Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/05/2022, 20:27 WIB

BOGOR, KOMPAS.com - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman menemukan adanya pedagang yang masih menjual minyak goreng di atas harga eceran tertinggi (HET).

Temuan itu ia dapati saat melakukan inspeksi atau sidak ke lokasi Pasar Anyar, Jawa Barat, yang didampingi Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim dan Kepala Polresta Bogor Kota Komisaris Besar Susatyo Purnomo Condro, Senin (30/5/2022).

Dudung mengatakan, dari hasil sidaknya di pasar tersebut, ia mendapati sejumlah toko masih menjual minyak goreng yang tak sesuai dengan ketentuan harga dari pemerintah.

Baca juga: Harga Minyak Goreng Curah Sesuai HET di Tangsel Belum Merata

"Kita tadi sudah melihat ada toko menjual sesuai HET yang sudah ditetapkan pemerintah Rp 15.500 per kilogram," kata Dudung.

"Tapi, tadi ada juga yang masih di atas HET Rp 17.000 per kilogram. Saya minta, aparatur wilayah TNI, Polri, termasuk Pemkot Bogor untuk berupaya menekan harga minyak goreng sesuai dengan HET yang sudah ditetapkan pemerintah," sambung Dudung.

Dudung meminta agar kegiatan pengawasan harga dan distribusi minyak goreng tetap dilakukan, termasuk mencari agen-agen atau distributor nakal yang mencoba memanfaatkan situasi.

Baca juga: Kapolri Minta Jajarannya Awasi Minyak Goreng Sesuai HET Rp 14.000 dan Tindak Tegas Pungli

Lebih lanjut, dari analisisnya, perbedaan harga minyak goreng di Pasar Anyar disebabkan karena harga dari distributor yang berbeda-beda.

"Kita analisa rupanya memang harga dari distributornya bervariasi, ada yang masih mahal dan ada yang sudah sesuai dengan standar," sebutnya.

Kepala Polresta Bogor Kota Komisaris Besar Susatyo Purnomo Condro mengatakan, tim Satgas Pengendalian Harga Minyak Goreng telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 pengecer, 16 agen, dan 8 depo untuk mengetahui persoalan perbedaan harga minyak goreng di tiap-tiap toko dan pasar.

Dari hasil pemeriksaan tersebut terungkap bahwa perbedaan harga jual minyak goreng di tingkat pengecer disebabkan karena harga beli di tingkat agen dan distributor yang berbeda-beda.

Susatyo menyarankan agar ada batas harga jual mulai dari tingkat agen hingga distributor minyak goreng.

"Kita menyarankan kepada pemerintah pusat agar ada harga agen tertinggi, ada harga depo tertinggi, atau pun harga distributor tertinggi," beber Susatyo.

"Sehingga tidak hanya diatur pada tingkat eceran. Karena ketika pedagang (pengecer) minyak goreng menerima harga tinggi di tingkat agen, tidak bisa memenuhi HET di masyarakat," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fakta Bus Persis Solo Dilempari Batu: 7 Pelaku Ditangkap, Polisi Ajak Semua Pihak Evaluasi Diri

Fakta Bus Persis Solo Dilempari Batu: 7 Pelaku Ditangkap, Polisi Ajak Semua Pihak Evaluasi Diri

Megapolitan
Penetapan Tersangka Mahasiswa UI yang Ditabrak Pensiunan Polri Dicurigai Ada Relasi Kuasa, Pengamat: Tak Belajar dari Kasus Sambo

Penetapan Tersangka Mahasiswa UI yang Ditabrak Pensiunan Polri Dicurigai Ada Relasi Kuasa, Pengamat: Tak Belajar dari Kasus Sambo

Megapolitan
Jadwal Pelayanan SIM Keliling di Kota Bekasi 30 Januari-4 Februari

Jadwal Pelayanan SIM Keliling di Kota Bekasi 30 Januari-4 Februari

Megapolitan
Mahasiswa UI yang Ditabrak Pensiunan Polri Jadi Korban 2 Kali Usai Ditetapkan Tersangka, Pengamat: Tidak Ada Empati

Mahasiswa UI yang Ditabrak Pensiunan Polri Jadi Korban 2 Kali Usai Ditetapkan Tersangka, Pengamat: Tidak Ada Empati

Megapolitan
Cek Rute Ganjil Genap di Jakarta Senin, 30 Januari 2023: Giliran Pelat Genap

Cek Rute Ganjil Genap di Jakarta Senin, 30 Januari 2023: Giliran Pelat Genap

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Cara Masuk Ancol Gratis pada 3 Februari | Heru Budi Dampingi Jokowi di Perayaan Imlek | 3 Pejabat Lolos Lelang Jabatan Sekda DKI

[POPULER JABODETABEK] Cara Masuk Ancol Gratis pada 3 Februari | Heru Budi Dampingi Jokowi di Perayaan Imlek | 3 Pejabat Lolos Lelang Jabatan Sekda DKI

Megapolitan
Saat Pecinta Musik Rock Buka Bisnis Travel Umroh, Libatkan Pas Band untuk Promosi...

Saat Pecinta Musik Rock Buka Bisnis Travel Umroh, Libatkan Pas Band untuk Promosi...

Megapolitan
Pemprov DKI Sebut Penyambungan Jalan Lebih Efektif Tangani Macet Dibanding Pelebaran

Pemprov DKI Sebut Penyambungan Jalan Lebih Efektif Tangani Macet Dibanding Pelebaran

Megapolitan
Kronologi Bus Pemain Persis Solo Dilempar Batu di Tangerang

Kronologi Bus Pemain Persis Solo Dilempar Batu di Tangerang

Megapolitan
BP BUMD Ungkap Masalah Jakpro sehingga Tak Bisa Bagikan Dividen ke Pemprov DKI

BP BUMD Ungkap Masalah Jakpro sehingga Tak Bisa Bagikan Dividen ke Pemprov DKI

Megapolitan
7 Terduga Pelempar Batu ke Bus Persis Solo Ditangkap, Kini Masih Diperiksa Polres Tangsel

7 Terduga Pelempar Batu ke Bus Persis Solo Ditangkap, Kini Masih Diperiksa Polres Tangsel

Megapolitan
Polres Tangsel Janji Usut Tuntas Kasus Bus Persis Solo Dilempar Batu di Tangerang

Polres Tangsel Janji Usut Tuntas Kasus Bus Persis Solo Dilempar Batu di Tangerang

Megapolitan
Jakpro Disarankan Gabungkan Anak Perusahaan, BP BUMD DKI: Kami Sedang Kaji

Jakpro Disarankan Gabungkan Anak Perusahaan, BP BUMD DKI: Kami Sedang Kaji

Megapolitan
Petugas Satpol PP Terus Berjaga, Kawasan Kota Tua Jakarta Steril dari PKL

Petugas Satpol PP Terus Berjaga, Kawasan Kota Tua Jakarta Steril dari PKL

Megapolitan
'Skywalk' Kebayoran Sempat Berguncang, F-PSI DPRD DKI Minta Ada Pemeriksaan Ulang Konstruksi

"Skywalk" Kebayoran Sempat Berguncang, F-PSI DPRD DKI Minta Ada Pemeriksaan Ulang Konstruksi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.