Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dukung Usulan Pengaturan Jam Masuk Kantor, DTKJ: Tak Cukup Hanya Buka Jalan Baru untuk Atasi Kemacetan

Kompas.com - 21/07/2022, 20:44 WIB
Larissa Huda

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) mendukung usulan Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya yang ingin mengatur ulang jam masuk kantor bagi karyawan yang bekerja di Ibu Kota.

Ketua DTKJ Haris Muhammadun mengatakan sebetulnya usulan itu sudah pernah disampaikan oleh lembaganya dalam sebuah focus group discussion (FGD) pada saat awal pandemi Covid-19.

Waktu itu, kata Haris, DTKJ mengamati ada perubahan seperti udara Jakarta yang lebih bersih, hingga berkurangnya kemacetan secara signifikan pada saat jumlah mobilitas turun akibat pandemi.

"Secara prinsip DTKJ sangat mendukung hal ini karena sudah saatnya kita menerapkan transportastion demand management (TDM) dengan mengatur jam masuk kantor," ujar Haris kepada Kompas.com, dikutip Kamis (21/7/2022).

Baca juga: Atasi Kemacetan, Polda Metro Usulkan Jam Masuk Kantor Diatur Ulang

Haris berujar saat ini sudah tidak bisa lagi melakukan pola pendekatan dengan transportation capacity management (TCM) dengan terus membangun jaringan jalan baru atau pun memperlebar jalan untuk mengurai kemacetan.

Menurut Haris, akar masalah kemacetan di Jakarta itu sebetulnya berasal dari pergerakan orang secara bersamaan dari area yang sama (permukiman) dalam waktu yang sama, ke tujuan yang sama, yaitu pusat kota atau perkantoran.

Hal ini, kata Haris, membuat kondisi jalan Ibu Kota pada jam sibuk pagi dan sore akan terjadi lonjakan yang sangat signifikan.

"Maka atur jam masuk kantor. Sehingga bisa meratakan atau membuat jam sibuk tidak begitu ekstrim, yang pada akhirnya kemacetan pada saat jam sibuk bisa terurai," tutur Haris.

Baca juga: Pemprov DKI Pertimbangkan Usulan Pengaturan Jam Masuk Kantor untuk Atasi Kemacetan

Sebelumnya, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Latif Usman menyiapkan sejumlah program untuk mengatasi kemacetan di Jakarta.

Salah satunya jam keberangkatan pekerja diatur supaya tidak menumpuk pada jam yang sama.

Usulan itu, kata dia, berdasarkan hasil analisis terkait kemacetan Jakarta pada jam rawan di pagi hari.

Dari hasil pengamatannya, mobilitas pekerja hingga pelajar berangkat pada jam bersamaan sehingga mengakibatkan kemacetan di jalan.

Baca juga: Polda Usul Pengaturan Jam Masuk Kerja untuk Atasi Macet, Pemprov DKI: Sudah Ada Transportasi Massal

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bacok Pemilik Warung Madura di Cipayung, Pelaku Sembunyikan Golok di Jaketnya

Bacok Pemilik Warung Madura di Cipayung, Pelaku Sembunyikan Golok di Jaketnya

Megapolitan
Pura-pura Beli Es Batu, Seorang Pria Rampok Warung Madura dan Bacok Pemiliknya

Pura-pura Beli Es Batu, Seorang Pria Rampok Warung Madura dan Bacok Pemiliknya

Megapolitan
Tak Ada yang Janggal dari Berubahnya Pelat Mobil Dinas Polda Jabar Jadi Pelat Putih...

Tak Ada yang Janggal dari Berubahnya Pelat Mobil Dinas Polda Jabar Jadi Pelat Putih...

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Mobil Dinas Polda Jabar Sebabkan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ | Apesnya Si Kribo Usai 'Diviralkan' Pemilik Warteg

[POPULER JABODETABEK] Mobil Dinas Polda Jabar Sebabkan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ | Apesnya Si Kribo Usai "Diviralkan" Pemilik Warteg

Megapolitan
Cara Naik Bus City Tour Transjakarta dan Harga Tiketnya

Cara Naik Bus City Tour Transjakarta dan Harga Tiketnya

Megapolitan
Diperiksa Polisi, Ketum PITI Serahkan Video Dugaan Penistaan Agama oleh Pendeta Gilbert

Diperiksa Polisi, Ketum PITI Serahkan Video Dugaan Penistaan Agama oleh Pendeta Gilbert

Megapolitan
Minta Diskusi Baik-baik, Ketua RW di Kalideres Harap SK Pemecatannya Dibatalkan

Minta Diskusi Baik-baik, Ketua RW di Kalideres Harap SK Pemecatannya Dibatalkan

Megapolitan
Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com