Dinilai Tak Bisa Selesaikan Masalah Jakarta, Anies Diminta Keluar dari Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Kelanjutan perjalanan Anies Baswedan di panggung politik belakangan dipertanyakan karena Gubernur DKI Jakarta tersebut akan segera melepas jabatannya pada 2022.

Di saat banyak yang menganggap Anies layak untuk maju sebagai salah satu kandidat calon presiden di Pemilu 2024 nanti, ada juga pihak yang meragukan kemampuan Anies.

Salah satu pihak yang sangsi akan kemampuan Anies adalah ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono.

Menurut Gembong, Anies jauh dari kata layak untuk kembali berkompetisi di kancah politik karena dia tidak mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan krusial yang ada di Jakarta.

“Saran saya melompat saja (keluar dari politik) karena di Jakarta saja dia tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada,” ujar Gembong.

Baca juga: Ketua Fraksi PKS Nilai Anies Pantas Maju Jadi Capres

Banyak janji kampanyenya yang tidak terealisasi dengan baik. Program rumah DP Rp 0, misalnya, jauh dari kata tuntas. Padahal, ini sudah memasuki tahun keempat kepemimpinan Anies di Jakarta.

“Mudah-mudahan sisa waktu satu tahun ini Pak Anies mampu menjawab atau menutaskan persoalan-persoalan warga Ibu Kota. Kalau satu tahun itu dia pakai ilmu Bandung Bondowoso pasti bisa,” sindir Gembong.

Saat pertama kali dilantik sebagai gubernur, Anies berjanji akan membangun ratusan ribu unit rumah untuk warga Jakarta dengan skema pembelian yang memudahkan, yakni DP Rp 0.

Target ini kemudian direvisi hanya menjadi 29.366 unit rumah, sebagaimana yang tertulis dalam draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta terbaru.

Meski demikian, hingga saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta baru menyediakan sekitar 942 rumah dengan skema DP Rp 0.

Baca juga: Ketua Fraksi PDI-P Nilai Kinerja Anies Buruk Selama Jabat Gubernur DKI

Normalisasi dan naturalisasi sungai mandek

Selain itu, Anies juga mencanangkan proyek naturalisasi sungai sebagai upaya pengendalian banjir di Ibu Kota.

Proyek ini akan berjalan beriringan dengan program serupa, yakni normalisasi, yang dikerjakan bersama pemerintah pusat.

Normalisasi sendiri sudah berjalan sejak 2012 dan menyasar 16 kilometer area pinggir sungai. Targetnya, sepanjang 33,69 kilometer area bantaran sungai akan diperlebar dan dibeton melalui program normalisasi ini.

Namun, sejak 2017, program kerja sama ini terhenti lantaran Pemprov DKI Jakarta tak lagi melanjutkan pembebasan lahan di sepanjang daerah aliran sungai yang menjadi target normalisasi.

Anies mengatakan, “betonisasi” bukanlah jalan yang efektif untuk mengendalikan banjir. Ia menggagas program naturalisasi, yakni memperlebar sungai tanpa membeton.

Meski demikian, program ini tidak tampak wujudnya hingga sekarang.

Baca juga: Tak Lagi Menjabat Setelah Oktober 2022, Apa yang Akan Dilakukan Anies-Riza?

Permasalahan sampah yang tak pernah menemukan solusi

Masalah sampah yang menahun di Jakarta hingga saat ini juga belum menemukan solusi terbaik.

Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan mengatakan, Pemprov DKI tak kunjung merealisasikan janji pembangunan intermediate treatment facility (ITF) untuk mengolah sampah.

Anies hingga saat ini masih menggantungkan masalah pengelolaan sampah pada Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang di bekasi. Padahal, TPST tersebut sudah overkapasitas.

"Kita harus memikirkan sampah ini ke depan gimana pengelolaannya, di RPJMD tertulis akan dibangun ITF di 4 lokasi, tapi sampai sekarang satu pun belum ada yang selesai,” ujar Judistira saat dihubungi melalui telepon, Kamis (7/10/2021).

(Penulis : Singgih Wiryono/ Editor : Jessi Carina)