Taksi Online Dapat Stiker Bebas Ganjil Genap, Pengamat: Inkonsistensi dan Melanggar Hukum

Kompas.com - 21/08/2021, 19:25 WIB
Petugas kepolisian berjaga di pos pemeriksaan ganjil genap yang diterapkan karena adanya perpanjangan PPKM level 4 di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (15/8/2021). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak APetugas kepolisian berjaga di pos pemeriksaan ganjil genap yang diterapkan karena adanya perpanjangan PPKM level 4 di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (15/8/2021). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Advokat dan analis kebijakan lalu lintas Azas Tigor Nainggolan menilai, pemberian stiker bebas ganjil genap pada angkutan sewa khusus (ASK) atau taksi online merupakan bentuk inkonsistensi.

Aturan itu tertuang dalam Surat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Nomor AJ.212/1/7/BPTJ/2021 tertanggal 16 Agustus 2021 yang ditandatangani Plt Direktur Angkutan Saptandi Widiyanto dan ditujukan kepada para Kepala Dinas Perhubungan di Jabodetabek.

Pemasangan stiker pada ASK bertujuan sebagai tanda pengenal untuk memudahkan petugas di lapangan melakukan identifikasi terhadap kendaraan ASK pengangkut penumpang dalam pengecualian dalam pemberlakuan sistem ganjil genap.

"Artinya, kebijakan (pemasangan stiker bebas gage) sebetulnya bentuk inkonsisten dari para pelaku (usaha) ASK sendiri," ujar Tigor, dalam keterangan tertulis Sabtu (21/8/2021).

Baca juga: Organda Protes Adanya Stiker Bebas Ganjil Genap untuk Taksi Online

Menurut Tigor, pelaku usaha ASK sudah pernah menolak kebijakan serupa, bahkan mengajukan uji materil atas Peraturan Menteri Perhubungan (PM) nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Gugatan tersebut sudah dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA) melalui putusan Nomor 15 P/Hum/2018, tanggal 31 Mei 2018.

Selain mengajukan uji materil, kata Tigor, para pelaku usaha ASK menolak pemasangan stiker saat pembahasan revisi PM no.108 tahun 2017.

Menurut Tigor, pelaku usaha ASK beralasan mobil yang digunakan adalah mobil pribadi yang tidak sepenuh waktu dioperasikan sebagai taksi online.

"Dapat disimpulkan bahwa penerbitan Surat BPTJ No. AJ.212/1/7/BPTJ/2021 adalah melanggar hukum karena materinya cacat, bertentangan dengan Putusan MA Nomor 15 P/Hum/2018 Tanggal 31 Mei 2018," kata Tigor.

Baca juga: Pemprov DKI Jakarta Dukung Penerapan Sanksi Ganjil Genap di Ibu Kota

Keputusan pemasangan stiker, kata Tigor, juga membuktikan kemungkinan penerapan kebijakan ganjil genap tidak melalui pembicaraan bersama BPTJ, sebagai otoritas kebijakan pengelolaan transportasi di Jabodetabek.

Selain pelaku usaha ASK, Tigor berpandangan pemerintah juga menunjukkan inkonsistensi. Ia mengatakan kebijakan pengecualian itu bertentangan dengan peraturan lainnya.

"Jelas, sikap tidak konsisten ini akan membahayakan upaya pengendalian paparan covid-19 di Jabodetabek dan membahayakan penegakan hukum di Indonesia karena penuh dengan pengecualian dan materi kebijakan hukumnya bertentangan dengan kebijakan hukum lainnya," ucap Tigor.

Atas kasus ini, Tigor meminta pemerintah untuk lebih konsisten dan kompak dalam memproduksi dan menjalankan setiap kebijakan terkait penanganan Covid-19.

Ia juga meminta BPTJ untuk membatalkan kebijakan pengecualian tersebut. Terakhir, Tigor meminta pemerintah untuk kembali menetapkan kebijakan penyekatan alih-alih ganjil genap.

