Terminal Kampung Rambutan Adakan Tes Covid-19 Acak, 1 Pemudik Dibawa ke Wisma Atlet

Terminal Kampung Rambutan Adakan Tes Covid-19 Acak, 1 Pemudik Dibawa ke Wisma Atlet

Megapolitan
Libur Lebaran Usai, Operasional MRT Kembali Normal

Libur Lebaran Usai, Operasional MRT Kembali Normal

Megapolitan
ART yang Terekam Video Aniaya Majikannya di Cengkareng Ditangkap

ART yang Terekam Video Aniaya Majikannya di Cengkareng Ditangkap

Megapolitan
Hingga Sekarang, Polisi Belum Periksa Anak Anggota DPRD Bekasi yang Dituduh Perkosa Gadis Remaja

Hingga Sekarang, Polisi Belum Periksa Anak Anggota DPRD Bekasi yang Dituduh Perkosa Gadis Remaja

Megapolitan
Pemudik Berdatangan di Terminal Kampung Rambutan, Bus-bus AKAP Disemprot Disinfektan

Pemudik Berdatangan di Terminal Kampung Rambutan, Bus-bus AKAP Disemprot Disinfektan

Megapolitan
Sehari Usai Larangan Mudik Berakhir, Terminal Poris Plawad Dipenuhi Penumpang

Sehari Usai Larangan Mudik Berakhir, Terminal Poris Plawad Dipenuhi Penumpang

Megapolitan
Polisi Sebut Guru yang Cabuli Murid di Sebuah Masjid di Bekasi seperti Maniak

Polisi Sebut Guru yang Cabuli Murid di Sebuah Masjid di Bekasi seperti Maniak

Megapolitan
Mengaku Kurang Pengetahuan, JYC yang Gelar Paduan Suara di Masjid Istiqlal Minta Maaf

Mengaku Kurang Pengetahuan, JYC yang Gelar Paduan Suara di Masjid Istiqlal Minta Maaf

Megapolitan
Kelurahan Cipete Selatan Data Penghuni Kos dan Kontrakan yang Kembali dari Mudik

Kelurahan Cipete Selatan Data Penghuni Kos dan Kontrakan yang Kembali dari Mudik

Megapolitan
John Kei Nilai Jaksa Tak Hiraukan Fakta Persidangan

John Kei Nilai Jaksa Tak Hiraukan Fakta Persidangan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X