Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 13/09/2022, 07:57 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menolak kenaikan harga bahan bakar minyak yang telah ditetapkan pemerintah. 

Sebagai bentuk protes, BEM UI akan menggelar unjuk rasa pada Selasa (13/9/2022) siang ini di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 

"Hari ini, BEM UI akan turun aksi untuk menolak kenaikan BBM di Kementerian ESDM," kata Koordinator bidang Sosial dan Politik BEM UI Melki Sadek Huang kepada Kompas.com, Selasa pagi. 

Tak asal menolak, BEM UI sudah melakukan kajian dan memaparkan alasan mengapa mereka menolak kenaikan BBM ini. 

Baca juga: Demo Lagi di Istana, Buruh Pertanyakan Kenapa Pemerintah Cabut Subsidi BBM tapi Tetap Bangun IKN

Pertama, BEM UI menilai permasalahan utama terkait BBM di Indonesia lebih bersifat struktural, seperti kurangnya pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi sehingga tidak tepat sasaran terhadap masyarakat yang membutuhkan.

BEM UI menilai, harusnya pemerintah bisa membenahi penyaluran subsidi BBM ini agar tepat sasaran. 

"Bukan melakukan kebijakan pintas tanpa perhitungan yang matang," kata Melki.

Kedua, alasan pemerintah bahwa subsidi BBM telah membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) juga dinilai tak beralasan.

Sebab, di saat bersamaan, pemerintah terus menggenjot berbagai proyek yang menggerus APBN. 

Baca juga: Tak Hanya Mahasiswa, Sejumlah Pelajar Juga Ikut Demo Tolak Kenaikan BBM di Patung Kuda

BEM UI mencatat hingga kini terdapat lebih dari 200 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dikejar rampung oleh pemerintah sebelum tahun 2024 dan menghabiskan dana hingga mencapai Rp6.445 triliun.

"Langkah pemerintah yang lebih mengedepankan berbagai proyek pembangunan
minim urgensi jelas bertolak belakang dengan peran APBN sebagai shock absorber dalam
menjaga dan melindungi perekonomian dan rakyat dari dampak krisis energi global," kata Melki, 

Selanjutnya, BEM UI menolak kenaikan BBM karena akan berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok. 

Terakhir, BEM UI juga tidak yakin penyaluran bantuan sosial sebagai pengganti subsidi BBM bisa tepat sasaran. 

Baca juga: Sindir Pemerintah Saat Demo BBM, Buruh Bawa Keranda Matinya Hati Nurani Presiden & DPR

Adapun gelombang demonstrasi menolak kenaikan BBM ini sudah terjadi di berbagai daerah sejak pemerintah mengumumkan harga BBM naik pada Sabtu (3/9/2022).

Harga Pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter, Solar naik dari Rp 5.150 menjadi 6.800 per liter, dan Pertamax naik dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan, pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia.

Namun, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun.

Angka ini diperkirakan akan terus mengalami kenaikan.

Oleh karenanya, pemerintah memutuskan mengalihkan subsidi tersebut ke masyarakat yang kurang mampu melalui sejumlah bantuan sosial.

"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian," kata Jokowi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Dipukul dan Ancam Tak Diberi Uang Jajan, Ayah Kandung di Tangsel Perkosa Anaknya hingga 18 Kali

Dipukul dan Ancam Tak Diberi Uang Jajan, Ayah Kandung di Tangsel Perkosa Anaknya hingga 18 Kali

Megapolitan
Disdik DKI Sebut Tak Ada Pemotongan Gaji Guru Honorer SDN Malaka Jaya 10 Jaktim

Disdik DKI Sebut Tak Ada Pemotongan Gaji Guru Honorer SDN Malaka Jaya 10 Jaktim

Megapolitan
Paradoks Perayaan Hari Guru dan Mereka yang Diabaikan Kesejahteraannya

Paradoks Perayaan Hari Guru dan Mereka yang Diabaikan Kesejahteraannya

Megapolitan
Antisipatif dan Inovatif, Terobosan Pj Heru Selama Memimpin Jakarta Raih Penghargaan

Antisipatif dan Inovatif, Terobosan Pj Heru Selama Memimpin Jakarta Raih Penghargaan

Megapolitan
Guru SDN Malaka Jaya 10 Digaji Rp 300.000, Walkot Jaktim: Nanti Saya yang Ngomong Salah...

Guru SDN Malaka Jaya 10 Digaji Rp 300.000, Walkot Jaktim: Nanti Saya yang Ngomong Salah...

Megapolitan
Tanam Ribuan Pohon di Pulogadung, Jokowi: Mengatasi Polusi yang Kita Rasakan

Tanam Ribuan Pohon di Pulogadung, Jokowi: Mengatasi Polusi yang Kita Rasakan

Megapolitan
Banjir Rob Berpotensi Terjadi di Pesisir Jakarta hingga 2 Desember 2023

Banjir Rob Berpotensi Terjadi di Pesisir Jakarta hingga 2 Desember 2023

Megapolitan
Wali Kota Jaksel Klaim Anak Asli Manggarai Diam dan Tak Terhasut dalam Tawuran Senin Dini Hari

Wali Kota Jaksel Klaim Anak Asli Manggarai Diam dan Tak Terhasut dalam Tawuran Senin Dini Hari

Megapolitan
Anak di Tangsel 18 kali Diperkosa Ayah Kandungnya hingga Hamil

Anak di Tangsel 18 kali Diperkosa Ayah Kandungnya hingga Hamil

Megapolitan
Mengadu ke DPRD DKI, Warga Keluhkan Usaha Kuliner di Jalan Tulodong Bikin Macet dan Bising

Mengadu ke DPRD DKI, Warga Keluhkan Usaha Kuliner di Jalan Tulodong Bikin Macet dan Bising

Megapolitan
Parpol Pasang Alat Kampanye di Jalan Protokol Bekasi, Bawaslu Bakal Beri Imbauan

Parpol Pasang Alat Kampanye di Jalan Protokol Bekasi, Bawaslu Bakal Beri Imbauan

Megapolitan
Cerita Warga Kampung Tanah Merah 7 Tahun Hidup di Tenda Setelah Digusur Pemerintah

Cerita Warga Kampung Tanah Merah 7 Tahun Hidup di Tenda Setelah Digusur Pemerintah

Megapolitan
Para Pemuda yang Ikut “Gathering” Pemkot Jaksel Diklaim Tak Terlibat Tawuran Terakhir di Manggarai

Para Pemuda yang Ikut “Gathering” Pemkot Jaksel Diklaim Tak Terlibat Tawuran Terakhir di Manggarai

Megapolitan
Damkar DKI Terima Kunjungan Edukasi untuk PAUD hingga SD, Simak Caranya

Damkar DKI Terima Kunjungan Edukasi untuk PAUD hingga SD, Simak Caranya

Megapolitan
IPW: Penahanan Firli Bahuri Sebaiknya Tunggu Hasil Sidang Praperadilan

IPW: Penahanan Firli Bahuri Sebaiknya Tunggu Hasil Sidang Praperadilan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com