Kompas.com - 11/04/2021, 11:53 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendatangi lokasi kebakaran Jalan Pisangan Baru III, RT 003/006 Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, Kamis (25/3/2021) siang. KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA ACHMADGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendatangi lokasi kebakaran Jalan Pisangan Baru III, RT 003/006 Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, Kamis (25/3/2021) siang.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Water Project Consultant Public Service International (PSI) Yunita Purnama mencurigai ada permainan di belakang keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuat keputusan perjanjian kerjasama pengelolaan air dengan pihak swasta.

Dia mengatakan, Keputusan Gubernur Nomor 891 Tahun 2020 tentang Persetujuan Adendum Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Perseroan Terbatas Aetra Air Jakarta kemungkinan dikuasai segelintir orang.

Lantaran proses kerja sama yang dinilai tidak transparan dan tidak jelas.

"Kami mencurigai adanya permainan di belakang ini yang tidak melibatkan masyarakat, tidak melibatkan pekerja, dan akhirnya dia dikuasai oleh segelintir pihak. Ini yang kami lihat sangat bahaya sekali," kata Yunita dalam konferensi pers virtual, Minggu (11/4/2021).

Baca juga: MA Putuskan Penghentian Swastanisasi Air, Ini Kata Aetra...

Yunita mengatakan, hingga saat ini publik tidak mengetahui isi adendum yang disetujui Anies melalui Keputusan Gubernur tersebut.

PSI sudah bersurat dan meminta secara resmi terkait adendum yang diteken oleh pihak swasta dan BUMD PAM Jaya DKI Jakarta, namun hasilnya nihil.

"Ketika kami meminta secara resmi, itu justru tidak diberikan sama sekali, alasannya masih dalam pengkajian, itu tidak mungkin!" kata Yunita.

Menurut Yunita, tidak mungkin kajian dilakukan belakangan setelah keputusan gubernur dibuat.

Kemudian alasan Pemprov DKI Jakarta juga berubah-ubah mengenai adendum yang masih menjadi misteri tersebut.

Baca juga: Proses Penghentian Swastanisasi Air di Jakarta Mandek

Balasan kedua, ujar Yunita, Pemprov DKI beralasan tidak memiliki adendum yang disepakati oleh PT Aetra dan PAM Jaya.

"Kalau Pemprov tidak punya adendumnya, bagaimana cara mereka mengelola BUMD atau PAM Jaya sebagai kewajiban mereka," kata dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi meneken Keputusan Gubernur yang mengatakan telah menyetujui adendum perjanjian kerja sama antara PDAM DKI Jakarta dengan PT Aetra pada 31 Agustus 2020 lalu.

Anies menuliskan pelaksanaan adendum tersebut dilandaskan pada prinsip kerja sama yang saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemprov DKI, masyarakat luas dan pihak yang bekerjasama.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Depok Catat 48 Kasus Baru Covid-19

Depok Catat 48 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Pemprov DKI Imbau Pendatang Tak Mengadu Nasib ke Jakarta Jika Belum Miliki Pekerjaan

Pemprov DKI Imbau Pendatang Tak Mengadu Nasib ke Jakarta Jika Belum Miliki Pekerjaan

Megapolitan
UPDATE 16 Mei: 100 Pasien Covid-19 di Tangsel Masih Dirawat dan Isolasi Mandiri

UPDATE 16 Mei: 100 Pasien Covid-19 di Tangsel Masih Dirawat dan Isolasi Mandiri

Megapolitan
Ramai Spanduk Penolakan Pemudik yang Balik Tanpa Surat Bebas Covid-19, Wali Kota Tangsel: Ikuti Kehendak Warga

Ramai Spanduk Penolakan Pemudik yang Balik Tanpa Surat Bebas Covid-19, Wali Kota Tangsel: Ikuti Kehendak Warga

Megapolitan
Fakta dan Kronologi Maling Sadis di Bekasi, Masuk Lewat Lubang 'Exhaust Fan', Perkosa Gadis Penghuninya

Fakta dan Kronologi Maling Sadis di Bekasi, Masuk Lewat Lubang "Exhaust Fan", Perkosa Gadis Penghuninya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta Berpeluang hujan

Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta Berpeluang hujan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Maling Mobil di Bekasi Diamuk Massa di Cakung | Titik Pemeriksaan Swab Test Antigen di Jabodetabek

[POPULER JABODETABEK] Maling Mobil di Bekasi Diamuk Massa di Cakung | Titik Pemeriksaan Swab Test Antigen di Jabodetabek

Megapolitan
Angkasa Pura II Klaim Belum Ada Kenaikan Penumpang di Soekarno-Hatta Saat Arus Balik Lebaran

Angkasa Pura II Klaim Belum Ada Kenaikan Penumpang di Soekarno-Hatta Saat Arus Balik Lebaran

Megapolitan
Cegah Penularan Covid-19, Polisi Bubarkan Wisatawan di Transera Waterpark Bekasi

Cegah Penularan Covid-19, Polisi Bubarkan Wisatawan di Transera Waterpark Bekasi

Megapolitan
Arus Balik Lebaran, Wakil Ketua DPRD DKI: Jangan Sampai yang Mudik Rugikan Warga yang Menetap

Arus Balik Lebaran, Wakil Ketua DPRD DKI: Jangan Sampai yang Mudik Rugikan Warga yang Menetap

Megapolitan
Rumah Warga Jakarta Selatan yang Mudik Akan Ditandai Stiker

Rumah Warga Jakarta Selatan yang Mudik Akan Ditandai Stiker

Megapolitan
Bayi Laki-laki Ditemukan di Pinggir Kali Jelawai Kebayoran Baru dalam Kondisi Hidup

Bayi Laki-laki Ditemukan di Pinggir Kali Jelawai Kebayoran Baru dalam Kondisi Hidup

Megapolitan
Cerita Relawan Covid-19 yang Tetap Bekerja di Masa Libur Lebaran...

Cerita Relawan Covid-19 yang Tetap Bekerja di Masa Libur Lebaran...

Megapolitan
Pemeriksaan di Kolong Tol Bitung, Pengendara Diminta KTP, SIKM hingga Hasil Swab Test Antigen

Pemeriksaan di Kolong Tol Bitung, Pengendara Diminta KTP, SIKM hingga Hasil Swab Test Antigen

Megapolitan
Pemkot Depok Bersiap Hadapi Arus Balik, Pendatang Akan Didata untuk Tes Antigen Covid-19

Pemkot Depok Bersiap Hadapi Arus Balik, Pendatang Akan Didata untuk Tes Antigen Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X