Ketua DPRD Kota Bogor Sebut Larangan Mudik Lokal Jabodetabek Timbulkan Kebingungan di Masyarakat

Kompas.com - 08/05/2021, 16:19 WIB
Suasana Stasiun Tanah Abang pasca rekayasa perjalanan KRL di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (7/5/2021). Untuk antisipasi potensi penyebaran COVID-19 akibat kepadatan aktivitas di kawasan Pasar Tanah Abang, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) melakukan rekayasa perjalanan untuk kereta rel listrik (KRL) tidak akan berangkat dan berhenti di Stasiun Tanah Abang pada pukul 15.00-19.00 WIB. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGSuasana Stasiun Tanah Abang pasca rekayasa perjalanan KRL di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (7/5/2021). Untuk antisipasi potensi penyebaran COVID-19 akibat kepadatan aktivitas di kawasan Pasar Tanah Abang, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) melakukan rekayasa perjalanan untuk kereta rel listrik (KRL) tidak akan berangkat dan berhenti di Stasiun Tanah Abang pada pukul 15.00-19.00 WIB.

BOGOR, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor Atang Trisnanto menilai, aturan larangan mudik di dalam wilayah aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) menimbulkan penafsiran berbeda-beda di masyarakat.

Atang mengatakan, seharusnya kebijakan pemerintah dalam menyampaikan aturan larangan mudik tidak berubah-ubah sehingga masyarakat tidak dibuat bingung.

"Kebijakan mudik ini seharusnya tidak berubah-ubah dan dipersiapkan teknisnya yang matang, karena sosialisasi itu perlu waktu dan cara yang efektif. Sebelumnya aglomerasi diperbolehkan, tiba-tiba sekarang dilarang," ucap Atang saat dikonfirmasi, Sabtu (8/5/2021).

Baca juga: Larangan Mudik Lokal Jabodetabek: Warga dan Pemerintah Daerah Sama-sama Bingung

Atang menambahkan, persoalan lain dalam aturan larangan mudik ini juga tidak diimbangi dengan kebijakan serupa seperti penutupan penerbangan internasional atau penutupan pintu masuk ke Indonesia dari perjalanan luar negeri.

Sebab, menurut dia, jika tujuannya untuk mencegah penyebaran, yang utama justru menutup pintu masuk dari negara-negara yang sangat potensial menularkan virus corona ke indonesia.

"Sebaiknya pemerintah segera keluarkan mitigasi teknisnya, sehingga upaya pencegahan penyebaran Covid-19 memang benar-benar efektif. Dan tentu kami berharap kebijakan ini efektif di lapangan dan bisa menekan potensi kenaikan kasus," ungkapnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Beragam Modus demi Lolos Penyekatan Mudik: Naik Ambulans hingga Nekat Terobos Pembatas Jalan

Sebelumnya, pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Dalam SE tersebut, pemerintah menetapkan tanggal 6-17 Mei 2021 sebagai periode larangan mudik Lebaran.

Namun, pergerakan warga di wilayah aglomerasi tidak dilarang.

Baca juga: Cerita Food Vlogger Magdalena, Kena Tipu Admin Sendiri hingga Bakal Tempuh Jalur Hukum

Akan tetapi, Satgas Covid-19 kemudian kembali menyatakan bahwa larangan mudik juga berlaku bagi warga di wilayah aglomerasi atau pemusatan kawasan tertentu seperti Jabodetabek.

Larangan mudik di wilayah aglomerasi ini disampaikan juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito.

"Untuk memecah kebingungan di masyarakat soal mudik lokal di wilayah aglomerasi, saya tegaskan bahwa pemerintah melarang apa pun bentuk mudik, baik lintas provinsi maupun dalam satu wilayah kabupaten/kota aglomerasi," kata Wiku dalam konferensi pers virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (6/5/2021).



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Tambah 663 Kasus Covid-19 di Kota Bekasi, 1.378 Pasien Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 663 Kasus Covid-19 di Kota Bekasi, 1.378 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE: Tambah 303 Kasus Covid-19 di Depok, 5 Pasien Meninggal

UPDATE: Tambah 303 Kasus Covid-19 di Depok, 5 Pasien Meninggal

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Kamis: Sebagian Jabodetabek Berpotensi Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG Kamis: Sebagian Jabodetabek Berpotensi Hujan

Megapolitan
Pabrik Percetakan di Kawasan Industri Pulogadung Terbakar

Pabrik Percetakan di Kawasan Industri Pulogadung Terbakar

Megapolitan
Kebanjiran Saat Isolasi Mandiri, Pasutri Pasien Covid-19 di Bekasi Dievakuasi

Kebanjiran Saat Isolasi Mandiri, Pasutri Pasien Covid-19 di Bekasi Dievakuasi

Megapolitan
Gandeng Ritase, PT APSD Bakal Digitalisasi Pengelolaan Gudang di Bandara

Gandeng Ritase, PT APSD Bakal Digitalisasi Pengelolaan Gudang di Bandara

Megapolitan
Kapolri Setuju Jalur Sepeda Dibongkar, Komunitas Bike to Work Merespons

Kapolri Setuju Jalur Sepeda Dibongkar, Komunitas Bike to Work Merespons

Megapolitan
ISSI DKI Minta Pembongkaran Jalur Sepeda Permanen Dipertimbangkan

ISSI DKI Minta Pembongkaran Jalur Sepeda Permanen Dipertimbangkan

Megapolitan
Andi Arief Dilaporkan ke Polisi Terkait Dugaan Ancaman di Media Sosial

Andi Arief Dilaporkan ke Polisi Terkait Dugaan Ancaman di Media Sosial

Megapolitan
Lurah Ciganjur Positif Covid-19, Kantor Kelurahan Ditutup 2 Hari

Lurah Ciganjur Positif Covid-19, Kantor Kelurahan Ditutup 2 Hari

Megapolitan
Plt Wali Kota Jaksel Sebut TNI AU Tawarkan Lakespra Dr Saryato sebagai Tempat Isoman

Plt Wali Kota Jaksel Sebut TNI AU Tawarkan Lakespra Dr Saryato sebagai Tempat Isoman

Megapolitan
Antisipasi Graha Wisata Ragunan Penuh, Pemkot Jaksel Siapkan Rusun Pasar Rumput

Antisipasi Graha Wisata Ragunan Penuh, Pemkot Jaksel Siapkan Rusun Pasar Rumput

Megapolitan
PPDB SD di Kota Tangerang Jalur Zonasi Dibuka, Posko bagi Orangtua yang Gaktek Disiapkan

PPDB SD di Kota Tangerang Jalur Zonasi Dibuka, Posko bagi Orangtua yang Gaktek Disiapkan

Megapolitan
Kasus Covid-19 Naik 159 Persen, Pemkot Tangerang Minta Kapasitas RS Ditambah

Kasus Covid-19 Naik 159 Persen, Pemkot Tangerang Minta Kapasitas RS Ditambah

Megapolitan
Update 16 Juni: Bertambah 9, Kini Ada 388 Pasien Covid-19 yang Masih Dirawat di Tangsel

Update 16 Juni: Bertambah 9, Kini Ada 388 Pasien Covid-19 yang Masih Dirawat di Tangsel

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X