Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Larang Pejabat Buka Puasa Bersama, Wali Kota Depok: Kalau Cuma Undang 50 Orang Kenapa Tidak?

Kompas.com - 25/03/2022, 19:33 WIB
M Chaerul Halim,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok, Mohammad Idris buka suara terkait larangan Pemerintah Pusat untuk buka puasa bersama saat bulan Ramadhan tahun ini.

Ia masih mempertanyakan konteks pelarangan buka puasa bersama pada bulan Ramadhan.

"Sebab pertimbangan saya, kalau larangan buka puasa bersama, kata-katanya kalau tidak salah 'tidak dapat menyelenggarakan buka bersama', ini kan karet, buka bersama maksudnya apa?" kata Idris dalam keterangannya, Jumat (25/3/2022).

Baca juga: Ramadhan 2022, Pemkot Tangerang Larang Warga Gelar Buka Puasa Bersama

Idris menuturkan jika buka bersama dapat terkontrol protokol kesehatannya dan kapasitas juga dapat diatur.

"Mungkin maksudnya yang mengundang kerumunan. Kalau kita undang misalnya 50 orang itu kenapa tidak? Ini pendapat saya ya, kan bisa terkontrol protokol kesehatan dan sebagainya," ujar dia.

Menurut dia, larangan buka bersama itu dinilai masih kurang jelas. 

Idris pun membandingkan larangan buka puasa bersama dengan kebijakan mudik yang diatur oleh Pemerintah.

Sebab, kata dia, penerapan mudik lebih membutuhkan penjagaan ketat terutama masih dalam masa pandemi.

Baca juga: Jokowi Larang Pejabat-Pegawai Pemerintah Gelar Buka Puasa Bersama dan Open House

"Kalau mudik kan enggak terkontrol siapa yang ngontrol coba? Teman-taman TNI Polri juga capek jagainnya di jalan," ujar Idris.

Ia menilai, justru sebaiknya masyarakat tidak diizinkan dulu untuk mudik saat ini. Pasalnya, belakangan muncul mutasi virus Covid-19 varian omicron.

"Mendingan sementara sabar misalnya mudik dihentikan dulu atau dibatasi lah. Kan masing-masing daerah kan sekarang lagi mutasi Omicronnya, ini harus hati-hati," terang Idris.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo mengatakan, situasi pandemi virus corona di Indonesia telah mengalami perbaikan jelang bulan suci Ramadhan 2022.

Namun demikian, pemerintah belum membolehkan buka puasa bersama atau open house saat Lebaran nanti.

Baca juga: Aturan Dilonggarkan, Masjid Istiqlal Kembali Buat Kegiatan Buka Puasa Bersama Saat Ramadhan

"Untuk pejabat dan pegawai pemerintah kita masih melarang untuk melakukan buka puasa bersama dan juga open house," kata Jokowi dalam konferensi pers daring, Rabu (23/3/2022).

Meski begitu, Jokowi memastikan bahwa masyarakat boleh mudik pada Lebaran tahun ini.

Namun, hanya yang sudah divaksin lengkap dan mendapat booster atau vaksin dosis ketiga yang boleh pulang ke kampung halaman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com