Anies Pastikan Gaji ASN DKI Jakarta Tak Dipotong untuk Penanganan Covid-19 Tahun Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di DKI Jakarta tidak mengalami pemotongan untuk penanggulangan pandemi Covid-19 tahun ini.

"Oh enggak (termasuk yang digeser untuk penanganan Covid-19), tahun ini sejauh ini Alhamdulillah aman," kata Anies dalam rekaman suara, Kamis (7/8/2021).

Dia mengatakan, kondisi ini berbeda dari tahun lalu yang memaksa gaji PNS di Jakarta dipotong 50 persen untuk program bantuan sosial.

Baca juga: Video Viral Anggota Paspampres Datangi Mapolres Jakbar, Kapolres: Permasalahan Sudah Selesai

Anies menjelaskan, tahun lalu Pemprov DKKI mengambil keputusan sulit memotong gaji bulanan PNS hingga 50 persen untuk memberikan Bansos 1,6 juta keluarga terdampak pandemi.

"Tidak biasanya terjadi di mana ASN gaji bulanannya dipotong tapi tahun lalu kita harus ambil keputusan itu," ucap Anies.

Anies mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan refocusing atau pergeseran anggaran dari satu program ke program penanganan Covid-19.

Dia menyebut pergeseran anggaran akan diprioritaskan untuk keselamatan warga Jakarta.

Jajaran Pemprov DKI, ucap Anies, terus bekerja menyesuaikan pergeseran anggaran sesuai dengan kebutuhan yang ada saat ini.

"Bila dibutuhkan untuk menyelamatkan warga Jakarta, maka kita akan mengalokasikan sesuai dengan kebutuhannya," ujar dia.

Baca juga: Anies Sebut Pergeseran Anggaran Jakarta Diprioritaskan untuk Keselamatan Warga

Namun Anies enggan menyebut anggaran dari program apa saja yang akan digeser untuk penanganan Covid-19 ini.

Selain menggeser anggaran, Anies mengatakan, Pemprov DKI juga mengandalkan banyak bantuan dari pemerintah pusat terkait dengan penanganan Covid-19.

Termasuk untuk penyaluran bantuan sosial di masa pandemi yang dinilai cukup penting sebagai jaring pengaman sosial.

"Sebenarnya (bantuan) lebih banyak dari pemerintah pusat juga untuk bantuan sosial. Bansos yang akan berjalan juga karena itu tidak kalah penting," ucap Anies.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono sebelumnya mengatakan, Pemprov DKI Jakarta mulai merencanakan refocusing APBD 2021 untuk penanganan Covid-19.

"Mereka (Pemprov DKI) sudah merencanakan sejak hari Jumat (2/7/2021) yang lalu, mereka sedang menghitung secara teknis pos-pos mana yang tidak bisa dilaksanakan secara waktu," ujar Mujiyono saat dihubungi melalui telepon, Selasa (6/7/2021).