128 Hari Jelang Formula E Jakarta, Muncul Kecurigaan atas Gagalnya Tender

JAKARTA, KOMPAS.com - Menghitung mundur 128 hari gelaran Jakarta E-Prix 2022, muncul desakan transparansi terkait dengan kegagalan lelang pembangunan sirkuit yang tertulis dalam dokumen lelang milik PT Jakarta Propertindo.

Suara desakan agar Jakpro menjelaskan penyebab kegagalan lelang tersebut datang dari dua fraksi pengusung hak interpelasi Formula E yaitu Fraksi PDI-Perjuangan dan Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.

Fraksi PSI misalnya, mendesak agar Jakpro bisa menjelaskan sejelas-jelasnya terkait dengan kegagalan tender tersebut. Padahal penyelenggaraan Formula E sudah terhitung mepet.

Baca juga: Anggota DPRD Curiga Tender Formula E Sengaja Dibuat Gagal agar Kontraktor Ditunjuk Langsung

"Kami dari PSI, menunggu penjelasan. Kami berharap Pemerintah DKI Jakarta terbuka, kalau tidak mampu bilang, jangan dipaksa, nanti sirkuitnya jeblos. Tambah molor, tambah panik, pasti berantakan," kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI Michael Sianipar.

Michael juga menuturkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maupun PT Jakarta Propertindo sebagai penyelenggara tidak berani bicara terbuka terkait gagal lelang tersebut.

Dia menilai, sikap Anies dan PT Jakpro membuat publik bingung karena dinilai lepas tangan ke pihak di luar Pemprov DKI.

"Soal gagal lelang, Pihak Gubernur Anies dan Jakpro tidak berani bicara secara terbuka apa sebabnya. Semua lempar-lemparan. Ini kan bikin publik makin bingung, kami saja yang tiap hari mengawasi bingung. Balapan lepas tangan bahaya. Artinya, banyak yang tidak clear," kata Michael, Selasa (25/1/2022).

Baca juga: Nasib Formula E Kian Dipertanyakan, Lahan Sirkuit Masih Berlumpur Ditambah Tender Pembangunan Gagal

Sedangkan suara desakan dari PDI-P keras meminta agar transparansi kegagalan tender proyek pembangunan sirkuit Formula E tersebut bisa dievaluasi dan ditampilkan ke muka publik.

"Kita minta ke Jakpro agar semuanya transparan. Jakpro itu juga harus bertanggungjawab kepada rakyat Jakarta karena duit Jakpro itu duit rakyat Jakarta (melalui Penanaman Modal Daerah)," kata Ketua Fraksi PDI-Perjuangan Gembong Warsono.

Permintaan transparansi kegagalan tender bukan tanpa alasan.