Kompas.com - 04/08/2022, 23:18 WIB

DEPOK, KOMPAS.com - Pemilik lahan sekaligus warga yang pertama kali membongkar dugaan penimbunan paket sembako bantuan presiden di Kota Depok, Rudi Samin, menanggapi santai rencana JNE melaporkannya ke polisi.

Menurut Rudi, ia tidak melakukan pencemaran nama baik karena ditemukan barang bukti beras dalam jumlah yang banyak dalam kasus ini.

"Ya kami tetap menanggapi itu tidak ada masalah. Pencemaran nama baiknya dimana. Pencemaran nama baik itu apabila barangnya tidak ada itu bisa pencemaran nama baik," kata Rudi dkutip dari Tribunjakarta.com, Kamis (4/8/2022).

Baca juga: Polisi Hentikan Penyelidikan Kasus Penguburan Bansos Presiden, Pemilik Lahan: Sudah Saya Duga...

"Ini kan barangnya ada. Kalau dibilang ini punya JNE, sejak kapan JNE jualan beras? Kan mekanismenya harus ada, tidak serta merta JNE menghapus. Karena JNE ini hanya sub yang ketiga, ada yang kedua pemenang tender, kemudian Bulog," tutur dia.

Rudi pun menilai kasus penimbunan bansos tersebut dihentikan lantaran yang terlibat adalah institusi-institusi besar.

"Ya seperti yang saya bilang bahwa gunung es ini susah dibenturkan, tapi enggak apa, ya silahkan saja, enggak ada masalah bagi saya kalau memang tidak cukup bukti hukum, silahkan saja hentikan," sambungnya lagi.

Sebelumnya Perusahaan ekspedisi JNE berencana untuk memolisikan warga yang pertama kali "menyiarkan" kabar soal penimbunan bantuan sosial (bansos) presiden di Lapangan KSU, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Orang tersebut adalah Rudi Samin.

"(Kami) pertimbangkan untuk lapor polisi atau perdata, itu saja. Anda tahu semua ini pemicunya adalah fitnah kasus perdata kepemilikan tanah ya, digeser menjadi kasus sengketa beras bantuan presiden agar kasus kepemilikan tanah menjadi viral," ujar kuasa hukum JNE, Hotman Paris Hutapea, di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (4/8/2022).

Baca juga: JNE Akan Polisikan Warga yang Pertama Kali Narasikan Beras Bansos Presiden Ditimbun di Depok

Hotman mengatakan, narasi "ditimbun" merupakan fitnah. Sebab, beras itu merupakan milik JNE yang rusak, kemudian dibuang dengan cara dikubur.

"Kami dari JNE tidak pernah menganggap tanah itu milik JNE. Hanya minta izin dikubur di sana. Jadi sekali lagi tidak ada unsur melawan hukum," kata Hotman.

 

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Terancam Disomasi hingga Dipolisikan JNE Gegara Kabar Penimbunan Beras, Rudi Samin:Ini Barangnya Ada

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

15 Lapangan Badminton di Jakarta Barat

15 Lapangan Badminton di Jakarta Barat

Megapolitan
7 Bioskop Mini di Jabodetabek

7 Bioskop Mini di Jabodetabek

Megapolitan
Ini Tiga Hal yang Dinilai Penting dan Harus Dijalankan Pj Gubernur DKI

Ini Tiga Hal yang Dinilai Penting dan Harus Dijalankan Pj Gubernur DKI

Megapolitan
Ridwan Kamil: Jawa Barat Paling Siap Terapkan Konversi ke Kendaraan Listrik

Ridwan Kamil: Jawa Barat Paling Siap Terapkan Konversi ke Kendaraan Listrik

Megapolitan
Guru Besar IPDN Ingatkan soal Transparansi Penunjukan Pj Gubernur DKI

Guru Besar IPDN Ingatkan soal Transparansi Penunjukan Pj Gubernur DKI

Megapolitan
Polisi Gerebek Rumah di Pamulang Terkait Dugaan Perdagangan Orang

Polisi Gerebek Rumah di Pamulang Terkait Dugaan Perdagangan Orang

Megapolitan
Terbukti Cemari Lingkungan, Operasional Pabrik Keramik di Cikarang Barat Dihentikan Sementara

Terbukti Cemari Lingkungan, Operasional Pabrik Keramik di Cikarang Barat Dihentikan Sementara

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Matangkan Kajian soal Titik Lokasi Sumur Resapan Pengendali Banjir

Pemprov DKI Diminta Matangkan Kajian soal Titik Lokasi Sumur Resapan Pengendali Banjir

Megapolitan
Polisi Pastikan Granat Asap 'Flashbang' yang Meledak di Cilincing Tak Mematikan

Polisi Pastikan Granat Asap "Flashbang" yang Meledak di Cilincing Tak Mematikan

Megapolitan
Periode Januari hingga September 2022, Ada 577 Kasus DBD di Tangsel

Periode Januari hingga September 2022, Ada 577 Kasus DBD di Tangsel

Megapolitan
Polisi Sebut Benda Meledak di Cilincing adalah Granat Asap 'Flashbang', Biasa Dipakai Latihan Tangkap Teroris

Polisi Sebut Benda Meledak di Cilincing adalah Granat Asap "Flashbang", Biasa Dipakai Latihan Tangkap Teroris

Megapolitan
Jumlah Pemilih di Tangsel pada Triwulan III-2022 Turun Jadi 987.730 Orang

Jumlah Pemilih di Tangsel pada Triwulan III-2022 Turun Jadi 987.730 Orang

Megapolitan
Sisa Material Trotoar di Margonda Berserakan, Pemkot Depok: Sabar, kalau Sudah Rapi Juga Nyaman...

Sisa Material Trotoar di Margonda Berserakan, Pemkot Depok: Sabar, kalau Sudah Rapi Juga Nyaman...

Megapolitan
Mobil Bak Terbuka Tabrak Separator 'Busway' di Slipi, Dahi Sopir Robek

Mobil Bak Terbuka Tabrak Separator "Busway" di Slipi, Dahi Sopir Robek

Megapolitan
Alasan Indra Kenz Gunakan Slogan 'Murah Banget' Saat Pamerkan Harta di Media Sosial

Alasan Indra Kenz Gunakan Slogan "Murah Banget" Saat Pamerkan Harta di Media Sosial

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.