Keterisian RS di Jakarta Capai 60 Persen, Mobilitas Warga Bakal Dibatasi Lagi?

JAKARTA, KOMPAS.com - Tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) di Jakarta meningkat drastis dalam dua pekan terakhir. Pada 15 Januari tercatat BOR di RS rujukan Covid-19 di Jakarta masih berada di angka 12 persen.

Kini jumlahnya naik lima kali lipat menjadi 60 persen. Persentase ini berdasarkan data dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang diterima Kompas.com, Rabu (2/2/2022).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, meningkatnya keterisian RS ini beriringan dengan kenaikan drastis kasus Covid-19 akibat varian Omicron yang disebabkan transmisi lokal.

"Apa yang menjadi perhatian, sering saya sampaikan sekarang Omicron-nya itu dari transmisi lokal meningkat drastis," ucap Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (31/1/2022).

Baca juga: Cepatnya Kenaikan BOR RS di Jakarta dan Bayang-bayang Kengerian Gelombang Ketiga...

Adapun angka BOR yang telah mencapai 60 persen sudah mendekati batas atas yakni 80 persen. Jika BOR RS rujukan Covid-19 di Jakarta sudah mencapai 80 persen, saat itulah mulai terjadi krisis karena masyarakat akan sulit mendapat ruang rawat saat terinfeksi Covid-19.

BOR RS di atas 80 persen, bahkan mencapai 90 persen lebih, pernah terjadi pada saat Indonesia mengalami gelombang kedua Covid-19 pada Juni 2021. Saat itu, RS dipenuhi pasien Covid-19 hingga di lorong dan lobi.

Para pasien Covid-19 terpaksa dirawat di lorong dan lobi karena jumlah kamar reguler sudah tak lagi mencukupi. RS bahkan sampai menyediakan tenda darurat di halaman parkir mereka agar dapat menampung lebih banyak pasien Covid-19.

Baca juga: Instruksi Jokowi untuk Evaluasi PTM di Jakarta dan Respon Anies Baswedan

Banyak pasien yang terinfeksi Covid-19 dengan gejala berat harus kehilangan nyawa selama isolasi mandiri di rumah karena tak mendapat tempat tidur di RS. Tak luput pula, ada masyarakat yang harus kehilangan nyawa di jalan saat mencari ruang perawatan di RS.

Tempat Pemakaman Umum (TPU) Rorotan di Jakarta Utara pun menjadi saksi bisu akan ganasnya gelombang kedua Covid-19. Pada 7 Juli 2021, dalam sehari itu tercatat ada 200 jenazah Covid-19 yang dimakamkan di sana.

Pembatasan Mobilitas Warga Tergantung Keterisian RS

Meski kasus Covid-19 terus meningkat, sampai saat ini belum ada pembatasan mobilitas berarti yang dilakukan di ibu kota.

Sesuai arahan pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta masih menerapkan Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 dengan aturan pembatasan yang tak terlalu ketat. 

Meski demikian, melihat kondisi RS yang sudah terisi 60 persen, bisa jadi pembatasan mobilitas yang lebih ketat seperti tahun lalu kembali diterapkan. 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pengetatan pembatasan mobilitas warga akan sangat tergantung dengan tingkat keterisian rumah sakit rujukan Covid-19.

BOR di RS rujukan Covid-19 menjadi faktor penentu ada atau tidaknya pengetatan mobilitas di Ibu Kota.

"Salah satu faktor untuk menetapkan pengetatan adalah tentang keterisian di rumah sakit," ujar Anies saat berkunjung ke Kelenteng Hian Thian Siang Tee Bio, Jalan Palmerah Selatan RT 004 RW 002 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (1/2/2022)  kemarin.
Baca juga: Anies: Keterisian RS Rujukan Covid-19 di Jakarta Jadi Faktor Penentu Pengetatan Mobilitas

Ketika terjadi peningkatan keterisian rumah sakit, lanjut Anies, maka pengendaliannya adalah dengan mengurangi mobilitas.

"Itu pengalaman selama satu setengah tahun, hampir dua tahun ini. Jadi sekarang kita monitoring terus tentang keterisian rumah sakit," kata Anies.

Untuk saat ini, kata Anies, keterisian rumah sakit di Jakarta masih terkendali.

"Secara jumlah masih relatif agak kecil. Nah kita pantau ke depan, tapi tidak menutup semua kemungkinan," kata dia.

Meski demikian, epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman meminta pemerintah tidak perlu menunggu sampai situasi terburuk untuk memperketat mobilitas warga. Ia menilai pemerintah harus segera melakukan langkah taktis untuk mengurangi penambahan kasus sejak dini.

Jika BOR tak terkendali, maka berpotensi akan menggoyahkan sistem kesehatan nasional sebagaimana terjadi pada pertengahan 2021 di saat Indonesia mengalami gelombang kedua Covid-19.

"Saya melihat mitigasi dari kita masih kurang. Padahal kita pernah punya pengalaman sebelumnya yang kalau tidak dimanfaatkan dengan tepat akhirnya sama saja, banyak korban berjatuhan," ujar Dicky.