Sebagian Besar Peserta Unjuk Rasa Buruh Membubarkan Diri dari Depan Gedung DPR/MPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagian besar peserta unjuk rasa dari sejumlah organisasi buruh telah membubarkan diri dari depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (15/6/2022).

Pantauan Kompas.com, massa aksi membubarkan diri setelah berunjuk rasa dari pukul 10.00 WIB.

Ribuan massa buruh bergerak menuju ke arah selatan Jalan Gatot Subroto.

Baca juga: Demo Buruh Sempat Ricuh, Presiden Partai Buruh Sebut Hanya Salah Paham

Namun, hingga saat ini masih terdapat mobil komando yang masih menyuarakan tuntutan yang mereka bawa dalam aksi unjuk rasa ini.

Beberapa petugas kepolisian terlihat masih berjaga-jaga di depan Gedung DPR/MPR RI.

Kemudian, Jalan Gatot Subroto tepat di depan Gedung DPR/MPR RI yang sebelumnya sempat ditutup sementara, kini telah dapat dilintasi oleh kendaraan yang melaju menuju arah Slipi.

Baca juga: Demo di Depan Gedung DPR, Presiden Partai Buruh: Jangan Pilih Parpol dan Politisi Pendukung Omnibus Law!

Sebagai informasi, sekitar 10.000 buruh akan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (15/6/2022).

Presiden Partai Buruh Saiq Iqbal mengatakan, ada lima tuntutan yang akan disampaikan dalam demo hari ini.

Pertama, buruh menolak revisi Undang-Undang (UU) Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP) karena pembahasannya kejar tayang dan tidak melihat partisipasi publik secara luas.

"Kami mendapat informasi, revisi UU PPP hanya dibahas 10 hari di Baleg, padahal UU PPP adalah ibu dari Undang-Undang, di mana kelahiran semua Undang-Undang harus mengacu secara formil ke UU PPP," kata Said dalam keterangannya, Selasa (14/6/2022).

Kedua, buruh menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja karena merugikan buruh, seperti contohnya outsourcing seumur hidup, upah murah, PHK mudah, hingga pesangon yang rendah.

"Sama seperti penolakan terhadap UU PPP, dalam menolak UU Cipta Kerja kami juga akan melakukan judicial review, baik formil maupun materiil," kata Said.

"Selanjutnya adalah dengan mengampanyekan jangan pilih parpol dan politisi yang mendukung Omnibus Law UU Cipta Kerja," tutur Said.

Ketiga, buruh menolak masa kampanye pemilu hanya 75 hari, tetapi harus sembilan bulan sesuai Undang-Undang.

Kemudian, dua isu terakhir yang akan diangkat adalah mendesak agar UU PPRT (Perlindungan Pekerja Rumah Tangga) segera disahkan dan menolak liberisasi pertanian melalui WTO.