Kompas.com - 31/01/2022, 09:38 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PEMINDAHAN ibu kota negara Indonesia dari Jakarta bukan lagi sekadar wacana. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN).

Namanya pun sudah ditetapkan, Nusantara. Sebuah daerah di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Pro dan kontra masih terus meramaikan ruang diskusi publik. Namun, Presiden Joko Widodo bergeming.

The show must go on. Proses pemindahan mulai akan dilakukan selambat-lambatnya pada 2024.

Mengapa ibu kota harus pindah? Apakah Jakarta sudah tak layak lagi menjadi ibu kota? Setiap pihak tentu punya jawaban sendiri-sendiri.

Terlepas dari itu, Jakarta menjadi ibu kota republik ini tampaknya memang sebuah kebetulan saja dalam sejarah. Kebetulan, Proklamasi RI dilakukan di Jakarta.

Kebetulan Sukarno, Hatta dan tokoh-tokoh nasional tinggal di Jakarta.

Pada masa itu, Jakarta memang lebih maju lantaran sebelumnya juga merupakan pusat pemerintahan kolonial Belanda. Begitu pula saat Jepang masuk menggantikan Belanda.

Jakarta masih menjadi pilihan. Tidak heran kalau episentrum pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia pun di kota ini.

Akan tetapi, di masa awal revolusi kemerdekaan sempat ada wacana penentuan ibu kota yang definitif.

Bung Karno sampai perlu membentuk Panitya Agung pada 1947 untuk menentukan calon ibu kota.

Situasi darurat di masa itu turut memengaruhi. Ibu kota pernah dipindahkan sementara ke Yogyakarta (1947-1948 dan 1949-1950).

Pada periode itu pemerintahan darurat juga pernah diselenggarakan di Bukittinggi, Sumatera Barat (1948-1949).

Setelah 16 tahun Indonesia merdeka, penetapan Jakarta sebagai ibu kota secara de jure baru dilakukan lewat Penetapan Presiden No.2 Tahun 1961 jo.UU PNPS No.2 Tahun 1961.

Meski sudah ada hitam di atas putih, wacana pemindahan ibu kota tidak benar-benar hilang.

Pada 22 Juni 1962, saat peringatan ulang tahun ke-435 Jakarta, Sukarno menegaskan bahwa Jakarta akan tetap jadi ibu kota.

Dua tahun berselang, pidato senada kembali ia sampaikan, diikuti dengan Penetapan Presiden Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia Dengan Nama Jakarta.

Dalam penjelasan Penetapan Presiden tersebut ditegaskan: “Dengan dinyatakan Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta Raya tetap menjadi Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan Jakarta, dapatlah dihilangkan segala keragu-raguan yang pernah timbul, berhubung dengan adanya keinginan-keinginan untuk memindahkan Ibu-Kota Negara Republik Indonesia ke tempat lain.”

Di masa orde baru, gagasan untuk memindahkan ibu kota bukannya tidak muncul sama sekali. Kawasan Jonggol, Jawa Barat, sempat disebut-sebut sebagai calon pengganti Jakarta.

Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun ide pemindahan ibu kota sempat terdengar meski tidak ada langkah kongkret.

Baru di masa kepemimpinan Presiden Jokowi wacana ini kembali menggema. Bedanya, ide ini ditindaklanjuti aksi-aksi nyata sampai akhirnya muncul penetapan soal IKN Nusantara.

Seperti halnya perumusan RUU lain, RUU IKN juga dilengkapi dengan naskah akademik.

Salah satu muatannya menuliskan: “Berdasarkan permasalahan dihadapi DKI Jakarta dan wilayah Jabodetabek, yaitu seperti laju urbanisasi yang tinggi, kemacetan tinggi yang berimplikasi pada kualitas udara yang tidak sehat, keterbatasan suplai air baku, banjir tahunan, dan penurunan muka tanah serta ancaman potensi gempa. Sehubungan dengan hal itu, dapat disimpulkan bahwa daya tampung, daya dukung lingkungan sudah sangat berat serta adanya keterbatasan pengembangan lahan maka tidak memungkinkan lagi wilayah DKI Jakarta menjadi Ibu Kota Negara yang efisien dan efektif serta dapat bersaing dengan ibu kota negara lain baik saat ini maupun masa depan.”

