Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemkot Tangsel Didesak Tambah Tempat Tidur Pasien Covid-19

Kompas.com - 27/07/2021, 18:00 WIB
Tria Sutrisna,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

TANGSEL, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, didesak untuk segera menambah kapasitas tempat tidur di rumah sakit rujukan pasien Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat mengemukakan bahwa tingkat keterisian temapat (bed occupancy rate/BOR) di rumah sakit rujukan Covid-19 di Tangerang Selatan masih tinggi.

"Karena itu perlu dilakukan penambahan untuk bed Covid-19, baik dari rumah sakit pemerintah maupun swasta yang dikonversi untuk menjadi tempat perawatan Covid-19," kata Tito di Balai Kota Tangerang Selatan, Selasa (27/7/2021).

Baca juga: Soroti BOR Covid-19 di Tangsel Tak Kunjung Turun, Mendagri: Masyarakat Sulit Dapat Tempat Perawatan

Selain itu, kata Tito, Pemerintah Kota Tangerang Selatan juga harus menambah lagi tempat isolasi mandiri terpusat. Tidak hanya mengandalkan satu pusat karantina yang kini sudah digunakan, yakni Rumah Lawan Covid-19.

Menurut Tito, Pemkot Tangsel seharusnya bisa membangun tempat isolasi mandiri terpusat di tingkat kecamatan, atau bahkan kelurahan.

"Memperbanyak tempat isolasi mandiri terpusat. Isolasi mandiri terpusat di tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan. Paling tidak sampai situ. Syukur kalau bisa sampai ke tingkat kampung," ujar Tito

Dengan begitu, pasien Covid-19 yang belum mengalami gejala berat bisa menjalani perawatan sementara dengan pengawasan tenaga kesehatan di pusat karantina tersebut.

"Jadi bagi masyarakat yang positif belum berat bisa dirawat di sana, tidak langsung masuk ke tempat perawatan Covid-19. Perawatan Covid-19 untuk mereka yang sudah enam hari gejalanya tidak turun-turun," kata Tito.

Tito Karnavian sebelumnya menyoroti masih tingginya tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan Covid-19 di wilayah Tangerang Selatan.

Pasalnya, keterisian tempat tidur isolasi maupun intensive care unit (ICU) khusus pasien Covid-19 tak kunjung menurun, meski Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 sudah diberlakukan.

"Saya memberi catatan khusus mengenai BOR. Bed occupancy rate-nya masih di atas 90 persen. Hal ini perlu diwaspadai," ujar Tito.

Menurut Tito, tingginya BOR di Tangerang Selatan sudah dapat dipastikan membuat pasien Covid-19 sulit mendapatkan ruang perawatan.

Untuk itu, dia meminta Pemerintah Kota Tangerang Selatan segera menambah tempat tidur khusus pasien Covid-19, baik di rumah sakit swasta maupun milik pemerintah.

"Karena kalau BOR di atas 90 persen, artinya masyarakat kesulitan untuk mendapatkan tempat perawatan," kata Tito.

Adapun tingginya tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit berdampak pada banyaknya pasien Covid-19 yang mengalami pemburukan dan meninggal dunia saat menjalani isolasi mandiri.

Berdasarkan data LaporCovid-19, kasus kematian saat isolasi mandiri dan di luar rumah sakit yang terjadi di wilayah Tangerang Selatan mencapai 30 kasus. Jumlah tersebut berdasarkan data yang dicatatkan LaporCovid-19 sejak Juni 2021 hingga 27 Juli 2021.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Sebut Aiman Pantas Protes atas Laporannya, Pengamat: Ini Pasal Karet

Sebut Aiman Pantas Protes atas Laporannya, Pengamat: Ini Pasal Karet

Megapolitan
Minimarket di Sebelah Tokonya Dirampok, Alamsyah: Ini Baru Pertama Kali Terjadi

Minimarket di Sebelah Tokonya Dirampok, Alamsyah: Ini Baru Pertama Kali Terjadi

Megapolitan
Kritik Wacana Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, Fraksi PDI-P: Jangan Kebiri Hak Warga!

Kritik Wacana Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, Fraksi PDI-P: Jangan Kebiri Hak Warga!

Megapolitan
Tolak RUU DKJ soal Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, F-PKS: Harus Kembali ke Semula

Tolak RUU DKJ soal Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, F-PKS: Harus Kembali ke Semula

Megapolitan
Belum Dapat Izin PUPR, Perbaikan Saluran Air di Pondok Pinang Baru Rampung Setengah

Belum Dapat Izin PUPR, Perbaikan Saluran Air di Pondok Pinang Baru Rampung Setengah

Megapolitan
Aiman Janggal Dilaporkan atas Ujaran Kebencian SARA, Pengamat: Mungkin Polisi Mengaitkan Persoalan Antargolongan

Aiman Janggal Dilaporkan atas Ujaran Kebencian SARA, Pengamat: Mungkin Polisi Mengaitkan Persoalan Antargolongan

Megapolitan
Minimarket di Bekasi Dirampok, Pelaku Bawa Kabur Uang Rp 60 Juta

Minimarket di Bekasi Dirampok, Pelaku Bawa Kabur Uang Rp 60 Juta

Megapolitan
Anaknya Dibunuh Alung, Ayah Korban Sebut Keluarga Pelaku Tak Tunjukkan Iktikad Baik

Anaknya Dibunuh Alung, Ayah Korban Sebut Keluarga Pelaku Tak Tunjukkan Iktikad Baik

Megapolitan
Bakal Berangkatkan Relawan ke Palestina, Masjid di Tanjung Priok Tak Gandeng Pihak Lain

Bakal Berangkatkan Relawan ke Palestina, Masjid di Tanjung Priok Tak Gandeng Pihak Lain

Megapolitan
Cek Perbaikan Saluran Air di Pondok Pinang, Wali Kota Jaksel: Mudah-mudahan Bisa Atasi Banjir

Cek Perbaikan Saluran Air di Pondok Pinang, Wali Kota Jaksel: Mudah-mudahan Bisa Atasi Banjir

Megapolitan
Dokter Sebut Kasus Pneumonia Anak Melonjak 10 Persen di RSAB Harapan Kita

Dokter Sebut Kasus Pneumonia Anak Melonjak 10 Persen di RSAB Harapan Kita

Megapolitan
Hingga Kini, 500 Orang Daftar Jadi Relawan ke Palestina di Masjid Al-Muqarrabien Tanjung Priok

Hingga Kini, 500 Orang Daftar Jadi Relawan ke Palestina di Masjid Al-Muqarrabien Tanjung Priok

Megapolitan
Buka Pendaftaran Relawan ke Palestina, Masjid di Tanjung Priok Prioritaskan yang Berlatar Belakang Medis

Buka Pendaftaran Relawan ke Palestina, Masjid di Tanjung Priok Prioritaskan yang Berlatar Belakang Medis

Megapolitan
Kritik Aturan Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, F-Nasdem: Itu Renggut Hak Rakyat

Kritik Aturan Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, F-Nasdem: Itu Renggut Hak Rakyat

Megapolitan
Lahan Kantor Desa Setiamekar Diduga Bersengketa, Pemilik Sah Masih Menanti Eksekusi

Lahan Kantor Desa Setiamekar Diduga Bersengketa, Pemilik Sah Masih Menanti Eksekusi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com