Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siswa SMP Swasta di Bekasi Dapat Subsidi Biaya, Ini Syaratnya

Kompas.com - 13/07/2022, 15:07 WIB
Joy Andre,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

BEKASI, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi memberikan subsidi biaya sekolah bagi siswa sekolah dasar (SD) yang akan melanjutkan ke sekolah menengah pertama (SMP) swasta pada 2023. Subsidi ini diharapkan dapat membebaskan siswa dari uang pangkal dan uang bulanan.

Program subsidi ini direalisasikan melalui nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) dan sejumlah sekolah swasta.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Bekasi Inayatullah mengatakan, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi orangtua untuk mendapatkan subsidi.

Baca juga: Pelajar di Bekasi Bisa Dapat Subsidi Sekolah Gratis di SMP Swasta

"Subsidi ini diperuntukkan bagi warga Kota Bekasi yang punya KTP Bekasi dan lokasi sekolah juga harus ada di wilayah Kota Bekasi," jelas Inayatullah, saat dikonfirmasi, Selasa (12/7/2022).

Orangtua murid yang berhak menerima program tersebut juga harus terdaftar dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Program Keluarga Harapan (PKH).

Syarat selanjutnya, siswa bersekolah di SMP swasta dengan biaya pendidikan di bawah Rp 250.000 per bulan.

Namun, Inay menuturkan, Dinas Pendidikan akan mengupayakan subsidi kepada siswa yang ingin bersekolah di SMP dengan iuran di atas Rp 500.000. Caranya yakni melalui skema subsidi silang.

"Seperti Sekolah Al-Azhar, itu bayarannya lebih dari Rp 500.000. Kalau ada yang mau masuk sana, kami bantu agar memberikan CSR, sifatnya subsidi silang dari siswa yang mampu," kata Inayatullah.

Baca juga: Partai Buruh Nilai Subsidi Upah Hanya Dinikmati di Luar Kota Industri

Inay mengatakan, Dinas Pendidikan menargetkan 3.500 siswa dapat menerima bantuan subsidi.

Ia berharap, program tersebut  kan terus belanjut hingga para penerima subsidi dapat menyelesaikan pendidikan tingkat SMP.

Menurut Inay, program ini bertujuan untuk menyamaratakan kualitas sumber daya manusia di Kota Bekasi.

Pasalnya, jumlah murid SD yang lulus sebanyak 44.460. Angka tersebut jauh lebih besar dari daya tampung murid SMP negeri di Kota Bekasi yang hanya sekitar 13.000.

"Jumlah SMP swasta yang terdaftar di Kota Bekasi ada 243 sekolah, tapi yang MoU hanya 165 SMP swasta. Jadi enggak usah khawatir, sekolah di sekolah swasta, karena itu sama saja," ucapnya.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Ada yang Janggal dari Berubahnya Pelat Mobil Dinas Polda Jabar Jadi Pelat Putih...

Tak Ada yang Janggal dari Berubahnya Pelat Mobil Dinas Polda Jabar Jadi Pelat Putih...

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Mobil Dinas Polda Jabar Sebabkan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ | Apesnya Si Kribo Usai 'Diviralkan' Pemilik Warteg

[POPULER JABODETABEK] Mobil Dinas Polda Jabar Sebabkan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ | Apesnya Si Kribo Usai "Diviralkan" Pemilik Warteg

Megapolitan
Cara Naik Bus City Tour Transjakarta dan Harga Tiketnya

Cara Naik Bus City Tour Transjakarta dan Harga Tiketnya

Megapolitan
Diperiksa Polisi, Ketum PITI Serahkan Video Dugaan Penistaan Agama oleh Pendeta Gilbert

Diperiksa Polisi, Ketum PITI Serahkan Video Dugaan Penistaan Agama oleh Pendeta Gilbert

Megapolitan
Minta Diskusi Baik-baik, Ketua RW di Kalideres Harap SK Pemecatannya Dibatalkan

Minta Diskusi Baik-baik, Ketua RW di Kalideres Harap SK Pemecatannya Dibatalkan

Megapolitan
Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com