Koalisi Masyarakat Minta Kajian Keselamatan Jalur Road Bike Dibuka ke Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi masyarakat yang terdiri dari komunitas Bike 2 Work, Road Safety Association RSA, Koalisi Pejalan Kaki dan Komite Penghapusan Bensin Bertimbel meminta Pemprov DKI membuka dokumen kajian keselamatan atas kebijakan jalur road bike di Jalan Layang Non Tol Kampung Melayu-Tanah Abang.

Anggota Badan Kehormatan Road Safety Association Rio Octaviano mengatakan, hasil kajian tersebut penting untuk diketahui publik sehingga dasar pengambilan kebijakan lintasan road bike bisa diketahui bersama.

"Ini yang kami minta ke pihak Pemprov DKI, hasil analisa saat penempatan rambu (jalur khusus road bike) itu apa, kita minta dibuka ke publik," kata Rio saat dihubungi melalui telepon, Jumat (11/6/2021).

Baca juga: Komunitas Bike to Work Akan Gelar Aksi, Protes Road Bike Boleh Lintasi JLNT

"Karena publik ingin tahu apakah benar aspek keselamatan sudah dipertimbangkan sebelum kebijakan tersebut diberlakukan," imbuhnya.

Menurut Rio, jika berbicara tentang aspek keselamatan, Pemprov DKI juga harus berkaca pada kasus yang pernah terjadi di jalan layang tersebut.

"Kita harus melihat kasus yang pernah terjadi di situ, (pernah) terjadi kasus terpentalnya ibu hamil karena suami melawan arah karena menghindari razia," kata Rio.

Baca juga: Tak Semua Pesepeda Road Bike Kencang, Petugas Tak Pantau Kecepatan di JLNT Casablanca

Kasus tersebut, kata Rio, bukan hanya karena kecelakaan yang melibatkan tabrakan mobil, tetapi juga konstruksi separator yang rendah sehingga mengakibatkan ibu yang sedang hamil jatuh dari ketinggian JLNT.

"Dari ini kita lihat bahwa faktor keselamatan untuk roda dua memang enggak layak di atas (JLNT) itu," kata Rio.

Rio mengatakan, Koalisi Masyarakat sudah meminta keterbukaan Pemprov DKI berulang kali, termasuk dari kalangan awak media dan pakar keselamatan transportasi.

Baca juga: Larang Pesepeda Non-Road Bike Pakai JLNT, Pemprov DKI Dinilai Diskriminatif

Sehingga koalisi masyarakat menilai perlunya aksi nyata turun ke jalan untuk menuntut penghentian kebijakan yang mengabaikan aspek keselamatan itu.