Pemprov DKI Ingin Dialog dengan DPRD untuk Jelaskan Keuntungan Formula E

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, berharap anggota DPRD DKI bisa berdialog dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal program Formula E. Harapan Riza itu terkait dengan rencana pengunaan hak interpelasi atau hak bertanya oleh sejumlah anggota DPRD DKI atas program Formula E.

Riza mengatakan bahwa, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin menjelaskan keuntungan penyelenggaran program Formula E dalam sebuah forum dialog atau diskusi, bukan dalam bentuk interpelasi.

"Kami berharap bisa melakukan dialog, musyawarah dan diskusi untuk dapat menjelaskan sesungguhnya program ini sangat baik dan menguntungkan bagi Jakarta sebagai kota besar di dunia nanti ke depan," kata Riza di SMKN 6 Jakarta, Jumat (27/8/2021) siang.

Baca juga: Tolak Hak Interpelasi Formula E, F-Demokrat: Kami Fokus Penanganan Pandemi Covid-19

Meskipun demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap menghormati rencana interpelasi sejumlah anggota DPRD yang kini terus bergulir terkait renana pelaksaan Formula E.

Riza mengatakan, bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, interpelasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi.

Rencana interpelasi anggota DPRD DKI Jakarta berkaitan dengan kegiatan balap mobil listrik Formula E resmi diajukan ke pimpinan DPRD pada Kamis kemarin. Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Rasyidi mengatakan, pengajuan hak interpelasi dilakukan untuk memperjelas temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kerugian program Formula E jika terus dijalankan.

"Hari ini kami menyerahkan tandatangan kami untuk memberikan sebuah hak interpelasi kepada Saudara Gubernur," kata Rasyidi kemarin.

Dia menyatakan, pengajuan penyerahan hak interpelasi ditandatangani 33 anggota. Rinciannya, 25 anggota Fraksi PDI-P dan 8 anggota Fraksi PSI.

Wacana penggunaan hak interpelasi digulirkan setelah Gubernur Anies menginstruksikan jajarannya tetap menggelar Formula E pada tahun 2022. Target Anies, Formula E digelar Juni 2022.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi sebelumnya berpendapat, Pemprov DKI Jakarta tidak perlu memaksakan penyelenggaraan Formula E saat Jakarta sedang dilanda pandemi Covid-19.

"Ini ucapan pribadi saya bukan atas nama lembaga ya, di situasi pandemi Covid-19 seperti ini sebetulnya lebih mikir ke depannya bagaimana, jangan terlalu dipaksakan (menyelenggarakan Formula E)," kata Prasetyo, Rabu lalu.

Baca juga: Sindir 7 Fraksi yang Tolak Interpelasi Setelah Diundang Anies, Ketua F-PDIP: Itu Koalisi Galau

Dia menambahkan, saat kondisi pandemi Covid-19 semua pihak berfokus dan mulai lelah pada isu pengendalian wabah. Dia tidak ingin ajang Formula E justru merusak usaha penanggulangan Covid-19 yang sudah membaik saat ini.

Menurut Prasetyo, Formula E akan mengundang kerumunan massa dan bisa berpotensi meningkatkan kasus Covid-19 di Jakarta yang saat ini terus membaik.

"Kumpulin orang naik lagi (kasusnya), terus duitnya dari mana (untuk penanganan), pembangunan saja banyak yang enggak bisa dibangun (berjalan)," kata dia. 

Pras juga menyebut ajang Formula E tidak bisa disamakan dengan perhelatan kompetisi sepakbola Liga 1 Indonesia. Liga 1 Indonesia bisa berjalan tanpa penonton karena terselenggara di lingkungan stadion dan bisa diawasi dengan ketat.

Berbeda dengan Formula E yang memakan area luas dan bisa mengundang kerumunan warga di beberapa tempat di dekat sirkuit.

"Itu kan (Liga 1) dari dalam stadion, mungkin Pemerintah Pusat, Kapolri memberikan izin karena melihat di Eropa (pertandingan sepakbola) tidak ada penontonnya itu," kata Pras.