Harapan Pengusaha untuk Penjabat Gubernur DKI, Mempermudah Investasi dan Membuka Lapangan Kerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta wakilnya Ahmad Riza Patria akan habis pada 16 Oktober 2022 mendatang.

Setelah masa jabatannya habis, posisi Anies-Riza akan digantikan oleh seorang Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta yang berasal dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pj Gubernur nantinya akan dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo. Namun, usulan namanya berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan DPRD DKI.

Kemendagri memiliki kesempatan untuk menyerahkan tiga nama ke presiden, begitu pula dengan DPRD DKI, memiliki kesempatan menyerahkan tiga nama ke Kemendagri.

Enam nama itu akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo dan nantinya hanya satu orang yang dipilih langsung oleh presiden.

Baca juga: Pj Gubernur DKI Jakarta Diharapkan Mudah Ditemui Para Pelaku Usaha

DPRD DKI sudah mengirimkan tiga nama ke Kemendagri, yakni Sekretaris Daerah DKI Marullah Mattali, Direktur Jenderal Politik Umum Kemendagri Bahtiar dan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono.

Sementara, Kemendagri masih menggodok tiga nama calon Pj Gubernur DKI Jakarta.

Banyak warga yang menaruh harapan pada Pj Gubernur DKI ini mengingat masa jabatannya cukup lama, yakni lebih dari dua tahun.

Harapan itu juga muncul dari kalangan pengusaha, salah satunya dari pihak Kamar Dagang Indonesia (Kadin).

Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi berharap Pj gubernur DKI Jakarta bisa menyelesaikan banyak permasalahan di Ibu kota.

"Harapan kami, Pj bisa mengentaskan persoalan Jakarta yang belum terselesaikan," kata Diana dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/9/2022).

Baca juga: Hipmi Jaya Berharap Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Pro Dunia Usaha

Selain itu, lanjut Diana, Pj gubernur DKI Jakarta harus bisa membangun koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.

Dengan demikian, program-program yang sudah dijalankan selama ini bisa terus berjalan dan tercipta stabilisasi, khususnya di bidang perekonomian.

"Kemudian tidak ada penurunan standar pelayanan masyarakat dan semangat reformasi birokrasi yang berkelanjutan," ujar Diana.

"Kemudian juga kami harap meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam masyarakat," lanjut dia.