Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Sebut PJ Gubernur DKI Jakarta Harus Akur dengan DPRD

Kompas.com - 10/09/2022, 09:35 WIB
Muhammad Isa Bustomi,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Analis Politik dari Exposit Strategic Arif Susanto mengatakan, penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta yang nanti akan menggantikan Anies Baswedan harus akur dengan DPRD.

Hal ini merujuk pada tiga pemimpin Jakarta sebelumnya, mulai dari Joko Widodo, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) termasuk Anies, yang menurutnya memiliki catatan komunikasi yang buruk dengan DPRD.

"Lalu memiliki hubungan baik dengan DPRD DKI. Kita ingat tiga Gubernur, Jokowi, Ahok, dan Anies, itu pernah hubungan buruk dengan DPRD, persoalan siapa yang salah itu nanti dulu," ucap Arif dalam diskusi yang digelar di kawasan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (9/9/2022).

Baca juga: 3 Nama Calon Penjabat Gubernur DKI Akan Diajukan Usai Rapat Paripurna DPRD DKI

Arif menilai, hubungan baik yang harus dilakukan Pj Gubernur dengan DPRD itu untuk memaksimalkan kinerja semasa menjabat hingga 2024.

"Kalau Pj Gubernur punya masalah dengan DPRD saya khawatir dua tahun masa jabatannya hanya untuk memperbaiki komunikasi dengan DPRD," kata Arif.

Sebelumnya Arif menyebutkan, Pj Gubernur DKI juga harus punya pengalaman birokrasi. Sebab, untuk masa jabatan dua tahun sampai 2024 itu tidak ada waktu untuk mempelajari seluk beluk Jakarta.

"Ada nama-nama sudah beredar, sebagian itu belum punya pengalaman birokrasi di Jakarta maupun nasional. Saya kira nama seperti itu ya sebaiknya dicoret saja. Sebab, apabila ya nanti dia akan sibuk belajar, bukan berarti belajar itu buruk, tetapi kita butuh esksekutor," ucap Arif.

Baca juga: Bahas Kriteria Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Ketua Fraksi Gerindra: Yang Paham Tupoksi

DPRD sebelumnya telah mendapat amanat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengusulkan tiga nama calon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani sebelumnya mengatakan, pihaknya belum melakukan pembahasan mengenai siapa calon yang akan diusulkan sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta dari DPRD.

'DPRD DKI hingga kini masih fokus untuk melakukan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pertanggungjawaban (APBDPJ) Tahun 2021," kata Rini.

"Jadi kita belum bahas hal tersebut di DPRD karena saat ini masih fokus pada pembahasan APBDPJ 2021," sambung Rini.

Baca juga: Fraksi PSI Usul Pembentukan Pansel Penjabat Gubernur DKI Jakarta

Rani meminta semua pihak untuk menunggu informasi lebih lanjut kapan dilaksanakannya pembahasan mengenai calon Pj Gubernur DKI Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks Satpam Peras Ria Ricis Pakai Rekening Temannya, Pemilik Rekening Mengaku Tak Tahu

Eks Satpam Peras Ria Ricis Pakai Rekening Temannya, Pemilik Rekening Mengaku Tak Tahu

Megapolitan
Pedagang Siomay di Kebayoran Baru Rutin Berkurban Tiap Tahun, Menabung untuk Patungan Sapi

Pedagang Siomay di Kebayoran Baru Rutin Berkurban Tiap Tahun, Menabung untuk Patungan Sapi

Megapolitan
Uang Palsu Rp 22 Miliar yang Ditemukan Polisi di Jakbar Diduga Dicetak di Sukabumi

Uang Palsu Rp 22 Miliar yang Ditemukan Polisi di Jakbar Diduga Dicetak di Sukabumi

Megapolitan
Cerita Warga Slipi Datang ke Masjid Istiqlal untuk Lihat Sapi 'Gemoy' Jokowi

Cerita Warga Slipi Datang ke Masjid Istiqlal untuk Lihat Sapi "Gemoy" Jokowi

Megapolitan
Sapi Kurban Mengamuk di Pasar Rebo Jaktim, Seruduk Motor hingga Masuk Kedai Kopi

Sapi Kurban Mengamuk di Pasar Rebo Jaktim, Seruduk Motor hingga Masuk Kedai Kopi

Megapolitan
TPS Pasar Merdeka Bogor Tampung 13 Ton Sampah dalam Sehari, Petugas Kewalahan

TPS Pasar Merdeka Bogor Tampung 13 Ton Sampah dalam Sehari, Petugas Kewalahan

Megapolitan
Hendak Menyeberang, Seorang Pria Tewas Tertabrak KRL di Bogor

Hendak Menyeberang, Seorang Pria Tewas Tertabrak KRL di Bogor

Megapolitan
Polisi Periksa 5 Saksi Terkait Kecelakaan di Jalan Raya Bogor yang Tewaskan Penumpang Ojol

Polisi Periksa 5 Saksi Terkait Kecelakaan di Jalan Raya Bogor yang Tewaskan Penumpang Ojol

Megapolitan
Bebas PBB di Jakarta Hanya Berlaku bagi Satu Rumah di Bawah Rp 2 Miliar, Warga Diminta Mutakhirkan NIK

Bebas PBB di Jakarta Hanya Berlaku bagi Satu Rumah di Bawah Rp 2 Miliar, Warga Diminta Mutakhirkan NIK

Megapolitan
Bertengkar dengan Istri Ketiga, Pengemudi Ojol di Cilincing Panjat SUTET untuk Percobaan Bunuh Diri

Bertengkar dengan Istri Ketiga, Pengemudi Ojol di Cilincing Panjat SUTET untuk Percobaan Bunuh Diri

Megapolitan
Permukiman Lembap dan Minim Sinar Matahari, Warga Gang Venus Rawan Terkena Penyakit

Permukiman Lembap dan Minim Sinar Matahari, Warga Gang Venus Rawan Terkena Penyakit

Megapolitan
Aturan Baru PBB di Jakarta: Bebas Pajak Hanya Berlaku bagi Satu Rumah di Bawah Rp 2 Miliar

Aturan Baru PBB di Jakarta: Bebas Pajak Hanya Berlaku bagi Satu Rumah di Bawah Rp 2 Miliar

Megapolitan
PAN Usulkan Duet Ridwan Kamil-Kaesang pada Pilkada Jakarta meski Jokowi Disebut Tak Setuju

PAN Usulkan Duet Ridwan Kamil-Kaesang pada Pilkada Jakarta meski Jokowi Disebut Tak Setuju

Megapolitan
Pastikan Tak Buang Limbah Hewan Kurban ke Sungai Ciliwung, Pengelola Masjid Istiqlal: Tak Setetes Darah Pun

Pastikan Tak Buang Limbah Hewan Kurban ke Sungai Ciliwung, Pengelola Masjid Istiqlal: Tak Setetes Darah Pun

Megapolitan
Lampu Terus Menyala karena Minim Cahaya Matahari, Gang Venus Tambora Dinilai Rawan Kebakaran

Lampu Terus Menyala karena Minim Cahaya Matahari, Gang Venus Tambora Dinilai Rawan Kebakaran

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com