Jadi Ketua Pelaksana Formula E, Ahmad Sahroni Janji Libatkan KPK untuk Pengawasan

Kompas.com - 26/11/2021, 18:42 WIB
Tangkapan layar, Ketua Pelaksana HUT ke-10 Partai Nasdem, Ahmad Sahroni dalam akun YouTube Nasdem TV, Kamis (11/11/2021). YouTube Nasdem TV Tangkapan layar, Ketua Pelaksana HUT ke-10 Partai Nasdem, Ahmad Sahroni dalam akun YouTube Nasdem TV, Kamis (11/11/2021).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pelaksana balap mobil listrik internasional Formula E Ahmad Sahroni memastikan ajang itu akan diselenggarakan setransparan mungkin.

Bahkan, Wakil Ketua Komisi III DPR itu berjanji akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengawasan.

"Saya akan meminta KPK untuk ikut serta untuk mengawasi dari awal sampai akhir," kata Sahroni dalam keterangan tertulis, Jumat (26/11/2021).

Baca juga: Ditunjuk Anies Jadi Ketua Pelaksana Formula E, Ini Kata Ahmad Sahroni

Hal ini disampaikan Sahroni merespons berbagai isu dugaan korupsi seputar ajang ini. Politisi Nasdem itu menegaskan, pihaknya terbuka dengan penyelidikan yang saat ini tengah dilakukan KPK.

"Masyarakat juga silakan awasi dan bantu support dengan kritik membangun. Insya Allah semua lancar," katanya.

Namun, Sahroni berharap seluruh pihak tidak menggunakan sentimen politik dalam memandang balap Formula E ini. Ia menegaskan, Formula E adalah kampanye yang digelar untuk untuk menunjukkan pada dunia internasional bahwa Indonesia dengan Ibu Kota-nya, DKI Jakarta, telah siap sejajar dengan kota-kota besar di negara lain.

Baca juga: Saat Anies dan Bamsoet Saling Berbalas Komentar dan Bantahan Terkait Penentuan Sirkut Formula E

Ia menilai balap Formula E bisa menjadi momentum kebangkitan ekonomi Indonesia dari berbagai skala, baik mikro dan makro.

“Ini adalah momentum untuk kebangkitan politik, sekaligus makin memperkenalkan mobil listrik dan industri baterai dalam negeri kepada masyarakat. Sehingga saya mohon, mari kita kesampingkan prasangka dan kepentingan politik, kita kerja bersama demi suksesnya event ini,” katanya.

KPK sebelumnya menyatakan akan melacak aliran dana yang sudah dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk penyelenggaran Formula E.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, pihaknya juga akan mendalami apakah uang tersebut benar-benar masuk ke pihak yang berwenang.

"Alasan-alasan kenapa Pemprov DKI membayar sekian-sekian dan transfernya ke mana, apakah ke pihak-pihak yang betul-betul punya kewenangan ya misalnya pemilik hak atas Formula E dan seterusnya," kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (25/11/2021).

Alex juga mengatakan, penyidik sedang mendalami commitment fee penyelenggaraan Formula E Jakarta yang lebih mahal dibandingkan dengan negara lain.

Dugaan awalnya, kata dia, tingginya biaya penyelenggaraan ajang balap mobil listrik tersebut karena Jakarta sebagai kota penyelenggara belum dikenal luas.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seorang Pria Diduga Dibacok di Larangan Tangerang, Polisi Selidiki

Seorang Pria Diduga Dibacok di Larangan Tangerang, Polisi Selidiki

Megapolitan
Warga Johar Baru Kecewa, Punya Kupon tapi Tak Bisa Beli Minyak Goreng Murah di Operasi Pasar

Warga Johar Baru Kecewa, Punya Kupon tapi Tak Bisa Beli Minyak Goreng Murah di Operasi Pasar

Megapolitan
Epidemiolog Sarankan PTM 100 Persen di Kota Tangerang Ditunda demi Keselamatan Masyarakat

Epidemiolog Sarankan PTM 100 Persen di Kota Tangerang Ditunda demi Keselamatan Masyarakat

Megapolitan
Kasus Covid-19 Ditemukan di 16 Sekolah, Wagub: DKI Masih Penuhi Syarat Gelar PTM

Kasus Covid-19 Ditemukan di 16 Sekolah, Wagub: DKI Masih Penuhi Syarat Gelar PTM

Megapolitan
Ketua DPRD DKI: Program Anies Cuma Bagus di Kata-kata

Ketua DPRD DKI: Program Anies Cuma Bagus di Kata-kata

Megapolitan
Wagub DKI Jakarta: Sampai Hari ini Belum Ada Kasus Omicron di Sekolah

Wagub DKI Jakarta: Sampai Hari ini Belum Ada Kasus Omicron di Sekolah

Megapolitan
Terjerat Kasus Narkoba, Ardhito Pramono Ajukan Permohonan Rehabilitasi

Terjerat Kasus Narkoba, Ardhito Pramono Ajukan Permohonan Rehabilitasi

Megapolitan
Pemprov DKI Enggan Setop PTM 100 Persen, KPAI: Keselamatan Anak Jangan Diukur Pakai Statistik

Pemprov DKI Enggan Setop PTM 100 Persen, KPAI: Keselamatan Anak Jangan Diukur Pakai Statistik

Megapolitan
Sindir Giring lewat Nidji, Gaya Komunikasi Politik Anies Dinilai Mirip Jokowi

Sindir Giring lewat Nidji, Gaya Komunikasi Politik Anies Dinilai Mirip Jokowi

Megapolitan
Kronologi Rentenir Tewas di Tangan Nasabah: Adu Mulut, Keluarkan Senjata Tajam, lalu Baku Hantam

Kronologi Rentenir Tewas di Tangan Nasabah: Adu Mulut, Keluarkan Senjata Tajam, lalu Baku Hantam

Megapolitan
Kampung Susun Bayam Dibangun Bukan untuk Warga Terdampak JIS, Ketua DPRD: Pembohongan Publik!

Kampung Susun Bayam Dibangun Bukan untuk Warga Terdampak JIS, Ketua DPRD: Pembohongan Publik!

Megapolitan
Puspom TNI Dalami Kasus Anggota TNI AD Tewas Dikeroyok di Jakarta Utara

Puspom TNI Dalami Kasus Anggota TNI AD Tewas Dikeroyok di Jakarta Utara

Megapolitan
Gerobaknya Dikelilingi Garis Polisi Pasca Pengeroyokan Anggota TNI AD, Santi Tak Bisa Berjualan

Gerobaknya Dikelilingi Garis Polisi Pasca Pengeroyokan Anggota TNI AD, Santi Tak Bisa Berjualan

Megapolitan
Mayat Pria Tertelungkup Ditemukan di Tumpukan Sampah di Kali Ciliwung Depok

Mayat Pria Tertelungkup Ditemukan di Tumpukan Sampah di Kali Ciliwung Depok

Megapolitan
5 Poin Gugatan Apindo ke Anies Baswedan soal Kenaikan UMP DKI

5 Poin Gugatan Apindo ke Anies Baswedan soal Kenaikan UMP DKI

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.