Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ragimgab Pembahasan Pj Gubernur Segera Digelar, Kriteria DPRD: Wakil Pemerintah Pusat di Jakarta

Kompas.com - 11/09/2022, 13:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta telah mengagendakan pembahasan usulan nama-nama calon untuk posisi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) pada pekan depan.

Menurut Ketua Komisi A yang membidangi pemerintahan (Komisi A) DPRD DKI Jakarta Mujiyono, dari semua pilihan nama yang akan diusulkan, keputusan tetap ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Dipilih atau enggak, terserah Pak Jokowi," kata Mujiyono dilansir dari Antara, Minggu (11/9/2022).

Baca juga: Pengamat Sebut PJ Gubernur DKI Jakarta Harus Akur dengan DPRD

Dia mengaku memiliki kriteria calon Pj Gubernur DKI Jakarta yang akan menggantikan Anies Baswedan, yakni wakil pemerintah pusat di Jakarta.

"Sudah ada satu calonnya, tapi tunggu dulu tiga hari (diumumkan resmi). Saya kasih bocoran, yang lebih menguasai Jakarta adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah," kata Mujiyono.

Meski demikian, Mujiyono tidak ingin membenarkan rumor bahwa sosok yang dimaksud adalah Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali. DPRD akan mengusulkan nama-nama calon Pj Gubernur DKI dalam rapimgab DPRD DKI Jakarta pekan depan.

Mujiyono menegaskan, kandidat Pj Gubernur tak hanya bisa ditentukan melalui selera semata, tetapi juga memahami betul teritorial serta kondisi Kota Jakarta serta menjalin komunikasi yang baik dengan anggota legislatif.

"Pintar atau enggak, pintarnya bareng-bareng. Kalau Sekda sendirian belum tentu. Tapi kalau perangkatnya ikut pintar, ya hasilnya juga akan (baik). Tidak bisa 'one man show'," ujarnya.

Baca juga: Mencari Pj Gubernur untuk Pimpin DKI Setelah Anies-Riza Lengser...

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memastikan segera membahas tiga nama calon Pj Gubernur DKI Jakarta dalam rapimgab fraksi di waktu mendatang.

"Saya akan panggil Sekwan (Sekretaris DPRD) dulu untuk dijadwalkan," kata Prasetyo, Jumat (9/9/2022).

Prasetyo mengatakan akan menginstruksikan Sekretaris DPRD DKI terlebih dulu untuk mengatur jadwal rapimgab di pekan mendatang.

Pada prinsipnya mekanisme rapimgab menjadi salah satu syarat untuk menjunjung tinggi azas kolektif kolegial yang ada di DPRD DKI Jakarta.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Pensiunan Polisi, Dijadikan Tersangka hingga Disebut Lalai

Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Pensiunan Polisi, Dijadikan Tersangka hingga Disebut Lalai

Megapolitan
Tak Terima Bakal Dipecat Usai Jadi Tersangka, Bripka HK Laporkan Balik Istrinya Terkait Perzinaan

Tak Terima Bakal Dipecat Usai Jadi Tersangka, Bripka HK Laporkan Balik Istrinya Terkait Perzinaan

Megapolitan
Kegetiran Orangtua Mendapati Anaknya Jadi Tersangka Usai Jadi Korban Tabrak Lari

Kegetiran Orangtua Mendapati Anaknya Jadi Tersangka Usai Jadi Korban Tabrak Lari

Megapolitan
Krisis Air Bersih di Kampung Apung Muara Baru, Warga: Bisa 3 Hari Enggak Mandi

Krisis Air Bersih di Kampung Apung Muara Baru, Warga: Bisa 3 Hari Enggak Mandi

Megapolitan
Keluarga Hasya: Pensiunan Polri Tak Menolong Saat Korban Sekarat

Keluarga Hasya: Pensiunan Polri Tak Menolong Saat Korban Sekarat

Megapolitan
Pakar Hukum: Kalau Polisi Mau Hentikan Kasus Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Pensiunan Polri, Jangan Korban Mati Jadi Alasan

Pakar Hukum: Kalau Polisi Mau Hentikan Kasus Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Pensiunan Polri, Jangan Korban Mati Jadi Alasan

Megapolitan
Sebelum Hasya Dijadikan Tersangka, Polisi Sempat Paksa Keluarga untuk Berdamai

Sebelum Hasya Dijadikan Tersangka, Polisi Sempat Paksa Keluarga untuk Berdamai

Megapolitan
Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Pensiunan Polri Jadi Tersangka, Pakar Hukum: Kontradiktif dan Tidak Tepat!

Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Pensiunan Polri Jadi Tersangka, Pakar Hukum: Kontradiktif dan Tidak Tepat!

Megapolitan
Cara Daftar Paspor Online 2023

Cara Daftar Paspor Online 2023

Megapolitan
Kereta Terakhir dari Tanah Abang ke Bekasi 2023

Kereta Terakhir dari Tanah Abang ke Bekasi 2023

Megapolitan
Cara ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Naik Kereta dan Transjakarta

Cara ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Naik Kereta dan Transjakarta

Megapolitan
Kereta Terakhir dari Bogor ke Manggarai 2023

Kereta Terakhir dari Bogor ke Manggarai 2023

Megapolitan
Kereta Terakhir dari Serpong ke Tanah Abang 2023

Kereta Terakhir dari Serpong ke Tanah Abang 2023

Megapolitan
Kereta Terakhir dari Tanah Abang ke Serpong 2023

Kereta Terakhir dari Tanah Abang ke Serpong 2023

Megapolitan
Kereta Terakhir dari Tangerang ke Duri 2023

Kereta Terakhir dari Tangerang ke Duri 2023

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.