Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta Bantah Tudingan Mafia Impor Barang yang Dituduhkan Eks Pejabatnya

Kompas.com - 20/05/2022, 21:18 WIB
Muhammad Naufal,
Nursita Sari

Tim Redaksi

TANGERANG, KOMPAS.com - Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta buka suara soal tudingan adanya mafia impor barang di instansi tersebut.

Adapun tudingan itu disampaikan oleh mantan Kepala Bidang Pelayanan Fasilitas Pabean KPU Bea Dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta Qurnia Ahmad Bukhori, yang merupakan terdakwa kasus pemerasan perusahaan jasa titipan.

Qurnia menyatakan tudingan itu dalam sidang kasus pemerasan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Serang, Banten, 27 April 2022.

Qurnia menyebutkan bahwa mafia impor barang terjadi di PT Sinergi Karya Kharisma (SKK), sebuah perusahaan jasa titipan yang diawasi KPU Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta.

Baca juga: Mantan Pejabat Bea Cukai Sebut Ada Mafia Impor di Bandara Soekarno-Hatta

Kepala KPU Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta Finari Manan membantah tuduhan tersebut.

"Tekankan di sini enggak ada mafia impor, benar enggak? Ini kabid saya," kata Finari dalam rekaman suara yang diterima, Jumat (20/5/2022).

"Semua di sini kami institusi. Jadi enggak ada itu mafia impor ya. Siapa yang menyampaikan ada? Itu isu saja," sambung dia.

Finari mengeklaim, pihak Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta selalu melakukan monitoring dan evaluasi internal dan eksternal.

"Kami melakukan monitoring evaluasi, baik di internal maupun di eksternal. Jadi, saya tekankan, tidak ada mafia impor di sini," tuturnya.

Baca juga: Imigrasi Bandara Pastikan Stafnya Tak Foto Diam-diam Personel NCT Dream: Di Sana Banyak Orang...

Dalam kesempatan itu, Finari juga menuturkan hubungan antara Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta dengan PT SKK.

Menurut dia, pihaknya menjadi pengawas PT SKK. Terdapat total 46 perusahaan jasa titipan yang diawasi Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta, termasuk PT SKK.

"PT SKK ada di bawah pengawasan KPU Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta. Jadi bukan hanya SKK, banyak perusahaan jasa titipan," sebutnya.

"Ada berapa? Ada 46 kurang lebih termasuk SKK. Hubungannya biasa-biasa saja, baik-baik saja, dengan SKK enggak ada masalah," lanjut dia.

Baca juga: Polda Metro: Buruh Bakal Gelar Demo di Depan Gedung DPR/MPR Sabtu Besok

Diberitakan sebelumnya, dalam sidang, Qurnia mengaku dijebak guna menutupi dugaan mafia impor barang di tempat penampungan sementara (TPS) PT SKK.

"Bahwa dengan dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) perusahaan jasa titipan tanggal 26 Maret 2021 membuat ketidaknyamanan Soni (dirut PT SKK) dikhawatirkan pelanggaran kepabeanan yang dilakukan selama ini akan terbongkar," kata Qurnia, 27 April 2022.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com