Ketua DPRD Minta Anies Tak Giring Opini Pilkada DKI Sengaja Dimundurkan

Kompas.com - 10/10/2021, 07:59 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat ditemui di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (6/5/2021) KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONOGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat ditemui di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (6/5/2021)
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak membuat opini di tengah masyarakat bahwa pemerintah pusat sengaja mengundurkan proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di DKI Jakarta.

Menurut Prasetio, pernyataan Anies yang menyebut tidak ada Pilkada 2022 seolah-olah menuduh pemerintah pusat untuk mengganjal ambisi politiknya.

"Jangan seakan-akan pemerintah pusat mengundurkan Pilgub DKI untuk mengganjal ambisi politik Anies," tutur Prasetio, Minggu (10/10/2021).

Baca juga: Formula E Gagal Diadakan di Monas, PSI Sentil Anies: Padahal Sudah Tebang Pohon dan Rusak Jalan

Padahal, kata politisi PDI Perjuangan (PDI-P) itu, aturan Pilkada Serentak sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 dan disebutkan secara tegas Pilkada dilaksanakan 2024.

Prasetio ini mengatakan, pemungutan suara serentak mulai dari gubernur hingga bupati hingga wali kota yang jabatannya berakhir 2022 dan 2023 akan dilakukan di tahun 2024.

"Undang-undang ini dibuat sebelum Anies terpilih menjadi Gubernur DKI," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan dalam acara Workshop Nasional DPP PAN yang disiarkan di akun YouTube PAN TV, Rabu (6/10/2021), menyebut ingin kembali bertarung di Pilkada DKI Jakarta jika tidak diundur ke 2024.

Anies mengakui sudah mempersiapkan agar pada tahun terakhir masa jabatannya dimanfaatkan untuk kampanye jika Pilkada DKI masih diselenggarakan pada Tahun 2023.

"Dulu rencananya nanti tahun terakhir, (kalau ada pilkada tahun 2023), baru mulai kampanye," ujar Anies.

Baca juga: Anies: Saya Sudah 4 Tahun Menjabat, Tolong Tunjukkan Kebijakan Mana yang Diskriminatif

Namun, kata Anies, Pilkada 2022 ditiadakan seperti yang tercantum dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 sehingga akan memanfaatkan momentum tersebut dengan terus bekerja menuntaskan program-program yang sudah dicanangkan.

"Ternyata enggak ada pilkada tahun depan. Jadi ya sudah, kita kerja terus saja, gitu kan. Enggak ada kampanye tahun depan. Kalau ada pilkada tahun depan kita kampanye, tetapi karena enggak ada pilkada ya sudah kita terusin saja kerja sampai akhir," tutur Anies.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

APBD Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Ditetapkan Rp 6,39 Triliun

APBD Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Ditetapkan Rp 6,39 Triliun

Megapolitan
Tutup Sumur Resapan di Lebak Bulus Ambles, padahal Baru Selesai Dibangun Bulan Lalu

Tutup Sumur Resapan di Lebak Bulus Ambles, padahal Baru Selesai Dibangun Bulan Lalu

Megapolitan
Pengemudi Pertimbangkan Penyakit Demensia Pengemudi Mercy yang Lawan Arah di Tol JORR

Pengemudi Pertimbangkan Penyakit Demensia Pengemudi Mercy yang Lawan Arah di Tol JORR

Megapolitan
PTM Terbatas di SMPN 2 Depok Kembali Digelar, Ini Protokol Kesehatannya

PTM Terbatas di SMPN 2 Depok Kembali Digelar, Ini Protokol Kesehatannya

Megapolitan
Jakarta Kembali Berstatus PPKM Level 2, Kapasitas Tempat Wisata Turun Drastis

Jakarta Kembali Berstatus PPKM Level 2, Kapasitas Tempat Wisata Turun Drastis

Megapolitan
Jakarta City 4.0, Kolaborasi Pemprov DKI dan Warga Tuntaskan Masalah Kota

Jakarta City 4.0, Kolaborasi Pemprov DKI dan Warga Tuntaskan Masalah Kota

Megapolitan
Satpol PP Depok Bongkar Bangunan Ilegal dan Tertibkan Parkir Liar di Kolong Flyover Arif Rahman Hakim

Satpol PP Depok Bongkar Bangunan Ilegal dan Tertibkan Parkir Liar di Kolong Flyover Arif Rahman Hakim

Megapolitan
Haikal Hassan: Jangan Berbondong-bondong ke Jakarta! Kalau Kasus Covid-19 Tinggi, Reuni 212 Disalahin...

Haikal Hassan: Jangan Berbondong-bondong ke Jakarta! Kalau Kasus Covid-19 Tinggi, Reuni 212 Disalahin...

Megapolitan
Besi Penutup Proyek Crossing di Pintu Air Jagakarsa Hilang

Besi Penutup Proyek Crossing di Pintu Air Jagakarsa Hilang

Megapolitan
Sopir Mercy yang Lawan Arah lalu Tabrak 2 Mobil di Tol JORR Ditetapkan Jadi Tersangka

Sopir Mercy yang Lawan Arah lalu Tabrak 2 Mobil di Tol JORR Ditetapkan Jadi Tersangka

Megapolitan
Turap Saluran di Jalan Pluit Sakti Raya Longsor, Perbaikan Ditargetkan Rampung dalam 2 Minggu

Turap Saluran di Jalan Pluit Sakti Raya Longsor, Perbaikan Ditargetkan Rampung dalam 2 Minggu

Megapolitan
Warga Joglo Bisa Setor Minyak Jelantah ke PKK RW, Tiap Liter Dihargai Rp 3.300

Warga Joglo Bisa Setor Minyak Jelantah ke PKK RW, Tiap Liter Dihargai Rp 3.300

Megapolitan
Wakil Wali Kota Depok Pertanyakan Data Kejaksaan soal Kenaikan Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak

Wakil Wali Kota Depok Pertanyakan Data Kejaksaan soal Kenaikan Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak

Megapolitan
Wagub DKI Minta Pemerintah Pusat Revisi PP yang Bikin UMP Hanya Naik Sedikit

Wagub DKI Minta Pemerintah Pusat Revisi PP yang Bikin UMP Hanya Naik Sedikit

Megapolitan
Wagub DKI Ungkap Pengusaha Tak Masalah UMP Jakarta 2022 Naik sampai 5 Persen

Wagub DKI Ungkap Pengusaha Tak Masalah UMP Jakarta 2022 Naik sampai 5 Persen

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.