Beda Pernyataan Anies dan Anak Buahnya soal Pencabutan Izin ACT

Kami ingin menghormati aparat penegak hukum, menghormati aparat audit yang sedang melakukan prosesnya dan baru melakukan tindakan setelah ada kesimpulan-kesimpulan," sambungnya. 

Anies menambahkan, ia tidak mau bertindak atau mengambil keputusan sebelum ada data.

Sebagai penyelenggara negara, lanjut Anies, dirinya harus mengambil sikap yang bertanggungjawab dan berdasarkan data. 

"Dan salah satu sikap bertanggungjawab adalah mengambil keputusan berbasis data, berbasis kelengkapan informasi, seperti ketika menangani Covid-19 lah. Menangani Covid-19 kan pakai data, pakai informasi lengkap," tutur Anies.

Baca juga: Kemana Arah Filantropi Indonesia Pasca-Kasus ACT?

Proses Hukum yang Berjalan

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri saat ini masih terus mendalami dugaan penyelewengan dana sumbangan oleh ACT. 

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, dana donasi ACT diduga digunakan untuk kepentingan pribadi para pengurus yayasan.

“Dalam penggunaan dana hasil donasi tersebut diduga pihak yayasan ACT menyalahgunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi bagi seluruh pengurus yayasan yang ada di dalamnya,” ujar Ramadhan dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (8/7/2022).

Baca juga: Berbagai Dugaan Penyelewengan Dana ACT yang Diungkap PPATK dan Polri

Selain itu, menurutnya, dana donasi itu juga digunakan untuk kepentingan aktivas terlarang.

Namun, Ramadhan tidak menjelaskan lebih lanjut soal rincian aktivitas tersebut. 

“Serta diduga terdapat diduga indikasi bahwa penggunaan dana tersebut digunakan untuk kepentingan aktivitas terlarang,” ucapnya.

Pendalaman soal dugaan penyalahgunaan dana ini berdasarkan laporan informasi nomor LI92/VII/Direktorat Tindak Pidana Eksus dan surat perintah penyelidikan dan surat perintah tugas.

Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir 60 rekening atas nama ACT terkait dugaan penggunaan dana yang melanggar perundang-undangan.

"Per hari ini, PPATK menghentikan sementara transaksi atas 60 rekening atas nama entitas yayasan tadi di 33 penyedia jasa keuangan, sudah kami hentikan," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Rabu (6/7/2022).

Baca juga: Polri: ACT Potong Donasi 10-20 Persen untuk Gaji Karyawannya

PPATK juga telah menganalisis transaksi keuangan ACT dan hasilnya ada indikasi penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi dan ada dugaan aktivitas terlarang.

Ditemukan ada karyawan ACT yang mengirimkan dana ke negara yang disebut PPATK berisiko tinggi dalam pendanaan terorisme dengan rincian 17 kali transaksi dengan nilai total Rp 1,7 miliar.

(Penulis Nirmala Maulana Achmad | Editor Irfan Maullana)