Soal Judicial Review UU Ciptaker, Presiden KSPSI: Jika Putusan Tak Berimbang, Buruh Akan Menolak

Kompas.com - 01/05/2021, 16:42 WIB
Presiden KSPI Said Iqbal bersama Presiden KSPSI Andi Gani di aksi buruh 1 Mei 2021. Kompas.com/Sonya TeresaPresiden KSPI Said Iqbal bersama Presiden KSPSI Andi Gani di aksi buruh 1 Mei 2021.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 20 orang perwakilan buruh menyampaikan petisi terkait sembilan isu prioritas uji materi klaster ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Hari Buruh, Sabtu (1/5/2021).

Mereka terdiri dari 10 orang perwakilan organisasi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan 10 orang perwakilan organisasi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Kemudian petisi itu diterima oleh perwakilan MK.

Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, petisi tersebut diberikan agar hakim MK memperhatikan secara sungguh-sungguh uji materi Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya telah diajukan  buruh.

Baca juga: Sembilan Isu Prioritas UU Cipta Kerja yang Disorot Buruh Saat Peringatan May Day

"Ada sekitar 69 pasal yang kita uji materikan di dalam klaster ketenagakerjaan, antara lain ada sembilan isu prioritas dari 69 pasal tersebut," kata Said di lokasi aksi, Sabtu.

Sementara, Presiden KSPSI Andi Gany meminta MK untuk membuat putusan yang adil.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kami meminta kepada MK agar membuat putusan yang adil karwna kami berharap ketika kami ajukan gugatan UU Cipta Kerja ke MK kami percaya MK menjadi benteng pengadilan akhir di konstitusi tanah air," kata Presiden KSPSI Andi Gany.

"Putusan MK akan beresiko besar kalau tidak berimbang dan tidak seadilnya atau mendapat penolakan besar dari buruh," imbuhnya.

Baca juga: Moeldoko: Pemerintah Kawal Implementasi UU Cipta Kerja, Tak Pernah Abaikan Kesejahteraan Buruh

Andi merasa yakin bahwa hakim MK akan memihak kepada kebenaran.

Di samping itu, Said menegaskan, bahwa berdasarkan catatan pihaknya, proses pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja melanggar prosedur. Sementara, secara materil, Undang-Undang ini, dikatakan Said, merugikan pekerja.

Selain menyampaikan petisi, buruh juga menggelar unjuk rasa pada hari ini.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada Vaksinasi Massal bagi Warga Depok di Terminal Jatijajar Jumat Ini, Simak Cara Daftarnya

Ada Vaksinasi Massal bagi Warga Depok di Terminal Jatijajar Jumat Ini, Simak Cara Daftarnya

Megapolitan
Kisah Sukartono, Menginspirasi Warga Sekitar untuk Bersinergi Kelola Sampah Jadi Barang Bernilai

Kisah Sukartono, Menginspirasi Warga Sekitar untuk Bersinergi Kelola Sampah Jadi Barang Bernilai

BrandzView
Soal 25 Klaster Covid-19 PTM, Kadinkes DKI: Perlu Pembuktian, Apakah Murni dari Sekolah?

Soal 25 Klaster Covid-19 PTM, Kadinkes DKI: Perlu Pembuktian, Apakah Murni dari Sekolah?

Megapolitan
 Sederet Fakta Laporan Luhut terhadap Haris Azhar dan Fatia Kontras, Berawal dari Tudingan 'Main' di Tambang Papua

Sederet Fakta Laporan Luhut terhadap Haris Azhar dan Fatia Kontras, Berawal dari Tudingan "Main" di Tambang Papua

Megapolitan
Perubahan Aturan Masuk Mal hingga Restoran di Jakarta, Ada Pelonggaran

Perubahan Aturan Masuk Mal hingga Restoran di Jakarta, Ada Pelonggaran

Megapolitan
Jadwal dan Lokasi Mobil Vaksin Keliling di Jakarta pada Kamis, 23 September

Jadwal dan Lokasi Mobil Vaksin Keliling di Jakarta pada Kamis, 23 September

Megapolitan
Jam Operasional Restoran dan Kafe di Jakarta Kini Dibagi Dua, Berikut Aturannya

Jam Operasional Restoran dan Kafe di Jakarta Kini Dibagi Dua, Berikut Aturannya

Megapolitan
Pemprov Akan Periksa Data Kemendikbud Terkait 25 Klaster Sekolah Tatap Muka di Jakarta

Pemprov Akan Periksa Data Kemendikbud Terkait 25 Klaster Sekolah Tatap Muka di Jakarta

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Dosis Dua di Tangsel Baru 39,9 Persen dari Target

Vaksinasi Covid-19 Dosis Dua di Tangsel Baru 39,9 Persen dari Target

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Cara Dapatkan Bantuan Rp 1,2 Juta untuk PKL | Luhut Polisikan Haris Azhar

[POPULER JABODETABEK] Cara Dapatkan Bantuan Rp 1,2 Juta untuk PKL | Luhut Polisikan Haris Azhar

Megapolitan
UPDATE 22 September: Tambah 11 Kasus di Kota Tangerang, 171 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 22 September: Tambah 11 Kasus di Kota Tangerang, 171 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
BNN Sebut Ada 753 Pengguna Narkoba Aktif di Kota Tangerang, Kemungkinan Lebih Banyak

BNN Sebut Ada 753 Pengguna Narkoba Aktif di Kota Tangerang, Kemungkinan Lebih Banyak

Megapolitan
Pemkot Tangsel Targetkan Pemotongan Tiang di Tengah Jalan WR Supratman Rampung Dua Pekan

Pemkot Tangsel Targetkan Pemotongan Tiang di Tengah Jalan WR Supratman Rampung Dua Pekan

Megapolitan
UPDATE 22 September: Tangsel Catat Penambahan 18 Kasus Covid-19

UPDATE 22 September: Tangsel Catat Penambahan 18 Kasus Covid-19

Megapolitan
Saat Biarawan Gereja yang Cabuli Anak Panti Akhirnya Diadili dan Proses Panjang di Baliknya

Saat Biarawan Gereja yang Cabuli Anak Panti Akhirnya Diadili dan Proses Panjang di Baliknya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.