Kompas.com - 13/05/2019, 10:57 WIB
Juru bicara KPK Febri Diansyah memberi keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/12/2018). KPK kembali menetapkan Bupati nonaktif Mojokerto Mustofa Kamal Pasa sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp34 miliar yang diduga bersumber dari hasil gratifikasi sejumlah proyek di Mojokerto. Sebelumnya KPK telah menetapkan Mustofa sebagai tersangka suap Pengurusan Izin Pemanfaatan Ruang dan IMB sejumlah menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/kye. Indrianto Eko SuwarsoJuru bicara KPK Febri Diansyah memberi keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/12/2018). KPK kembali menetapkan Bupati nonaktif Mojokerto Mustofa Kamal Pasa sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp34 miliar yang diduga bersumber dari hasil gratifikasi sejumlah proyek di Mojokerto. Sebelumnya KPK telah menetapkan Mustofa sebagai tersangka suap Pengurusan Izin Pemanfaatan Ruang dan IMB sejumlah menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/kye.

JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya DKI mengentikan swastanisasi pengelolaan air bersih terbentur persoalan hukum. Masalah ini akhirnya turut menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan, untuk mengklarifikasi persoalan swastanisasi air minum di Jakarta.

"Kami perlu meminta penjelasan Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum (DKI Jakarta) karena KPK sedang mencermati sejumlah aspek dalam pengelolaan air minum di DKI ini dan terdapat risiko klausul perjanjian kerja sama yang tidak berpihak pada kepentingan Pemerintah Provinsi DKI dan masyarakat pada umumnya," kata Febri dalam keterangan pers, Jumat (10/5/2019).

Baca juga: Bertemu Tim Tata Kelola Air DKI, KPK Minta Penjelasan soal Swastanisasi Air Minum

Direktorat Pengaduan Masyarakat dan Direktorat Litbang KPK meminta penjelasan tim Pemprov DKI soal rencana menghadapi berakhirnya kontrak antara PAM Jaya dengan Palyja dan Aetra di tahun 2023.

Menurut Febri, hal ini menjadi perhatian KPK lantaran pengelolaan air minum menyangkut kebutuhan dasar masyarakat luas. Sejak tahun 1998, air bersih di Jakarta dikelola oleh dua perusahaan swasta, yaitu Aetra untuk wilayah timur DKI Jakarta dan Palyja untuk wilayah barat DKI Jakarta.

Semenjak itu, konsesi dipegang oleh swasta dan PAM Jaya hanya berperan sebagai pengawas.

"Yang menjadi perhatian KPK adalah perkembangan perkara swastanisasi air Provinsi DKI Jakarta sejak pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung. Sebagaimana berkembang dalam proses peradilan, terdapat risiko kerugian terkait perjanjian kerja sama antara PAM Jaya, Aetra, dan Palyja yaitu sekitar Rp 1,2 triliun," kata Febri.

Baca juga: Tanggapan PAM Jaya soal Molornya Kebijakan Penghentian Swastanisasi Air

"Meskipun MA telah memutus PK dalam perkara ini, namun sejumlah temuan substansial perlu tetap diperhatikan agar tidak merugikan kepentingan Pemprov DKI dan masyarakat secara luas," sambungnya.

KPK berharap proses pengelolaan air minum oleh Pemprov DKI Jakarta dilakukan secara akuntabel, berintegritas dan mengutamakan kepentingan masyarakat dalam mengambil kebijakan.

"Hal ini penting dilakukan agar meminimalisir risiko terjadinya korupsi di masa mendatang," ujar dia.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (23/4/2019).KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFAR Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (23/4/2019).

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasar Tanah Abang Tutup 12-18 Mei, Pengelola: Libur Lebaran dan Perawatan

Pasar Tanah Abang Tutup 12-18 Mei, Pengelola: Libur Lebaran dan Perawatan

Megapolitan
UPDATE 7 Mei: Tambah 19 Kasus di Kota Tangerang, 204 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 7 Mei: Tambah 19 Kasus di Kota Tangerang, 204 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Kasus Pria Pukul Bocah Berujung Damai, Kejari Kota Tangerang Terapkan Restorative Justice

Kasus Pria Pukul Bocah Berujung Damai, Kejari Kota Tangerang Terapkan Restorative Justice

Megapolitan
Bentrokan Antar-Kelompok Terjadi di Pejaten Timur

Bentrokan Antar-Kelompok Terjadi di Pejaten Timur

Megapolitan
Dua Skenario Polisi Antisipasi Masuknya Pemudik ke Kota Bogor

Dua Skenario Polisi Antisipasi Masuknya Pemudik ke Kota Bogor

Megapolitan
Hindari Motor, Mobil Pajero Terbalik Setelah Tabrak Lampu Merah di Cideng Timur

Hindari Motor, Mobil Pajero Terbalik Setelah Tabrak Lampu Merah di Cideng Timur

Megapolitan
Hari Kedua Larangan Mudik, Hanya 25 Orang Berangkat dari Terminal Kalideres

Hari Kedua Larangan Mudik, Hanya 25 Orang Berangkat dari Terminal Kalideres

Megapolitan
UPDATE 7 Mei: Tambah 783 Kasus di Jakarta, 22 Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE 7 Mei: Tambah 783 Kasus di Jakarta, 22 Pasien Covid-19 Meninggal

Megapolitan
Pemprov DKI Putuskan Tempat Wisata Tetap Dibuka Saat Libur Lebaran

Pemprov DKI Putuskan Tempat Wisata Tetap Dibuka Saat Libur Lebaran

Megapolitan
Polisi Sekat 58 Kendaraan yang Melintas di Posko Penyekatan dan Posko Check Point Kota Tangerang

Polisi Sekat 58 Kendaraan yang Melintas di Posko Penyekatan dan Posko Check Point Kota Tangerang

Megapolitan
Hari Pertama Larangan Mudik, 515 Orang di Jakarta Ajukan SIKM, 137 Ditolak

Hari Pertama Larangan Mudik, 515 Orang di Jakarta Ajukan SIKM, 137 Ditolak

Megapolitan
Aturan Keluar Masuk Jabodetabek saat Masa Larangan Mudik 2021

Aturan Keluar Masuk Jabodetabek saat Masa Larangan Mudik 2021

Megapolitan
Kadisdik DKI: Seluruh Proses PPDB Tahun Ajaran Baru 2021 Dilaksanakan Secara Online

Kadisdik DKI: Seluruh Proses PPDB Tahun Ajaran Baru 2021 Dilaksanakan Secara Online

Megapolitan
Kepala Minimarket Ikut dalam Komplotan Maling, Curi Uang Rp 87 Juta dari Brankas

Kepala Minimarket Ikut dalam Komplotan Maling, Curi Uang Rp 87 Juta dari Brankas

Megapolitan
Minimarket di Pancoran Dibobol Komplotan Maling, Pelaku Libatkan Orang Dalam

Minimarket di Pancoran Dibobol Komplotan Maling, Pelaku Libatkan Orang Dalam

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X