Anies Sebut Formula Pengupahan Saat Ini Tak Cocok untuk Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut bahwa formula pengupahan yang saat ini berlaku lewat Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tidak cocok buat kondisi Ibu Kota.

Akibat formula ini, upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 hanya naik Rp 37.749 atau 0,85 persen saja dibandingkan tahun lalu.

"Kita mengatakan formula ini tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta," kata Anies di hadapan massa pengunjuk rasa dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Senin (29/11/2021).

"Kita berkeinginan agar di Jakarta baik buruh maupun pengusaha merasakan keadilan," tambahnya.

Baca juga: Buruh Desak SK Penetapan UMP Jakarta 2022 Dicabut, Anies Jawab Begini

Anies menjelaskan, selama pandemi ada sektor-sektor yang memang mengalami kesulitan, tapi ada juga sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan.

"Yang buat masker tumbuh tidak? Tumbuh. Yang hotel tumbuh tidak? Tidak," kata dia.

Namun, dalam perhitungan pengupahan berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021, faktor penentu kenaikan UMP hanya tingkat inflasi atau pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di suatu wilayah.

"Jadi, teman-teman, kami memahami dan kami saat ini sedang bersama-sama memperjuangkan agar UMP di Jakarta naik lebih tinggi daripada formula yang ada sekarang," tutur Anies.

Anies mengaku sepakat dengan para buruh, bahwa kenaikan UMP DKI 2022 terlalu kecil.

Oleh karena itu, pada 22 November 2021 pekan lalu, Anies melayangkan surat kepada Kementerian Tenaga Kerja untuk meminta agar formula perhitungan UMP disesuaikan.

"Jada ada situasi di mana sebagian berdasarkan pertumbuhan, sebagian merasakan pengurangan," kata dia.

"Oleh karena itulah, kita tahun lalu mengambil kebijakan, ada yang memang diusahakan naik, ada yang memang tetap karena disesuaikan dengan situasi di setiap sektor yang berbeda," jelas Anies.

Baca juga: Kepada Massa Buruh, Anies Mengaku Terpaksa Tetapkan UMP DKI 2022 Naik Hanya Rp 37.749

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia versi Andi Gani Nena (KSPSI Agn) sebelumnya mendesak Gubernur Anies mencabut surat keputusan (SK) terkait upah minimum provinsi (UMP) 2022.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, pihaknya akan memberi waktu selama 3x24 jam bagi Anies untuk mencabut SK terkait UMP.

"KSPI dan KSPSI Agn memberi tenggang waktu 3x24 jam untuk mencabut dan merevisi SK Gubernur tentang UMP DKI Tahun 2022. Kenaikan yang kami minta 5 persen untuk DKI minimal," kata Said dalam konferensi persnya, Jumat (26/11/2021).

Said mengatakan, apabila dalam waktu 3x24 jam Anies atau gubernur lainnya tetap memutuskan UMP 2022 di bawah 4 persen, pihaknya akan menggelar aksi unjuk rasa.

"Dan kalau belum berubah 3x24 jam aksi akan dilanjutkan keesokan harinya, akan dilanjutkan lusanya, terus menerus sampai diubah SK tersebut," ujarnya.

Baca juga: Anies ke Kemenaker: Kenaikan UMP Jakarta 2022 Jauh dari Layak dan Tak Penuhi Asas Keadilan

Said juga meminta para gubernur yang sudah menetapkan UMP di bawah standar KSPI untuk tidak menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan pemeribtah tidak boleh membuat keputusan strategis pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan inkostitusional bersyarat.

"Tidak ada alasan lagi bagi Gubernur DKI Jakarta untuk menggunakan dalih ditekan oleh pemerintah pusat dengan PP Nomor 36 atau SE Menaker," ungkapnya.

Pada tanggal yang sama, buruh di daerah lain di seluruh Indonesia yang UMP-nya di bawah standar KSPI juga tetap melakukan aksi.

Selain itu, aksi juga akan digelar pada 30 November 2021 mendatang tepatnya di depang kantor Gubernur Jawa Barat yakni Gedung Sate dengan massa aksi mencapai 100.000 buruh.

"Akan aksi di sana dari jam 10 sampai dengan selesai. Buruhnya semua dari bodebek, tentu semua aksi akan dilakukan dengan mekanisme protokol kesehatan mengikuti arahan Satgas Covid dan aparat keamanan," ucap dia.