Kompas.com - 12/06/2021, 12:42 WIB
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus, memegang barang bukti penangkapan tersangka pungutan liar (pungli) di Polrestabes Jakarta Utara, Jumat (11/6/2021). KOMPAS.com/DJATI WALUYOKepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus, memegang barang bukti penangkapan tersangka pungutan liar (pungli) di Polrestabes Jakarta Utara, Jumat (11/6/2021).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Penasihat Federasi Buruh Pelabuhan Indonesia, Ilhamsjah, mengungkapkan praktik pemalakan oleh preman di Tanjung Priok, Jakarta Utara, telah terjadi sejak puluhan tahun.

"Ini bukan berita baru, ini persoalan yang sudah terjadi puluhan tahun," kata Ilham dalam wawancara dengan Kompas TV, Jumat (11/6/2021).

"Paling tidak saya sudah terlibat dalam menghadapi persoalan pungli ini sejak tahun 2000. Waktu itu sampai ada pemogokan menutup pelabuhan," sambungnya.

Ilhamsjah menceritakan, ada banyak tahapan pungli yang dialami para sopir.

Baca juga: Kompolnas: Polisi Jangan Tunggu Perintah Presiden untuk Tindak Pungli

"Itu tahapan pertama dia keluar dari garasi dia itu sudah ada pungli. Jadi pungli pertama itu pungli yang dilakukan di jalan," kata Ilhamsjah

Ia mengungkapkan, seorang sopir harus mengeluarkan setidaknya Rp 45.000 per hari untuk pungli.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Berdasarkan data yang dia himpun sebelum masa pandemi Covid-19, setidaknya ada 12.000 lebih kontainer yang beroperasi di Pelabuhan Tanjung Priok. Jika dirata-rata, setidaknya ada 540 juta uang sopir yang menguap di jalan tersebut.

Sedihnya, kata dia, uang pungli itu harus dipotong dari penghasilan para sopir truk. Padahal, sopir tak memiliki penghasilan banyak.

"Uang yang dikeluarkan oleh sopir untuk pungli itu harusnya uang yang bisa dia bawa pulang untuk anak istrinya," ujar Ilhamsjah.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendapat laporan mengenai pungli yang kerap terjadi di kawasan pelabuhan Tanjung Priok dari para sopir truk kontainer pada Kamis lalu, saat berkunjung ke kawasan tersebut. Usai mendengar keluhan itu, Jokowi langsung menelpon Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Baca juga: Setelah Jokowi Telepon Kapolri soal Pungli di Tanjung Priok...

Di hadapan para pengemudi truk kontainer, Jokowi meminta Kapolri menindak kriminalitas yang ada di kawasan Terminal Pelabuhan Tanjung Priok.

Sehari setelahnya, polisi langsung mengumumkan penangkapan puluhan pelaku pungli di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Puluhan orang yang ditangkap itu merupakan karyawan perusahaan hingga preman yang biasa menjalankan aksi pungli di kawasan industri tersebut.

"Dari Polres Utara mengamankan 42 orang dari dua TKP. Kemudian Polsek Cilincing dan Tanjung Priok mengamankan enam dan delapan orang. Juga Polres Metro Tanjung Priok atau KP3 mengamankan tujuh orang," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, kemarin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Percepat Vaksinasi demi Pemulihan Ekonomi, Kadin Akan Buka Gerai Vaksinasi di Mal hingga Tempat Publik

Percepat Vaksinasi demi Pemulihan Ekonomi, Kadin Akan Buka Gerai Vaksinasi di Mal hingga Tempat Publik

Megapolitan
Ini 17 Daftar Kendaraan yang Dikecualikan dalam Ganjil Genap di Jakarta

Ini 17 Daftar Kendaraan yang Dikecualikan dalam Ganjil Genap di Jakarta

Megapolitan
Pemprov DKI Izinkan Transportasi Umum Gunakan Kapasitas Angkut 100 Persen

Pemprov DKI Izinkan Transportasi Umum Gunakan Kapasitas Angkut 100 Persen

Megapolitan
Maling Bobol Rumah di Lenteng Agung, Celengan Berisi Tabungan buat Biaya Lahiran Dibawa Kabur

Maling Bobol Rumah di Lenteng Agung, Celengan Berisi Tabungan buat Biaya Lahiran Dibawa Kabur

Megapolitan
Aturan Terbaru Kendaraan yang Dibolehkan Melintasi Kawasan Ganjil Genap di Jakarta

Aturan Terbaru Kendaraan yang Dibolehkan Melintasi Kawasan Ganjil Genap di Jakarta

Megapolitan
Ganjil Genap di Tempat Wisata di Jakarta Kini Diberlakukan Juga untuk Sepeda Motor

Ganjil Genap di Tempat Wisata di Jakarta Kini Diberlakukan Juga untuk Sepeda Motor

Megapolitan
PPKM Level 2, Rumah Ibadah di Depok Belum Boleh Diisi Penuh

PPKM Level 2, Rumah Ibadah di Depok Belum Boleh Diisi Penuh

Megapolitan
Bioskop di Depok Boleh Buka dengan Kapasitas 70 Persen Saat PPKM Level 2, Simak Semua Ketentuannya

Bioskop di Depok Boleh Buka dengan Kapasitas 70 Persen Saat PPKM Level 2, Simak Semua Ketentuannya

Megapolitan
PPKM Depok Turun ke Level 2, Kapasitas Warteg dan Restoran Maksimum Tetap 50 Persen

PPKM Depok Turun ke Level 2, Kapasitas Warteg dan Restoran Maksimum Tetap 50 Persen

Megapolitan
Aturan Masuk Mal di Jabodetabek bagi Anak di Bawah 12 Tahun

Aturan Masuk Mal di Jabodetabek bagi Anak di Bawah 12 Tahun

Megapolitan
Transjakarta Kembali Beroperasi dengan Kapasitas 100 Persen, Penanda Jarak di Bus dan Halte Dicopot Bertahap

Transjakarta Kembali Beroperasi dengan Kapasitas 100 Persen, Penanda Jarak di Bus dan Halte Dicopot Bertahap

Megapolitan
Rachel Vennya Akan Diperiksa Polda Metro Jaya Hari Ini

Rachel Vennya Akan Diperiksa Polda Metro Jaya Hari Ini

Megapolitan
Aturan Ganjil Genap Selama PPKM Level 2 di Jakarta

Aturan Ganjil Genap Selama PPKM Level 2 di Jakarta

Megapolitan
Digugat Rp 1 Triliun, PSI Sebut Punya Bukti Kuat sebagai Dasar Pecat Viani Limardi

Digugat Rp 1 Triliun, PSI Sebut Punya Bukti Kuat sebagai Dasar Pecat Viani Limardi

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Viani Limardi Gugat PSI Rp 1 Triliun | Resepsi Pernikahan Boleh Digelar dengan Kapasitas 50 Persen

[POPULER JABODETABEK] Viani Limardi Gugat PSI Rp 1 Triliun | Resepsi Pernikahan Boleh Digelar dengan Kapasitas 50 Persen

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.