Menyelisik Klaim Luhut yang Bilang Tak Pernah Wacanakan Penundaan Pemilu dan Presiden 3 Periode

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan ia tak pernah mewacanakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Hal itu disampaikan Luhut saat menjawab protes mahasiswa kala ia mengunjungi Universitas Indonesia (UI), di Depok, Jawa Barat, Selasa (12/4/2022).

"Dengerin, jangan marah-marah. Saya tidak pernah mengatakan wacana itu. Pernah saya katakan, di bawah itu minta pemilu ditunda, apa salah? Kamu ngomong gini salah? Enggak kan," kata Luhut saat menemui para paserta aksi, Selasa.

Baca juga: Ketika Mahasiswa UI Minta Luhut Buka Big Data Penundaan Pemilu...

Adapun wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode yang diklaim Luhut bukan berasal dari dirinya, telah meramaikan jagat politik nasional.

Munculnya wacana tersebut pun memicu demonstrasi besar-besaran yang digelar mahasiswa dari berbagai universitas di sejumlah kota besar di Indonesia.

Kompas.com pun mencoba menyelisik pernyataan Luhut tentang wacana penundaan pemilu serta perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Berikut sejumlah pernyataan Luhut terkait isu tersebut.

Big data soal aspirasi penundaan pemilu

Luhut pertama kali mengklaim mempunyai big data soal 110 juta rakyat menginginkan penundaan pemilu pada awal Maret lalu melalui wawancara di sebuah akun Youtube.

Statement Luhut itu kemudian kian membuat isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi yang sebelumnya sudah disuarakan sejumlah ketua umum parpol menjadi semakin kencang.

Baca juga: Luhut Lagi-lagi Tolak Buka Big Data Penundaan Pemilu, Kali Ini Saat Debat dengan Mahasiswa UI

Berbagai pihak lantas mendesak Luhut untuk membuka data yang ia maksud. Namun Luhut sejak awal menolak membuka data itu.

"Ya janganlah, buat apa dibuka?,” tutur Luhut saat diwawancarai wartawan, 15 Maret 2022 lalu.

Meski enggan membuka big data tersebut, Luhut menegaskan ia tidak berbohong. Ia mengklaim data tersebut benar-benar ada. Ia menepis tudingan sejumlah pihak yang meragukan validitas data tersebut maupun yang menyebut bahwa big data itu tidak benar.

"Ya pasti adalah, masa bohong," kata Luhut.

Luhut mengaku, dirinya banyak mendengar aspirasi dari rakyat soal penundaan pemilu. Dia bilang, masyarakat banyak yang bertanya ke dirinya mengapa harus menghabiskan dana begitu besar untuk pemilu, padahal pandemi virus corona belum selesai.

Tak hanya itu, kepada Luhut, banyak yang menyatakan bahwa kondisi saat ini relatif tenang tanpa pergantian kepemimpinan.

Baca juga: Posisi Luhut Sebagai Menteri Jokowi Dinilai Tak Tergantikan

"(Masyarakat bertanya), kenapa mesti kita buru-buru? Kami capek juga dengar istilah kadrun lawan kadrun. Kayak gitu, ya apa istilahnya dulu itulah. Kita mau damai, itu aja sebenarnya," ujar Luhut.

Sebelum Luhut menyampaikan bahwa ia memiliki big data soal aspirasi penundaan pemilu, beberapa ketua umum partai pendukung pemerintah telah menyampaikan wacana yang senada.

menanggapi kesamaan ide tersebut, Luhut mengaku tidak pernah memanggil elite partai politik untuk berkonsolidasi membahas ini.

Luhut mengaku paham bahwa upaya menunda pemilu butuh proses yang panjang, perlu persetujuan DPR hingga MPR. Namun dia mengeklaim bakal menyambut baik jika wacana tersebut terealisasi.

Aspirasi perpanjangan masa jabatan presiden 

Sementara itu, seruan perpanjangan masa jabatan presiden sudah mulanya digaungkan oleh para kepala dan perangkat desa yang tergabung dalam Apdesi.

Namun seruan tersebut semakin teramplifikasi dalam acara Silaturahmi Nasional Apdesi 2022 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022). Acara tersebut juga dihadiri Luhut.

Awalnya, Luhut yang hadir dalam acara tersebut menggelar tanya jawab dengan para kepala dan perangkat desa yang hadir.

Baca juga: Waketum PKB: Luhut Tak Akan Kena Reshuffle, Jokowi Susah Cari Gantinya

Adalah Muslim, perwakilan perangkat desa asal Aceh yang mulanya bertanya tentang pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Di depan Luhut, dirinya menyampaikan harapan agar Jokowi dapat memindahkan pengelolaan taman tersebut dari Medan ke Aceh.

Muslim berharap Luhut dapat menyampaikan aspirasi masyarakat Aceh ini ke presiden. Usai bertanya, Muslim tiba-tiba meneriakkan dukungan Presiden Jokowi 3 periode.

"Tolong ini sebagai permintaan kami kepada bapak. Saya yakin bapak bisa mengabulkannya dan Pak Presiden bisa mengabulkannya. Jokowi tiga periode, setuju?" kata Muslim diakhiri dengan teriakan.

"Setujuu!" balas kepala dan perangkat desa lain yang hadir.

Mendengar seruan itu, Luhut tak memberikan jawaban lisan. Dia hanya tersenyum.

Tak hanya itu, Apdesi menyatakan akan mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi menjabat 3 periode setelah Lebaran.

Ketua Umum DPP Apdesi Surtawijaya mengaku, tidak ada yang mengarahkan para kepala desa untuk mendeklarasikan dukungan Jokowi 3 periode, termasuk Luhut.

"Enggak ada. Mana ada kepala desa diarahin? Kita enggak mau ada yang urusan kayak gitu. Tapi pure kan, pure gini kepala desa jawara, intelektualnya banyak juga," tuturnya.

Belakangan, kubu Surtawijaya mengonfirmasi bahwanama Luhut ada di struktur organisasi mereka. Luhut menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina DPP Apdesi.

Sekretaris Jenderal DPP Apdesi, Asep Anwar Sadat mengatakan, Luhut duduk di posisi tersebut sejak 19 September 2021. Hari itu adalah hari pamungkas Musyawarah Nasional IV DPP Apdesi yang memenangkan Surtawijaya sebagai ketua DPP.

Walaupun demikian, Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Apdesi, Azri Anas, menyebut bahwa Luhut dipilih sebagai ketua dewan pembina oleh para pengurus secara langsung.

“Pembina, MPO, itu orangnya ditentukan oleh pengurus, bukan melalui Munas. Pembina (adalah) tokoh-tokoh yang kami anggap peduli dengan desa,” kata Azri dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (31/3/2022).