Imbas Demo Mahasiswa, Arus Lalu Lintas di Bundaran Air Mancur Patung Kuda Tersendat

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahasiswa dari berbagai universitas berunjuk rasa bertajuk "Puncak Penghianatan Rezim" di Bundaran Air Mancur Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (30/9/2022).

Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa itu menyebabkan arus lalu lintas di persimpangan Jalan Medan Merdeka Barat dan Jalan Budi Kemuliaan menjadi tersendat.

Pantauan Kompas.com pada pukul 16.56 WIB, arus lalu lintas semakin ramai oleh kendaraan roda empat dan roda dua seiring masuknya jam-jam sibuk.

Pengendara dari Jalan MH Thamrin yang menuju ke Jalan Medan Merdeka Selatan dan Jalan Budi Kemuliaan, harus melintas setengah jalan di Bundaran Air Mancur Patung Kuda.

Baca juga: Ada Demo Mahasiswa di Kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup Sementara

Sebab, petugas kepolisian lalu lintas belum melakukan penutupan jalan di persimpangan jalan tersebut, sedangkan peserta aksi melangsungkan demonstrasi di sisi jalan tersebut.

Adapun, Koordinator Bidang Sosial-Politik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Melki Sedek Huang mengatakan, mahasiswa akan menyampaikan enam isu yang dianggap bermasalah selama era jabatan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Enam isu yang akan disampaikan oleh mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya, pertama yakni dikebutnya pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dianggap bermasalah.

"Padahal terdapat RUU Masyarakat Adat dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang tak kunjung disahkan," ucap Melki dalam keterangannya.

Baca juga: Setiap Demo, Kami Dihalangi Kawat Berduri-Tembok Beton, Bukti Penghuni Istana dan Rakyat Berjarak...

Kemudian, mahasiswa akan menyampaikan bahwa selama ini alokasi anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dinilai tidak tepat sasaran.

Menurut Melki, mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM) saat ini lebih diperlukan masyarakat. Alih-alih justru pemerintah fokus mengejar proyek yang dinilai minim urgensi seperti rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan proyek strategis nasional (PSN).

"Ketiga, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu yang tak pernah diselesaikan oleh pemerintah. Negara malah membiarkan para pelaku berkeliaran dan berpolitik praktis lalu membentuk tim penyelesaian non-yudisial yang tidak menyelesaikan masalah," jelas Melki.

Kemudian, ujar Melki, tidak adanya upaya pemerintah pusat untuk memberantas korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) yang kerap ditemui di Indonesia.

Isu kelima, Melki berujar, pendidikan di Indonesia dinilai belum menemui kata demokratis dan terbuka untuk semua orang.

"Terlebih lagi dengan hadirnya RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang jelas berbahaya bagi dunia pendidikan," ucapnya.

Terakhir, pemerintah dianggap telah memberangus demokrasi melalui upaya-upaya penundaan pemilihan umum (Pemilu) dan rencana perpanjangan masa jabatan presiden.

"Ini adalah pertanda bahwa pengkhianatan rezim pada rakyatnya telah sampai pada puncaknya dan alarm harus dibunyikan," katanya.