Polisi Kantongi Nama Publik Figur Lain yang Juga Ditawarkan Muncikari Artis CA

JAKARTA, KOMPAS.com-Penyidik Polda Metro Jaya telah mengantongi nama-nama artis yang diduga terlibat dalam praktik prostitusi daring, setelah terbongkarnya kasus prostitusi daring
yang melibatkan artis CA.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, di Jakarta, Jumat, mengatakan, hasil pemeriksaan kepada para tersangka, Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sudah mendapat data, publik figur lainnya yang masuk dalam daftar para muncikari ini.

Namun, Endra Zulpan enggan menjelaskan lebih lanjut terkait jumlah maupun inisial dari nama-nama artis yang diduga terlibat dalam praktik prostitusi daring.

Baca juga: Terjerat Kasus Protitusi Online, Artis Sinetron CA Pasang Tarif Rp 30 Juta Sekali Kencan

Zulpan mengatakan, kepolisian tidak akan melakukan penegakan hukum terhadap artis tersebut, tapi tetap akan memanggilnya untuk dilakukan pembinaan.

"Kepada publik figur yang masuk dalam daftar muncikari itu akan kita lakukan pemanggilan untuk edukasi, sehingga mereka yang rata-rata masih muda tidak melakukan kegiatan prostitusi online," ujarnya, Jumat (31/12/2021).

Sebelumnya, polisi dari Polda Metro Jaya menangkap CA pada Rabu (29/12) sekitar pukul 21.30 WIB di hotel di Jakarta Pusat.

Menurut Zulpan, saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, CA mengakui mematok tarif Rp30 juta dan dia belum lama terlibat dalam praktik prostitusi daring tersebut.

"Alasannya karena terdesak kebutuhan ekonomi," katanya.

Baca juga: Polisi: Tiga Muncikari Tawarkan Artis Sinetron CA ke Pria Hidung Belang Lewat Medsos

Dalam kasus tersebut, polisi telah menetapkan empat tersangka, yakni CA (23), serta tiga tersangka lainnya muncikari berinisial KK (24), R(25) dan UA (26).

Adapun pasal yang dipersangkakan kepada para tersangka yakni pasal 27 ayat 1 juncto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dengan pidana enam tahun penjara.

Kemudian kedua, pasal 1 ayat 1 UU Nomor 21 tahun 2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan pidana paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun, kemudian pasal 506 KUHP dengan pidana kurungan paling lama satu tahun, serta pasal 296 KUHP dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.