Kompas.com - 05/07/2022, 07:51 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Penerapan sistem ganjil-genap di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, dinilai tidak cukup untuk mengurai kemacetan di kawasan tersebut.

Plh Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan DKI Jakarta Emanuel Kristanto mengatakan itu sebabnya Dishub turut membuat rekayasa lalu lintas di kawasan Bundaran HI.

"Pembatasan (menggunakan ganjil-genap) dilakukan, rekayasa lalu lintas tetap dilakukan juga," kata Emanuel pada awak media, Senin (4/7/2022).

Untuk diketahui, uji coba rekayasa lalu lintas di kawasan Bundaran HI dimulai 4-10 Juli 2022, mulai pukul 16.00 WIB-21.00 WIB setiap harinya.

Baca juga: Rekayasa Lalin di Bundaran HI Akan Dipermanenkan, Jika Dinilai Efektif Kurangi Kepadatan Kendaraan

Menurut Emanuel, penerapan sistem ganjil genap merupakan salah satu langkah untuk mengurangi kemacetan di Jakarta, terutama kawasan Bundaran HI.

Menurut dia, kemacetan di sana tak bakal terselesaikan saat hanya menerapkan sistem ganjil-genap saja.

"Memang sebenarnya ganjil-genap itu merupakan salah satu treatment saja ya. Jadi enggak bisa dengan ganjil-genap, terus kita berharap masalah macet di Jakarta selesai," urainya.

Karena itu, rekayasa lalu lintas dirasa perlu untuk diterapkan di kawasan Bundaran HI.

"Tetap yang namanya manajemen rekayasa lalu lintas itu harus dilakukan secara komprehensif," sebut Emanuel.

Dia sebelumnya berujar, uji coba rekayasa lalu lintas di kawasan Bundaran HI dilakukan untuk melancarkan arus di Jalan Jenderal Sudirman-Jalan MH Thamrin.

Baca juga: Dishub DKI Jakarta Ungkap Alasan Uji Coba Rekayasa Lalin di Bundaran HI

Katanya, sejumlah pelintasan di Bundaran HI kini dinilai saling menyebabkan penumpukan.

Sejumlah pelintasan itu adalah pengendara kendaraan bermotor dari arah utara (Jalan MH Thamrin) menuju selatan (Jalan Sudirman), dan dari arah selatan menuju timur (Jalan Imam Bonjol).

"Kan ada kendaraan bertemu, yang satunya (dari utara) ke kiri (timur), kemudian satunya lurus (dari utara) ke selatan. Itu coba kita urai dan kita hilangi," ungkap Emanuel.

Ia berujar, penumpukan disebabkan peningkatan aktivitas masyarakat belakangan ini.

Adapun peningkatan aktivitas masyarakat tersebut disebabkan oleh pelonggaran kegiatan masyarakat dan semakin jarangnya perusahaan yang menerapkan bekerja dari rumah (work from home/WFH).

Menurut Emanuel, masyarakat yang tak lagi WFH otomatis bakal work from office (WFO) dan meningkatkan kondisi lalu lintas.

"Karena memang sudah kondisi pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat (PPKM) yang semakin dilonggarkan," ucapnya.

"Kemudian tingkat masyarakat yang WFH juga semakin berkurang. Kan sekarang ini sebagian besar sudah aktivitas di kantor, sudah mulai WFO semua, otomatis ini ikut juga berperan dalam peningkatan kondisi lalu lintas gitu," sambung dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mudah dan Cepat, Alasan Pecatan TNI dan Tiga Rekannya Selalu Incar Toko Emas

Mudah dan Cepat, Alasan Pecatan TNI dan Tiga Rekannya Selalu Incar Toko Emas

Megapolitan
Dua Pekan Buron, Identitas Perampok Toko Emas di ITC BSD Terkuak Lewat Sidik Jari

Dua Pekan Buron, Identitas Perampok Toko Emas di ITC BSD Terkuak Lewat Sidik Jari

Megapolitan
Viral Video Kelompok Remaja Bawa Senjata Tajam di Jatiasih, Polisi: Mereka Hanya Lewat

Viral Video Kelompok Remaja Bawa Senjata Tajam di Jatiasih, Polisi: Mereka Hanya Lewat

Megapolitan
Minta Anies Hentikan Revitalisasi Halte Bundaran HI, Politikus PDI-P: Cukup Monas yang Dikorbankan

Minta Anies Hentikan Revitalisasi Halte Bundaran HI, Politikus PDI-P: Cukup Monas yang Dikorbankan

Megapolitan
Duduk Perkara Sengketa Wihara di Kebon Jeruk antara Pengurus Yayasan dan Ahli Waris

Duduk Perkara Sengketa Wihara di Kebon Jeruk antara Pengurus Yayasan dan Ahli Waris

Megapolitan
KCI Pastikan Penumpukan Penumpang di Stasiun Cawang Sudah Terurai

KCI Pastikan Penumpukan Penumpang di Stasiun Cawang Sudah Terurai

Megapolitan
Polisi Bentuk Tiga Tim untuk Tangkap 4 Perampok Toko Emas di Serpong

Polisi Bentuk Tiga Tim untuk Tangkap 4 Perampok Toko Emas di Serpong

Megapolitan
Penumpang Menumpuk Imbas KRL Jakarta-Nambo Alami Gangguan, PT KCI Beri Penjelasan

Penumpang Menumpuk Imbas KRL Jakarta-Nambo Alami Gangguan, PT KCI Beri Penjelasan

Megapolitan
Polisi Gerebek Lapak yang Disewakan untuk Konsumsi Sabu-sabu di Kampung Bahari

Polisi Gerebek Lapak yang Disewakan untuk Konsumsi Sabu-sabu di Kampung Bahari

Megapolitan
Wihara di Kebon Jeruk Digembok karena Sengketa Lahan, Pengurus Yayasan Paksa Masuk

Wihara di Kebon Jeruk Digembok karena Sengketa Lahan, Pengurus Yayasan Paksa Masuk

Megapolitan
Perda Penyelengaraan Kota Religius Ditolak Kemendagri, Wali Kota Depok: Jangan Hanya Melihat Kata Religius

Perda Penyelengaraan Kota Religius Ditolak Kemendagri, Wali Kota Depok: Jangan Hanya Melihat Kata Religius

Megapolitan
Komplotan Perampok Toko Emas di Serpong Diduga Terkait Terorisme, Polisi: Akan Didalami Densus 88

Komplotan Perampok Toko Emas di Serpong Diduga Terkait Terorisme, Polisi: Akan Didalami Densus 88

Megapolitan
TSP DKI Sebut Revitalisasi Halte Bundaran HI Berpotensi Langgar UU Cagar Budaya

TSP DKI Sebut Revitalisasi Halte Bundaran HI Berpotensi Langgar UU Cagar Budaya

Megapolitan
Rumah Kontrakan di Beji Depok Kebakaran, Diduga akibat Korsleting

Rumah Kontrakan di Beji Depok Kebakaran, Diduga akibat Korsleting

Megapolitan
Balas Kritikan Moeldoko, Mahasiswa: Subsidi BBM Salah Sasaran Kesalahan Pemerintahan Jokowi

Balas Kritikan Moeldoko, Mahasiswa: Subsidi BBM Salah Sasaran Kesalahan Pemerintahan Jokowi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.