"Mengganti kebijakan sistem ganjil genap yang sudah dilakukan di Jakarta dan Bogor dan mengembalikan diberlakukannya kembali kebijakan penyekatan secara ketat untuk mengendalikan dan dapat menangani masalah pandemi Covid-19 di Jabodetabek secara baik serta konsisten," tutur dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peserta Reuni 212: Tidak Pulang Sebelum Ada Arahan

Peserta Reuni 212: Tidak Pulang Sebelum Ada Arahan

Megapolitan
Sterilkan Kawasan Patung Kuda dari Massa Reuni 212, Polisi Berencana Sekat Jalan hingga Malam

Sterilkan Kawasan Patung Kuda dari Massa Reuni 212, Polisi Berencana Sekat Jalan hingga Malam

Megapolitan
Terjaring Saat Hendak Ikut Reuni 212, Para Pemuda Coba Kelabui Polisi dengan Mengaku Akan Pergi Mengaji

Terjaring Saat Hendak Ikut Reuni 212, Para Pemuda Coba Kelabui Polisi dengan Mengaku Akan Pergi Mengaji

Megapolitan
Anies dan Riza Patria Pastikan Tak Hadiri Reuni 212

Anies dan Riza Patria Pastikan Tak Hadiri Reuni 212

Megapolitan
Lalu Lintas Tanah Abang Macet Imbas Reuni 212, Massa Aksi Digiring Keluar dari Kawasan Patung Kuda

Lalu Lintas Tanah Abang Macet Imbas Reuni 212, Massa Aksi Digiring Keluar dari Kawasan Patung Kuda

Megapolitan
Polisi Bubarkan Massa Reuni 212 di Area Parkir Stasiun Gambir

Polisi Bubarkan Massa Reuni 212 di Area Parkir Stasiun Gambir

Megapolitan
Polisi Bubarkan Massa Reuni 212 di Perempatan Jalan Kebon Sirih

Polisi Bubarkan Massa Reuni 212 di Perempatan Jalan Kebon Sirih

Megapolitan
Antrean Transjakarta Mengular di Simpang Harmoni Imbas Penyekatan, Penumpang Turun di Jalan

Antrean Transjakarta Mengular di Simpang Harmoni Imbas Penyekatan, Penumpang Turun di Jalan

Megapolitan
Polda Metro Jaya Klaim Berhasil Halau Massa Reuni 212 ke Patung Kuda

Polda Metro Jaya Klaim Berhasil Halau Massa Reuni 212 ke Patung Kuda

Megapolitan
Link Live Streaming Reuni 212 di Sekitar Patung Kuda

Link Live Streaming Reuni 212 di Sekitar Patung Kuda

Megapolitan
Cek Pengamanan Reuni 212, KSAD Dudung: Kami Harap Saudara Tidak Aksi karena Izinnya Tak Ada!

Cek Pengamanan Reuni 212, KSAD Dudung: Kami Harap Saudara Tidak Aksi karena Izinnya Tak Ada!

Megapolitan
Pemuda yang Terjaring Polisi Saat Hendak Ikut Reuni 212 Dibawa ke Polres Tangsel

Pemuda yang Terjaring Polisi Saat Hendak Ikut Reuni 212 Dibawa ke Polres Tangsel

Megapolitan
Jalan Daan Mogot Tangerang Disekat Polisi, Tak Ada Massa Reuni 212 ke Jakarta lewat Sana

Jalan Daan Mogot Tangerang Disekat Polisi, Tak Ada Massa Reuni 212 ke Jakarta lewat Sana

Megapolitan
Dikawal Polisi, Massa Reuni 212 di Jalan MH Thamrin Bergerak ke Arah Tanah Abang

Dikawal Polisi, Massa Reuni 212 di Jalan MH Thamrin Bergerak ke Arah Tanah Abang

Megapolitan
Ketika Jerinx Ditahan Lagi Setelah Setengah Tahun Hirup Udara Bebas...

Ketika Jerinx Ditahan Lagi Setelah Setengah Tahun Hirup Udara Bebas...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.