Linimasa Perjalanan PDS HB Jassin, Sempat Dicurigai Ahok hingga Dirangkul Anies

JAKARTA, KOMPAS.com - Perjalanan panjang pengalihan aset Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin rampung sudah.

Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin telah diresmikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Area Perpustakaan Gedung Panjang Kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Kamis (7/7/2022).

Dalam acara tersebut, Anies sempat mengenang soal janji kampanye pada saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2017.

"Tentu kita mulai dengan bersyukur Allah SWT bahwa akhirnya sebuah ikhtiar panjang memasuki babak baru, sebuah rencana terwujud jadi kenyataan," kata Anies.

Baca juga: Resmikan Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin, Anies: Ini Salah Satu Janji Kampanye

Tunai janji kampanye Anies

KOMPAS.com/JESSI CARINA Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin, Ajip Rosidi, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (2/11/2017).

Peresmian Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin menjadi momen penting dan bersejarah bagi Anies. Pasalnya, pengelolaan PDS HB Jassin ini menjadi satu dari 23 janjinya.

Menurut Anies, ada 23 janji yang dibawa saat kampanye Pilgub 2017, salah satunya adalah merevitalisasi PDS HB Jassin.

Kendati demikian, Anies mengaku sempat menemui banyak tantangan di awal kepemimpinannya untuk menghadirkan PDS HB Jassin. Sebab, kata Anies, pembangunan pusat dokumentasi perlu menunggu persetujuan berbagai pihak.

Ia berjanji, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengelola pusat sastra tersebut dengan baik. Padahal, pengelola sempat menolak mempercayakan ribuan dokumentasi itu pada Pemprov DKI.

"Dan Pak Ajip (Ajip Rosidi, sastrawan) bilang, 'kami enggak percaya sama PNS. Saya enggak percaya sama pemerintah'," lanjut Anies.

Baca juga: Perhatikan Hal Ini jika Ingin Berkunjung ke Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin di TIM

Namun, Pemprov DKI Jakarta kembali meyakinkan pihak HB Jassin untuk menghadirkan pusat dokumentasi sastra ini.

Keyakinan itu sebetulnya sudah Anies sampaikan saat awal menjabat. Sebelumnya sempat ada kekisruhan saat sejarawan JJ Rizal mengeluh soal Pemprov DKI yang tidak lagi memberikan dana hibah kepada PDS HB Jassin.

Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan sudah pernah sudah menawarkan untuk mengambil alih pengelolaannya. Namun, kata Ahok, pegelola PDS HB Jassin menolak tawaran itu.

Terkatung-katung karena keterbatasan dana

Jessi Carina Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat.

PDS HB Jassin sejak lama mengalami keterbatasan dana dalam pengelolaan dokumentasi sastranya. Terlebih setelah mereka tidak lagi mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak 2016.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman dan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, dana hibah hanya diperbolehkan maksimal tiga kali berturut-turut.

Baca juga: Pahit Getir PDS HB Jassin, Sempat Terusir dari Rumah Sewa hingga Campur Tangan Ali Sadikin

Akibat keterbatasan dana, ruang pendingin yang rusak tak kunjung diperbaiki. Kegiatan Fumigasi untuk menjaga dokumen-dokumen agar terhindar dari jamur pun terhenti. Biaya perawatan dokumen memang tidak tersedia sejak tidak adanya dana hibah.

Melihat situasi itu pun, sejarawan JJ Rizal dan pengelola PDS HB Jassin mengeluhkan dana hibah yang tidak lagi mereka terima dari Pemprov DKI Jakarta.

Saat itu, Ahok mengatakan dana hibah memang tidak bisa diberikan secara berturut-turut. Selain itu, Ahok menuding pengelola PDS HB Jassin tidak transparan dalam melaporkan penggunaan dana hibah mereka.

Gaji pegawai dari kantong Ahok

Setelah tidak mendapat dana hibah, nasib PDS HB Jassin bagai diujung tanduk. Demi menjaga eksistensi PDS HB Jassin, Ahok memberikan uang operasionalnya untuk gaji pegawai di sana.

"Sekarang kamu kira gaji pegawainya dari siapa? Uang operasional saya. Yang gaji mereka tiap bulan puluhan juta itu siapa? Duit gua!" ujar Ahok (29/8/2016).

Baca juga: Ahok: JJ Rizal Enggak Usah Sok Deh, yang Gaji Pegawai HB Jassin Tiap Bulan Itu Gua!

Sementara itu, JJ Rizal pun membenarkan hal itu. Namun, dia menilai, uang operasional gubernur bukanlah uang pribadi Ahok.

Jika berasal dari uang pribadi Ahok, Rizal mengatakan hal ini justru semakin membuktikan bahwa Pemprov DKI Jakarta abai terhadap PDS HB Jassin.

Sebab, itu artinya Pemprov DKI tidak mengalokasikan dana sepeser pun untuk pusat dokumentasi itu.

"Makanya, saya bilang, kalau Pak Ahok bilang 'itu duit gua', artinya ya Pemprov DKI betul-betul abai budaya," ujar Rizal.

Baca juga: Tanggapan JJ Rizal terhadap Tudingan Ahok soal Dana untuk PDS HB Jassin