Pukul 17.15 WIB, Massa Buruh dan Mahasiswa Masih Bertahan di Depan DPR/MPR RI

JAKARTA, KOMPAS.com - Massa buruh dan mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi menuntut pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja masih bertahan di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (10/8/2022).

Pantauan Kompas.com pukul 17.15 WIB, massa buruh dan mahasiswa masih berkumpul di kawasan Gedung DPR/MPR RI hingga ke Jalan Raya Gatot Subroto.

Tampak 11 mobil komando masih terparkir di depan pintu masuk kompleks parlemen yang dipasangi kawat berduri.

Baca juga: Gelar Demo di Depan DPR Tuntut UU Cipta Kerja Dicabut, Buruh Serukan Ancaman Berhenti Kerja

Terdengar orasi seorang orator di atas mobil komando. Dia mengajak massa aksi untuk mendesak wakil rakyat mencabut Undang-Undang Cipta Kerja.

Sementara itu, arus lalu lintas di Jalan Raya Gatot Subroto dari arah Cawang mengarah simpang Slipi, Jakarta Barat, masih belum dapat dilintasi kendaraan.

Hingga kini, petugas gabungan TNI/Polri masih bersiaga di area luar dan dalam Gedung DPR/MPR RI, dan belum membubarkan massa aksi.

Baca juga: Diizinkan Massa Buruh Naik Mobil Komando, Perwakilan DPD RI Klaim Tolak UU Cipta Kerja

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Arif Minardi mengatakan, aksi tersebut bertajuk "Aliansi Aksi Sejuta Buruh Cabut UU Omnibus Law Cipta Kerja".

"Aliansi ini diikuti lebih dari 40 organisasi buruh mulai dari konfederasi, federasi, serikat pekerja, ojek online. Kami berharap ini jadi momen persatuan seluruh buruh," ujar Arif saat dihubungi Kompas.com, Selasa (9/8/2022).

Menurut Arif, jumlah buruh yang akan berdemonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI diperkirakan sekitar 300.000 orang.

"Di gelar di (depan gedung) DPR, massa biasanya berkumpul jam 10.00 WIB," ungkapnya.

Baca juga: Selain Buruh, Mahasiswa Juga Demo di Depan Gedung DPR Terkait UU Cipta Kerja

Aksi unjuk rasa digelar karena pemerintah, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan DPR tidak menghiraukan berbagai aksi dan dialog baik sebelum dan sesudah disahkannya Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law.

"Hal ini malahan direspons dengan mengesahkan revisi UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (PPP)," ucap Arif.

"Sehingga UU PPP bisa menjadi alat untuk melegitimasi UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi menjadi Konstitusional dan berlaku di Indonesia," sambung dia.

Arif mengungkapkan, UU Cipta Kerja telah melanggar Pasal 5 huruf (g) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan yakni mengabaikan asas keterbukaan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan penetapan.

"Sehingga sebagai pihak yang terdampak langsung (buruh/pekerja) tidak dapat memberikan masukan baik dalam tahap perencanaan dan penyusunan naskah maupun pembahasan di DPR," kata dia.

Kemudian, Arif menilai bahwa UU Cipta Kerja telah mengabaikan UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) sebagaimana mana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) dan (2), Pasal 25 Ayat (1) dan (2), Pasal 27, yang pada dasarnya SP/SB berfungsi memperjuangkan kepentingan anggotanya agar sejahtera dan berperan mewakili pekerja atau buruh.

"Faktanya SP/SB tidak dilibatkan dalam perencanaan penyusunan naskah Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta 5Kerja, padahal ini menyangkut nasib lebih dari 56 juta pekerja formal beserta keluarganya yang artinya pasti mempengaruhi kesejahteraan rakyat secara umum," tutur dia.