Sidang Munarman Dilanjutkan, Jaksa Akan Tanggapi Eksepsi Kubu Terdakwa

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang kasus dugaan tindak pidana terorisme dengan terdakwa Munarman akan dilanjutkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Rabu (22/12/2021).

Humas PN Jakarta Timur Alex Adam Faisal mengatakan, agenda sidang adalah tanggapan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap eksepsi terdakwa dan tim kuasa hukum.

"Agenda sidang pendapat penuntut umum terhadap eksepsi dari terdakwa dan penasihat hukum. Sidang akan dimulai pukul 09.00 WIB," ujar Alex, Selasa (21/12/2021) malam.

Baca juga: Saat Munarman Ngotot Dirinya Bukan Teroris: Tampilkan Foto Para Pejabat, Firli Bahuri di Atas Mobil Komando Aksi 212

Sebelumnya, terdakwa Munarman membacakan eksepsi atau nota keberatannya, Rabu pekan lalu.

Munarman membacakan eksepsi dengan hadir langsung di ruang sidang utama PN Jakarta Timur.

Eks Sekretaris Front Pembela Islam (FPI) itu menilai penangkapan terhadap dirinya dilakukan secara sewenang-wenang oleh polisi.

"Penangkapan yang dilakukan oleh Densus 88 Anti Teror Mabes Polri terhadap saya dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara," kata Munarman saat membacakan eksepsi.

"Karena saya belum pernah dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan pendahuluan sebagai calon tersangka, bahkan saya belum pernah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)," ucap dia.

Baca juga: Eksepsi Munarman: Bantah Terlibat Kelompok Teroris dan Merasa Kasusnya Janggal

Munarman menilai, penangkapan dirinya juga tak masuk dalam kategori tangkap tangan. Sebab, peristiwa yang dituduhkan kepadanya terjadi enam tahun lalu.

Munarman juga mengatakan dirinya tak masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

"Dengan demikian tindakan penangkapan terhadap saya bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015," ujar Munarman.

Munarman didakwa tiga pasal, yakni Pasal 13 huruf c, Pasal 14 Juncto Pasal 7, dan Pasal 15 Juncto Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Munarman dan kawan-kawan merencanakan atau menggerakkan orang lain untuk ancaman kekerasan, melakukan tindak pidana teroris dengan sengaja menggunakan kekerasan, atau ancaman kekerasan," kata JPU saat membacakan dakwaan, 8 Desember 2021.

Baca juga: Kuasa Hukum Munarman: Beliau Sedih, Kok sampai Sebegitunya Membungkam

Munarman disebut telah terlibat dalam tindakan terorisme lantaran menghadiri sejumlah agenda pembaiatan di Makassar, Sulawesi Selatan; Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada 24-25 Januari dan 5 April 2015.

Perbuatan itu dilakukan Munarman dengan mengaitkan munculnya Islamic State of Iraq (ISIS) di Suriah sekitar awal 2014 yang dideklarasikan Syekh Abu Bakar Al Baghdadi.