Saat Anies Tak Serius Laksanakan Normalisasi Sungai, Ketua DPRD: Takut Disebut Tukang Gusur

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyoroti ketidakseriusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam melaksanakan program pelebaran sungai atau normalisasi. 

Program ini diyakini dapat mengantisipasi banjir yang sudah menjadi permasalahan klasik di Ibu Kota.

Menurut Prasetio, Anies tidak mampu menyelesaikan program normalisasi sungai karena takut dicap sebagai tukang gusur. Padahal, program tersebut sudah diamanatkan dalam Peraturan Daerah (Perda) yang dibuat bersama DPRD DKI.

"Tapi faktanya Gubernur tidak melaksanakan perintah Perda tersebut dan tidak mau melaksanakan pembebasan lahan. Gubernur takut disebut tukang gusur," kata Prasetio dalam keterangan tertulis, Senin (24/1/2022).

Baca juga: PSI Tegaskan Tidak Anti Formula E, asalkan Anies Selesaikan Dulu Masalah Banjir dan Macet

Pras mengatakan, Gubernur DKI memiliki kewajiban untuk menjalankan apa yang sudah diatur dalam Perda, termasuk soal normalisasi sungai dalam penanganan banjir.

Program tersebut tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019, bebernya.

"Masalah Jakarta itu dua, macet dan banjir. Jadi tolong ayo sama-sama kerja, fokus dulu ke masalah itu," ucap Pras.

Program normalisasi juga sempat disinggung oleh Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta bidang pekerjaan umum, Ida Mahmudah. Ia menyesalkan program normalisasi yang tidak berjalan dengan baik di masa pemerintahan Anies.

"Pemprov yang dulu bisa (berjalan) kok di tempat yang rawan yang kata orang nggak bisa dibongkar," kata Ida, Senin (15/11/2021).

Baca juga: Saling Sindir PSI-Gubernur DKI, Dramaturgi Anies Menuju Pilpres 2024

Ida mengungkapkan, anggaran pembebasan lahan untuk normalisasi di tahun 2021 mencapai Rp 1 triliun. Namun, pembebasan lahan tidak terlaksana.

Tahun 2022, Jakarta kembali menganggarkan Rp 850 miliar untuk pembebasan lahan. Ida berharap, pembebasan lahan bisa segera dilakukan agar normalisasi sungai berlanjut.

Tanggapan Pemprov DKI

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sebelumnya mengatakan terdapat 290 bidang tanah yang sedang dalam proses pembebasan lahan untuk proyek normalisasi.

"Ini sedang berjalan tahun ini. Insya Allah di bulan November-Desember ini bisa selesai beberapa bidang yang sudah disepakati," kata Riza, Kamis (11/11/2021). 

Riza menyebut 290 bidang tanah itu tersebar di sejumlah wilayah.

Sebanyak 19 bidang lahan akan dibebaskan di sekitar Sungai Ciliwung, 18 di sekitar Kali Pesanggrahan, 1 bidang di Kali Kramat-Pondok Kelapa, lalu 68 bidang di sekitar Kali Sunter-Cipinang Melayu.

Baca juga: Kesaksian Warga Lihat Kakek 89 Tahun Dituduh Maling, lalu Dikeroyok hingga Tewas

Kemudian, ada 20 bidang tanah di Kelurahan Pondok Bambu, 151 bidang di Rawajati, 3 bidang di Cipinang Muara, dan 10 bidang di Jalan Ganceng.

Riza mengklaim bahwa Pemprov DKI Jakarta sungguh-sungguh melakukan program pencegahan dan pengendalian banjir.

"Kami termasuk pemerintah yang menganggarkan tinggi terkait program di sumber daya air untuk pencegahan pengendalian banjir, tidak hanya normalisasi atau naturalisasi, tetapi banyak programnya," kata dia.

"Seperti pembangunan waduk, situ, embung, pompa air, dari statis, mobile, damkar, bahkan pompa dinas taman juga dilibatkan untum membantu (jika) adanya luapan air," jelas Riza.