Pimpinan DPRD DKI Kembali Tak Akur Terkait Anies, Kali Ini Soal Pilkada 2024

JAKARTA, KOMPAS.com – Pimpinan DPRD DKI Jakarta kembali tidak akur menyoal Gubernur Anies Baswedan. Masih belum beres beda sikap antara Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, dengan empat wakilnya soal Formula E 2022, kini perdebatan lain mencuat.

Hal itu bermula ketika Gubernur Anies Baswedan dalam acara workshop nasional Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) yang disiarkan di akun YouTube PAN TV, Rabu (6/10/2021), menyebut ingin kembali bertarung di Pilkada DKI Jakarta seandainya pilkada tidak diundur ke 2024.

Anies mengeklaim sudah bersiap agar tahun terakhir masa jabatannya dimanfaatkan untuk kampanye jika Pilkada DKI masih diselenggarakan pada 2022.

Baca juga: Ketua DPRD Minta Anies Tak Giring Opini Pilkada DKI Sengaja Dimundurkan

"Dulu rencananya nanti tahun terakhir, (kalau ada pilkada tahun 2022), baru mulai kampanye," ujar Anies.

Namun, kata Anies, Pilkada 2022 ditiadakan seperti yang tercantum dalam UU Nomor 10 Tahun 2016. Sehingga, ia pilih memanfaatkan momentum tersebut dengan terus bekerja menuntaskan program-program yang sudah dicanangkan.

"Ternyata enggak ada pilkada tahun depan. Jadi ya sudah, kita kerja terus saja, gitu kan. Enggak ada kampanye tahun depan. Kalau ada pilkada tahun depan kita kampanye, tetapi karena enggak ada pilkada ya sudah kita terusin saja kerja sampai akhir," tutur Anies.

Prasetio tuduh Anies giring opini

Bagi Prasetio Edi Marsudi, ucapan Anies itu dinilai bersayap dan punya unsur penggiringan opini.

Prasetio secara terbuka meminta agar Anies tidak membuat opini di tengah masyarakat bahwa pemerintah pusat sengaja mengundur Pilkada DKI. Menurut Prasetio, pernyataan Anies yang menyebut tidak ada Pilkada 2022 seolah-olah menuduh pemerintah pusat mengganjal ambisi politiknya.

"Jangan seakan-akan pemerintah pusat mengundurkan Pilgub DKI untuk mengganjal ambisi politik Anies," kata politikus PDI-P tersebut, Minggu.

Prasetio menegaskan, Pilkada Serentak sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Di sana sudah diatur bahwa pemungutan suara serentak mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota yang jabatannya berakhir 2022 dan 2023 akan dilakukan di tahun 2024.

“Undang-undang ini dibuat sebelum Anies terpilih menjadi Gubernur DKI," kata dia.

Politikus PAN berang

Tuduhan Prasetio disambut negatif Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani.
Zita sebagai politikus Fraksi PAN merasa perlu beri tanggapan karena pernyataan Anies yang dipersoalkan Prasetio terlontar dalam hajatan partainya.

Zita menyebutkan, tidak ada kalimat penggiringan opini terkait pilkada serentak 2024 yang dilontarkan Anies.

"Dalam acara workshop nasional PAN, sama sekali Pak Gubernur Anies tidak pernah mengaitkan Pilgub 2024 dengan usaha mengganjal (karier politik) dia," ujar Zita, Minggu.

Baca juga: Bela Anies, Politikus PAN Sebut Tak Ada Penggiringan Opini Terkait Pilkada 2024

Putri dari Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan ini menyebutkan, acara workshop bersama Anies itu dimoderasi dirinya.

Zita bilang, selama sesi diskusi yang dia pimpin, Anies tidak pernah mengeluarkan pernyataan seperti yang dituduhkan Prasetio. Zita menantang pihak-pihak yang menuding hal serupa untuk melihat secara utuh video yang telah ditayangkan di YouTube PAN TV.

"Tunjukkan di mana Gubernur Anies mengesankan seperti itu di videonya. Kalau ada pihak yang menafsirkan secara bebas saat acara bimtek PAN, itu ya salah banget," ujar dia.