Kompas.com - 08/05/2021, 06:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Juru bicara Satgas Covid-19 RI Wiku Adisasmito telah menyatakan bahwa pada 6-17 Mei 2021 mudik lintas provinsi ataupun mudik secara lokal di wilayah aglomerasi sama-sama dilarang.

Wilayah aglomerasi merupakan beberapa kabupaten/kota yang berdekatan dan saling menyangga, seperti Jabodetabek.

Wiku berdalih, sejak awal, pemerintah tak pernah membedakan larangan mudik lintas provinsi ataupun mudik lokal di wilayah aglomerasi.

"Tidak pernah ada istilah itu (mudik lokal) dari pemerintah. Dan dari awal, apa pun bentuk mudiknya tidak diperbolehkan," kata Wiku saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (7/5/2021).

Baca juga: Aturan Larangan Mudik Lintas Jabodetabek: Pusat Berubah-ubah, Kepala Daerah Bingung

Larangan mudik mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021.

Beleid tersebut mengatur, sebagian besar, soal peniadaan angkutan selama masa larangan mudik 6-17 Mei 2021.

Peniadaan operasional angkutan dianggap sama dengan peniadaan pergerakan warga.

Pangkal masalah soal mudik lokal terletak pada Pasal 3 ayat (3) dan (4).

Pada ayat (3) diterangkan bahwa peniadaan angkutan, selain dikecualikan bagi pejabat negara dan aktivitas sektor esensial, juga dikecualikan untuk angkutan yang beroperasi di kawasan aglomerasi.

Pada ayat (4) disebutkan sejumlah kawasan aglomerasi yang dimaksud, salah satunya Jabodetabek.

Ditafsirkan, di Jabodetabek, pengecualian peniadaan angkutan dianggap sama dengan pengecualian larangan mudik.

Baca juga: Pemprov DKI Putuskan Tempat Wisata Tetap Dibuka Saat Libur Lebaran

Wiku menyadari bahwa telah terjadi kebingungan di masyarakat.

"Untuk memecah kebingungan di masyarakat soal mudik lokal di wilayah aglomerasi, saya tegaskan bahwa pemerintah melarang apa pun bentuk mudik, baik lintas provinsi maupun dalam satu wilayah kabupaten/kota aglomerasi," ujar Wiku dalam konferensi pers virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (6/5/2021).

Masalahnya, yang bingung bukan hanya masyarakat, melainkan juga pemerintah daerah.

Kebingungan itu bermuara pada satu pertanyaan: bagaimana membedakan pemudik dan bukan pemudik di Jabodetabek sebagai kawasan aglomerasi?

Dikira-kira saja...

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diduga Merasa Diejek, Seorang Pria Serang Tetangganya Pakai Celurit di Cengkareng

Diduga Merasa Diejek, Seorang Pria Serang Tetangganya Pakai Celurit di Cengkareng

Megapolitan
Boyband Korea WayV Naik Bus Wisata Transjakarta, Penggemar Histeris dan Ingin Ikutan

Boyband Korea WayV Naik Bus Wisata Transjakarta, Penggemar Histeris dan Ingin Ikutan

Megapolitan
Anies Datangi Muskercab PPP DKI, Disambut Meriah dan Dikalungi Sorban Hijau

Anies Datangi Muskercab PPP DKI, Disambut Meriah dan Dikalungi Sorban Hijau

Megapolitan
Niat Berangkat Kondangan, Pengendara Mobil Lepas Kendali dan Terperosok di Depan Halte Puri Beta

Niat Berangkat Kondangan, Pengendara Mobil Lepas Kendali dan Terperosok di Depan Halte Puri Beta

Megapolitan
PPP DKI Buka Pendaftaran Bakal Caleg Pemilu 2024 hingga 3 Bulan

PPP DKI Buka Pendaftaran Bakal Caleg Pemilu 2024 hingga 3 Bulan

Megapolitan
'Enggak Tahu Kenapa, Sekarang Pakai Pertalite Jadi Lebih Boros...'

"Enggak Tahu Kenapa, Sekarang Pakai Pertalite Jadi Lebih Boros..."

Megapolitan
Gelar Muskercab, PPP DKI Buka Pendaftaran Bakal Caleg Jakarta

Gelar Muskercab, PPP DKI Buka Pendaftaran Bakal Caleg Jakarta

Megapolitan
Video Viral Kericuhan di Depan RS Fatmawati Cilandak, Polisi Tangkap 7 Remaja

Video Viral Kericuhan di Depan RS Fatmawati Cilandak, Polisi Tangkap 7 Remaja

Megapolitan
Target Rumah DP Rp 0 Turun, Wagub Riza: Disesuaikan Masa Jabatan Pj Gubernur

Target Rumah DP Rp 0 Turun, Wagub Riza: Disesuaikan Masa Jabatan Pj Gubernur

Megapolitan
Ini Penyebab Amblesnya Trotoar Puspemkot Tangerang Senilai RP 3,7 Miliar meski Baru Dibangun

Ini Penyebab Amblesnya Trotoar Puspemkot Tangerang Senilai RP 3,7 Miliar meski Baru Dibangun

Megapolitan
Sebut Pulau G Bukan Hanya untuk Permukiman, Wagub DKI: Tidak Boleh Ada Wilayah di Jakarta yang Eksklusif!

Sebut Pulau G Bukan Hanya untuk Permukiman, Wagub DKI: Tidak Boleh Ada Wilayah di Jakarta yang Eksklusif!

Megapolitan
UPDATE 24 September: Bertambah 33 Kasus Baru, Pasien Covid-19 yang Dirawat di Tangerang Kini 764

UPDATE 24 September: Bertambah 33 Kasus Baru, Pasien Covid-19 yang Dirawat di Tangerang Kini 764

Megapolitan
Pengembang Wajib Bangun Rusun di Pulau C, Aturannya Masuk di Rencana Pembangunan Jakarta

Pengembang Wajib Bangun Rusun di Pulau C, Aturannya Masuk di Rencana Pembangunan Jakarta

Megapolitan
Wagub Riza Sebut Reklamasi Pulau G Terbuka bagi Warga Jakarta

Wagub Riza Sebut Reklamasi Pulau G Terbuka bagi Warga Jakarta

Megapolitan
Polisi Tangkap Pencuri di Supermarket Kawasan Senen, Pelaku Dua Kali Beraksi di Toko yang Sama

Polisi Tangkap Pencuri di Supermarket Kawasan Senen, Pelaku Dua Kali Beraksi di Toko yang Sama

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.