Anies Dirikan Kampung Susun untuk Warga yang Digusur Ahok, "Harusnya Dicarikan Solusi dari Dulu"

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung di Jalan Kavling DPR Kampung Pulo Jahe, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, Kamis (25/8/2022).

Kampung susun itu akan ditempati warga Bukit Duri, Jakarta Selatan, yang digusur saat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2016.

Ketika menyampaikan kata sambutannya dalam acara peresmian Kampung Susun tersebut, Anies mengatakan bahwa penggusuran di era Ahok itu sudah menjadi sejarah.

Anies pun meminta warga eks Bukit Duri untuk mengambil hikmah dari kejadian tersebut.

"Itu sudah jadi sejarah, kita ambil hikmahnya," tuturnya saat peresmian, Kamis.

Baca juga: Anies Resmikan Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung, Diisi Warga Eks Bukit Duri

Menurut Anies, pemerintah sejatinya menyediakan solusi bagi warga yang tergusur.

Pembangunan kampung susun atau hunian baru bagi korban penggusuran bukanlah hal yang sulit.

Anies pun berjanji bahwa ke depannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memastikan rencana pembangunan bagi korban penggusuran sebelum penggusuran dilakukan.

"Kami pastikan bahwa semua rencana pembangunan yang dikerjakan harus bisa dikomunikasikan dan diberikan jalan keluar untuk rakyat. Apa sulitnya ini (pembangunan kampung susun) dibahas di tahun pada saat itu (warga Bukit Duri digusur)," ujar Anies.

Menurut Anies, warga Bukit Duri akan merasa tenang jika saat itu Ahok membahas hunian baru bagi mereka.

Baca juga: Saat Anies Singgung Penggusuran Warga Bukit Duri di Era Ahok...

"Saat itu sudah dibahas rumah begini tenang semua bukan, semua punya kesempatan," kata Anies.

Aksi penggusuran era Ahok

Untuk diketahui, penggusuran warga Bukit Duri dilakukan pada 26 September 2016.

Penertiban bangunan di Bukit Duri dilakukan dalam rangka normalisasi Kali Ciliwung.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan kala itu melayangkan surat peringatan ketiga (SP 3) kepada 170 pemilik rumah di RW 09, 10, 11, dan 12. Namun, sejumlah warga menolak rumahnya digusur.

Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mengaku tidak ambil pusing jika ada warga yang masih ingin bertahan di rumah masing-masing.

"Ya didorong saja keluar dari rumah," ujar Ahok.

Baca juga: Anies Resmikan Kampung Susun Cakung, Kembalikan Rumah Warga Bukit Duri yang Digusur Ahok

Warga Bukit Duri yang terdampak penggusuran kemudian direlokasi ke Rusun Rawa Bebek.

Namun, langkah Pemprov DKI untuk menertibkan rumah warga di bantaran Sungai Ciliwung ditentang sejumlah pihak.

Penggusuran di Bukit Duri dinilai tidak manusiawi dan tidak menghargai proses hukum yang sedang berjalan.

Sebab, sebagian warga Bukit Duri telah mengajukan gugatan class action pada 10 Mei 2016 setelah rumah mereka dipastikan akan digusur.

Warga menilai normalisasi sungai tidak memiliki dasar hukum sehingga tidak bisa dilanjutkan.

Baca juga: Ucapan Terima Kasih Anies kepada Ekonom Rizal Ramli Saat Peresmian Kampung Susun untuk Warga Eks Bukit Duri

Mereka yang digugat yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat casu quo (cq) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq Direktorat Jenderal Bina Marga cq Dinas Pekerjaan Umum, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Kemudian, Wali Kota Jakarta Selatan, Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta, Camat Tebet dan Lurah Bukit Duri.

Warga menuntut ganti rugi hingga Rp 1,07 triliun.

Selain gugatan class action, warga juga menempuh upaya hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Mereka menggugat surat peringatan penggusuran yang dikeluarkan Kepala Satpol PP Jakarta Selatan sebagai maladministrasi. Di tingkat pertama, PTUN memenangkan warga. Pemkot Jaksel kemudian mengajukan banding dan menang.

Baca juga: Anies Bakal Resmikan Kampung Susun Cakung yang Diisi Eks Warga Bukit Duri

Proses hukum gugatan class action warga Bukit Duri terus diproses meski rumah mereka telah rata dengan tanah.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat baru memenangkan gugatan class action warga Bukit Duri pada 25 Oktober 2017.

Pemprov DKI tidak mengajukan banding dan akan membayar ganti rugi. Anies yang telah menjabat sebagai Gubernur DKI berjanji akan membayar ganti rugi sebesar Rp 18,6 miliar kepada warga Bukit Duri.

Selain itu, Anies juga berjanji membangun kampung susun dalam program community action plan (CAP) untuk warga Bukit Duri.

Janji Anies terealisasi ketika dia meresmikan Kampung Susun Cakung untuk warga Bukit Duri. Saat itu, pembangunan Kampung Susun Cakung ditargetkan rampung pada Maret 2022.

"Mudah-mudahan bulan Maret akan tuntas, lalu mereka (warga Bukit Duri) akan tinggal di sini untuk waktu yang permanen," kata Anies.