Kompas.com - 02/10/2021, 08:09 WIB
Suasana gedung bertingkat yang terlihat samar karena kabut polusi di Jakarta Pusat, Senin (8/7/2019). Kualitas udara di DKI Jakarta memburuk pada tahun ini dibandingkan tahun 2018. Prediksi ini berdasarkan pengukuran PM 2,5 atau partikel halus di udara yang berukuran lebih kecil dari 2,5 mikron (mikrometer). KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGSuasana gedung bertingkat yang terlihat samar karena kabut polusi di Jakarta Pusat, Senin (8/7/2019). Kualitas udara di DKI Jakarta memburuk pada tahun ini dibandingkan tahun 2018. Prediksi ini berdasarkan pengukuran PM 2,5 atau partikel halus di udara yang berukuran lebih kecil dari 2,5 mikron (mikrometer).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri serta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan divonis bersalah atas masalah polusi udara di Ibu Kota.

Namun ada perbedaan sikap antara Jokowi dan Anies dalam menghadapi putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu.

Jokowi Banding

Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan tiga menterinya yakni Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri sudah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terkait putusan hakim itu.

Pihak Istana maupun kementerian awalnya tidak terbuka soal langkah banding ini. Informasi awal bahwa pemerintah telah mengajukan banding disampaikan pihak koalisi warga Ibu Kota selaku penggugat.

Baca juga: Ini Alasan Jokowi dan 3 Menterinya Banding atas Vonis Bersalah soal Polusi Udara Jakarta

Kuasa hukum penggugat, Ayu Eza Tiara menyebutkan, pengajuan banding itu dilakukan pada Kamis (30/9/2021) pada detik-detik terakhir.

"Jangka waktu pengajuan banding 14 hari setelah putusan dibacakan dan itu terakhir kemarin. Terkonfirmasi bahwa Presiden dan menterinya sudah menyatakan secara resmi bahwa mereka banding dan sudah mengisi form pengajuan banding," kata Ayu dalam diskusi virtual, Jumat kemarin.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kompas.com kemudian mencoba untuk mengonfirmasi informasi ini kepada pihak Istana Kepresidenan. Staf Khusus Presiden bidang Hukum Dini Purwono enggan mengonfirmasi apakah Jokowi mengajukan banding atau tidak. Ia meminta hal tersebut ditanyakan kepada Kementerian LHK.

"Terkait banding ini yang harus menjawab KLHK sebagai kementerian teknis yang fronting untuk isu ini. Keputusan Presiden selalu didasari masukan/rekomendasi dari menteri-menterinya," kata Dini.

Kompas.com lalu menghubungi Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sigit Reliantoro. Ia membenarkan bahwa keputusan banding sudah diajukan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

"Ia betul (banding sudah diajukan)," ujar Sigit, Jumat.

Sigit mengatakan, pemerintah pusat mengajukan banding karena merasa sudah menjalankan semua yang diperintahkan oleh majelis hakim terkait pengendalian polusi udara Jakarta. Ia membantah langkah banding ini dilakukan karena pemerintah mengendepankan ego.

"Yang di putusan itu sudah dilakukan semua. Perbaikan kualitas udaranya sudah. Supervisi sudah. Ya kalau sempurna sih belum tapi sudah dilakukan semua," kata dia.

Anies Menerima Putusan

Berbeda dengan Jokowi dan menterinya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sejak awal menegaskan menerima vonis bersalah.

Beberapa jam setelah vonis dibacakan pada 16 September lalu, Gubernur DKI Anies Baswedan langsung menegaskan tidak akan mengajukan banding. Ia memastikan siap untuk menjalankan seluruh perintah majelis hakim untuk mengatasi masalah polusi udara di Jakarta.

"Pemprov DKI Jakarta memutuskan tidak banding dan siap menjalankan putusan pengadilan demi udara Jakarta yang lebih baik," tulis Anies dalam unggahan di akun twitter-nya @aniesbaswedan.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gudang Sicepat di Sawah Besar Kebakaran, Diduga karena Korsleting Listrik

Gudang Sicepat di Sawah Besar Kebakaran, Diduga karena Korsleting Listrik

Megapolitan
Polisi Periksa 4 Saksi Terkait Kebakaran di Krendang Tambora

Polisi Periksa 4 Saksi Terkait Kebakaran di Krendang Tambora

Megapolitan
UPDATE 16 Oktober: Tangsel Catat Penambahan 10 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 16 Oktober: Tangsel Catat Penambahan 10 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
UPDATE Kota Tangerang 16 Oktober: Tambah 3 Kasus, 49 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE Kota Tangerang 16 Oktober: Tambah 3 Kasus, 49 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Gudang Jasa Ekspedisi di Sawah Besar Terbakar, Asap Hitam Membumbung Tinggi

Gudang Jasa Ekspedisi di Sawah Besar Terbakar, Asap Hitam Membumbung Tinggi

Megapolitan
Jasad Pria Tersangkut di Bawah Jembatan Panus Depok, Polisi: Sudah Teridentifikasi dan Dipulangkan

Jasad Pria Tersangkut di Bawah Jembatan Panus Depok, Polisi: Sudah Teridentifikasi dan Dipulangkan

Megapolitan
 Update 16 Oktober: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 154

Update 16 Oktober: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 154

Megapolitan
Jadwal dan Lokasi Vaksinasi Pelajar 12 Tahun di 13 Kecamatan di Kota Tangerang

Jadwal dan Lokasi Vaksinasi Pelajar 12 Tahun di 13 Kecamatan di Kota Tangerang

Megapolitan
Kronologi Kecelakaan Beruntun 4 Bus di Tol Tangerang-Merak, 1 Tewas dan 18 Luka

Kronologi Kecelakaan Beruntun 4 Bus di Tol Tangerang-Merak, 1 Tewas dan 18 Luka

Megapolitan
 4 Tahun Gubernur Anies, Mimpi Integrasi Antarmoda Transportasi Jakarta

4 Tahun Gubernur Anies, Mimpi Integrasi Antarmoda Transportasi Jakarta

Megapolitan
5.305 Pelajar SD Usia 12 Tahun di Kota Tangerang Akan Divaksinasi

5.305 Pelajar SD Usia 12 Tahun di Kota Tangerang Akan Divaksinasi

Megapolitan
Polisi Minta Warga Melapor jika Ada Perusahaan Pinjol yang Meresahkan

Polisi Minta Warga Melapor jika Ada Perusahaan Pinjol yang Meresahkan

Megapolitan
Kecelakaan Beruntun 4 Bus di Tol Tangerang-Merak Tewaskan Sopir, Polisi: Kurang Jaga Jarak

Kecelakaan Beruntun 4 Bus di Tol Tangerang-Merak Tewaskan Sopir, Polisi: Kurang Jaga Jarak

Megapolitan
Polda Metro Periksa Rachel Vennya Kamis Depan

Polda Metro Periksa Rachel Vennya Kamis Depan

Megapolitan
Jenazah Perempuan Tergeletak di Pinggir Jalan Tol Arah Bandara Soekarno-Hatta

Jenazah Perempuan Tergeletak di Pinggir Jalan Tol Arah Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.