Larangan Mudik Lokal Jabodetabek: Warga dan Pemerintah Daerah Sama-sama Bingung

Kompas.com - 08/05/2021, 06:59 WIB
Suasana Stasiun Tanah Abang pasca rekayasa perjalanan KRL di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (7/5/2021). Untuk antisipasi potensi penyebaran COVID-19 akibat kepadatan aktivitas di kawasan Pasar Tanah Abang, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) melakukan rekayasa perjalanan untuk kereta rel listrik (KRL) tidak akan berangkat dan berhenti di Stasiun Tanah Abang pada pukul 15.00-19.00 WIB. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGSuasana Stasiun Tanah Abang pasca rekayasa perjalanan KRL di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (7/5/2021). Untuk antisipasi potensi penyebaran COVID-19 akibat kepadatan aktivitas di kawasan Pasar Tanah Abang, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) melakukan rekayasa perjalanan untuk kereta rel listrik (KRL) tidak akan berangkat dan berhenti di Stasiun Tanah Abang pada pukul 15.00-19.00 WIB.

JAKARTA, KOMPAS.com – Juru bicara Satgas Covid-19 RI Wiku Adisasmito telah menyatakan bahwa pada 6-17 Mei 2021 mudik lintas provinsi ataupun mudik secara lokal di wilayah aglomerasi sama-sama dilarang.

Wilayah aglomerasi merupakan beberapa kabupaten/kota yang berdekatan dan saling menyangga, seperti Jabodetabek.

Wiku berdalih, sejak awal, pemerintah tak pernah membedakan larangan mudik lintas provinsi ataupun mudik lokal di wilayah aglomerasi.

"Tidak pernah ada istilah itu (mudik lokal) dari pemerintah. Dan dari awal, apa pun bentuk mudiknya tidak diperbolehkan," kata Wiku saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (7/5/2021).

Baca juga: Aturan Larangan Mudik Lintas Jabodetabek: Pusat Berubah-ubah, Kepala Daerah Bingung

Larangan mudik mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021.

Beleid tersebut mengatur, sebagian besar, soal peniadaan angkutan selama masa larangan mudik 6-17 Mei 2021.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Peniadaan operasional angkutan dianggap sama dengan peniadaan pergerakan warga.

Pangkal masalah soal mudik lokal terletak pada Pasal 3 ayat (3) dan (4).

Pada ayat (3) diterangkan bahwa peniadaan angkutan, selain dikecualikan bagi pejabat negara dan aktivitas sektor esensial, juga dikecualikan untuk angkutan yang beroperasi di kawasan aglomerasi.

Pada ayat (4) disebutkan sejumlah kawasan aglomerasi yang dimaksud, salah satunya Jabodetabek.

Ditafsirkan, di Jabodetabek, pengecualian peniadaan angkutan dianggap sama dengan pengecualian larangan mudik.

Baca juga: Pemprov DKI Putuskan Tempat Wisata Tetap Dibuka Saat Libur Lebaran

Wiku menyadari bahwa telah terjadi kebingungan di masyarakat.

"Untuk memecah kebingungan di masyarakat soal mudik lokal di wilayah aglomerasi, saya tegaskan bahwa pemerintah melarang apa pun bentuk mudik, baik lintas provinsi maupun dalam satu wilayah kabupaten/kota aglomerasi," ujar Wiku dalam konferensi pers virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (6/5/2021).

Masalahnya, yang bingung bukan hanya masyarakat, melainkan juga pemerintah daerah.

Kebingungan itu bermuara pada satu pertanyaan: bagaimana membedakan pemudik dan bukan pemudik di Jabodetabek sebagai kawasan aglomerasi?

Dikira-kira saja...

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fakta Kasus Anji: Impor Ganja dari Amerika hingga Permohonan Maaf

Fakta Kasus Anji: Impor Ganja dari Amerika hingga Permohonan Maaf

Megapolitan
Daftar Lengkap Hotel dan Tempat Isolasi Mandiri Pasien Covid-19 di Jakarta

Daftar Lengkap Hotel dan Tempat Isolasi Mandiri Pasien Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
PPDB Kota Tangerang Jenjang SD Jalur Zonasi Dibuka Pukul 08.00 WIB, Simak Syarat dan Prosedurnya

PPDB Kota Tangerang Jenjang SD Jalur Zonasi Dibuka Pukul 08.00 WIB, Simak Syarat dan Prosedurnya

Megapolitan
Kamis Ini Jadwal Lapor Diri PPDB Jakarta 2021 Jalur Afirmasi Jenjang SMP dan SMA

Kamis Ini Jadwal Lapor Diri PPDB Jakarta 2021 Jalur Afirmasi Jenjang SMP dan SMA

Megapolitan
UPDATE: Tambah 53 Kasus di Kota Tangerang, 446 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 53 Kasus di Kota Tangerang, 446 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Fakta Penangkapan Polisi Gadungan, Berawal Penindakan Pelat Nomor hingga Simpan KTA Palsu

Fakta Penangkapan Polisi Gadungan, Berawal Penindakan Pelat Nomor hingga Simpan KTA Palsu

Megapolitan
Kamis Ini, Rizieq Shihab Akan Sampaikan Duplik Kasus Tes Usap RS Ummi

Kamis Ini, Rizieq Shihab Akan Sampaikan Duplik Kasus Tes Usap RS Ummi

Megapolitan
Perjalanan Panjang MRT Jakarta, Dicetuskan Habibie dan Dieksekusi Jokowi-Ahok

Perjalanan Panjang MRT Jakarta, Dicetuskan Habibie dan Dieksekusi Jokowi-Ahok

Megapolitan
UPDATE: Tambah 663 Kasus Covid-19 di Kota Bekasi, 1.378 Pasien Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 663 Kasus Covid-19 di Kota Bekasi, 1.378 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE: Tambah 303 Kasus Covid-19 di Depok, 5 Pasien Meninggal

UPDATE: Tambah 303 Kasus Covid-19 di Depok, 5 Pasien Meninggal

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Kamis: Sebagian Jabodetabek Berpotensi Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG Kamis: Sebagian Jabodetabek Berpotensi Hujan

Megapolitan
Pabrik Percetakan di Kawasan Industri Pulogadung Terbakar

Pabrik Percetakan di Kawasan Industri Pulogadung Terbakar

Megapolitan
Kebanjiran Saat Isolasi Mandiri, Pasutri Pasien Covid-19 di Bekasi Dievakuasi

Kebanjiran Saat Isolasi Mandiri, Pasutri Pasien Covid-19 di Bekasi Dievakuasi

Megapolitan
Gandeng Ritase, PT APSD Bakal Digitalisasi Pengelolaan Gudang di Bandara

Gandeng Ritase, PT APSD Bakal Digitalisasi Pengelolaan Gudang di Bandara

Megapolitan
Kapolri Setuju Jalur Sepeda Dibongkar, Komunitas Bike to Work Merespons

Kapolri Setuju Jalur Sepeda Dibongkar, Komunitas Bike to Work Merespons

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X