Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/09/2021, 19:11 WIB
Muhammad Naufal,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

TANGERANG, KOMPAS.com - Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Tangerang berencana menggelar skema pembelajaran tatap muka (PTM) di seluruh SMP mulai 4 Oktober 2021.

Kabid Pembinaan SMP Dindik Kota Tangerang Eni berujar, sudah ada 100 SMP swasta maupun negeri yang menghelat PTM hingga saat ini.

Kemudian, pihaknya mengarahkan 48 SMP di wilayah tersebut untuk menggelar PTM pada Senin (27/9/2021) besok.

"Iya, besok jadi penambahan 48 SMP," ucap Eni melalui sambungan telepon, Minggu (26/9/2021).

Baca juga: 1.509 Sekolah di Jakarta Akan Gelar PTM Terbatas, Disdik DKI: Aman

Setelah menambah jumlah SMP yang menggelar PTM pada Senin besok, Dindik Kota Tangerang wacananya menambah lagi jumlah SMP yang menghelat skema serupa pada Senin (4/10/2021).

Dengan demikian, akan ada 51 SMP swasta dan negeri yang bakal menggelar PTM pada awal Oktober 2021 itu.

Hal itu menandakan bahwa pada awal Oktober 2021, seluruh SMP negeri dan swasta di Kota Tangerang sudah menggelar PTM.

"Kan ada total 199 SMP (di Kota Tangerang), kemudian besok ditambah 48 sekolah. Sisanya minggu depan (4 Oktober 2021)," urainya.

Eni mengungkapkan, jumlah SMP yang menggelar PTM ditambah karena praktik belajar tatap muka selama ini berjalan dengan lancar.

Baca juga: Sekolah Tatap Muka di Jakarta Dihentikan 4 Hari karena Kegiatan ANBK

Berdasarkan evaluasi, tidak ditemukan adanya klaster Covid-19 di SMP yang menggelar pembelajaran di sekolah.

Dia berharap bahwa semua hal berjalan dengan lancar saat skema PTM digelar di seluruh SMP negeri atau swasta di Kota Tangerang

"Emang enggak ada pelanggaran selama ini. Mudah-mudahan semuanya lancar," harap Eni.

Meski demikian, Dindik Kota Tangerang belum mengarahkan SD untuk menerapkan skema serupa hingga saat ini.

Bahkan, dalam kurun waktu satu bulan ini, Dindik telah membatalkan pelaksanaan PTM jenjang SD sebanyak dua kali.

Alasannya, yakni khawatir bahwa klaster Covid-19 akan muncul saat SD menggelar skema belajar di sekolah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Warga Depok Keluhkan KIS Tiba-tiba Non-aktif, Dinsos: Berobat Sebut NIK Saja

Warga Depok Keluhkan KIS Tiba-tiba Non-aktif, Dinsos: Berobat Sebut NIK Saja

Megapolitan
Polisi Gelar Olah TKP Gabungan di Lokasi Penemuan 4 Mayat Bocah di Jagakarsa

Polisi Gelar Olah TKP Gabungan di Lokasi Penemuan 4 Mayat Bocah di Jagakarsa

Megapolitan
4 Bocah Ditemukan Tewas di Jagakarsa, Mayatnya Berjejer di Kasur

4 Bocah Ditemukan Tewas di Jagakarsa, Mayatnya Berjejer di Kasur

Megapolitan
Selain Soal Bagi-bagi Susu di CFD, Bawaslu DKI Bakal Periksa Gibran soal Kampanyenya di Jakut

Selain Soal Bagi-bagi Susu di CFD, Bawaslu DKI Bakal Periksa Gibran soal Kampanyenya di Jakut

Megapolitan
Hujan Deras Sejak Sore, Jalan Dr Setiabudi Pamulang Terendam Banjir

Hujan Deras Sejak Sore, Jalan Dr Setiabudi Pamulang Terendam Banjir

Megapolitan
RUU DKJ Atur Gubernur Ditunjuk Presiden, Heru Budi: Saya Belum Baca...

RUU DKJ Atur Gubernur Ditunjuk Presiden, Heru Budi: Saya Belum Baca...

Megapolitan
Diguyur Hujan Deras, Lima Perumahan di Tangsel Kebanjiran

Diguyur Hujan Deras, Lima Perumahan di Tangsel Kebanjiran

Megapolitan
Pengamat: Pernyataan Aiman Seharusnya Jadi Kritik Biasa

Pengamat: Pernyataan Aiman Seharusnya Jadi Kritik Biasa

Megapolitan
4 Bocah Ditemukan Tewas di Kamar Kontrakan, Tetangga Cium Bau Tak Sedap

4 Bocah Ditemukan Tewas di Kamar Kontrakan, Tetangga Cium Bau Tak Sedap

Megapolitan
Dinsos Depok Minta Warga Tak Khawatir jika KIS Mendadak Tidak Aktif

Dinsos Depok Minta Warga Tak Khawatir jika KIS Mendadak Tidak Aktif

Megapolitan
KPU Jakarta Barat Izinkan Pendamping Tuntun 14.041 Penyandang Disabilitas Saat Pemilu

KPU Jakarta Barat Izinkan Pendamping Tuntun 14.041 Penyandang Disabilitas Saat Pemilu

Megapolitan
Diminta Teken Surat Larangan Bahas Politik, Butet Kertaredjasa: Apa Itu Bukan Pembungkaman?

Diminta Teken Surat Larangan Bahas Politik, Butet Kertaredjasa: Apa Itu Bukan Pembungkaman?

Megapolitan
Heru Budi dan Bawaslu Saling Tunjuk soal Ketegasan Larangan Kampanye di Area CFD

Heru Budi dan Bawaslu Saling Tunjuk soal Ketegasan Larangan Kampanye di Area CFD

Megapolitan
Begini Isi Surat Pernyataan yang Ditandatangani Butet Kertaredjasa terkait Pentas Teaternya

Begini Isi Surat Pernyataan yang Ditandatangani Butet Kertaredjasa terkait Pentas Teaternya

Megapolitan
Polisi Bantah Kasus Sopir Truk yang Dikeroyok Buruh Berakhir Damai

Polisi Bantah Kasus Sopir Truk yang Dikeroyok Buruh Berakhir Damai

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com