Menengok sejarah bagaimana usulan pemindahan ibu kota seperti tak pernah redup, ditambah dengan narasi yang digunakan dalam naskah akademis, tampaknya Jakarta memang ibu kota yang tak diinginkan.

Apa benar seperti itu? Seperti apa nasib Jakarta ketika sudah tak lagi menjadi ibu kota?

Apakah akan ditinggalkan dan mengalami kemunduran dalam berbagai hal. Atau justru tetap memiliki daya tarik bagi para perantau. Waktu yang kelak akan menjawabnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara ke Perpustakaan Cikini: Cara Masuk, Reservasi, Daftar

Cara ke Perpustakaan Cikini: Cara Masuk, Reservasi, Daftar

Megapolitan
Rute Kereta Bogowonto dan Jadwalnya 2022

Rute Kereta Bogowonto dan Jadwalnya 2022

Megapolitan
Belasan Kali Beraksi dalam Setengah Tahun, Komplotan Pencuri Motor di Kalideres Lihai Melarikan Diri

Belasan Kali Beraksi dalam Setengah Tahun, Komplotan Pencuri Motor di Kalideres Lihai Melarikan Diri

Megapolitan
Pengelola Tol Becakayu Berencana Pasang 4 CCTV di Simpang Presdo M Hasibuan

Pengelola Tol Becakayu Berencana Pasang 4 CCTV di Simpang Presdo M Hasibuan

Megapolitan
Polisi Periksa 3 Saksi Penemuan Jasad Bayi di Kontrakan Kawasan Ciracas

Polisi Periksa 3 Saksi Penemuan Jasad Bayi di Kontrakan Kawasan Ciracas

Megapolitan
Sepi Remaja 'SCBD', Kini Tidak Ada Lagi Aksi 'Citayam Fashion Week' di Dukuh Atas

Sepi Remaja "SCBD", Kini Tidak Ada Lagi Aksi "Citayam Fashion Week" di Dukuh Atas

Megapolitan
Pemotor Tewas Terlindas Setelah Gagal Salip Truk Trailer di Jalan RE Martadinata

Pemotor Tewas Terlindas Setelah Gagal Salip Truk Trailer di Jalan RE Martadinata

Megapolitan
'Branding' Rumah Sehat Tuai Kritik, Wagub DKI: Yang Penting Semua Punya Niat Baik

"Branding" Rumah Sehat Tuai Kritik, Wagub DKI: Yang Penting Semua Punya Niat Baik

Megapolitan
Pemprov DKI Janji Perketat Rekrutmen Anggota PPSU, Imbas Penganiayaan di Bangka Jaksel

Pemprov DKI Janji Perketat Rekrutmen Anggota PPSU, Imbas Penganiayaan di Bangka Jaksel

Megapolitan
Pergub Penggusuran Warisan Ahok Masih Hantui Warga, Tak Kunjung Dicabut oleh Anies

Pergub Penggusuran Warisan Ahok Masih Hantui Warga, Tak Kunjung Dicabut oleh Anies

Megapolitan
Dinkes Depok Targetkan 11.127 Nakes Bakal Terima Booster Kedua

Dinkes Depok Targetkan 11.127 Nakes Bakal Terima Booster Kedua

Megapolitan
Pemprov DKI Belum Jual Saham PT Delta Djakarta, Wagub: Prosesnya Tidak Bisa Sepihak

Pemprov DKI Belum Jual Saham PT Delta Djakarta, Wagub: Prosesnya Tidak Bisa Sepihak

Megapolitan
Remaja Komplotan Begal Ditangkap di Jakut, Ini Modus Operandinya

Remaja Komplotan Begal Ditangkap di Jakut, Ini Modus Operandinya

Megapolitan
Pemprov DKI Belum Mulai Proses Vaksinasi Covid-19 Dosis Keempat

Pemprov DKI Belum Mulai Proses Vaksinasi Covid-19 Dosis Keempat

Megapolitan
Ditetapkan sebagai Tersangka Pembunuhan Brigadir J, Ferdy Sambo Siapkan Langkah Hukum

Ditetapkan sebagai Tersangka Pembunuhan Brigadir J, Ferdy Sambo Siapkan Langkah Hukum

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.