Perda Penyelengaraan Kota Religius Ditolak Kemendagri, Wali Kota Depok: Jangan Hanya Melihat Kata Religius

Kompas.com - 30/09/2022, 22:23 WIB

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Mohammad Idris menyebutkan alasan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menolak Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan Kota Religius.

Menurut Idris, Kemendagri menolak perda itu lantaran terdapat kata religius dan menilai peraturan itu masuk ke ranah agama atau privat. Idris menduga Kemendagri tidak melihat substansi perda tersebut.

"Ada kata-kata religius, saya bilang baca dulu dong di dalamnya. Kalau dibaca substansinya, insya Allah akan paham semuanya. Jangan hanya melihat kata-kata religius," kata Idris, dikutip dari rekaman yang diperoleh Kompas.com dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok, Jumat (30/9/2022).

Baca juga: Wali Kota Idris: Perda Penyelenggaraan Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri

Kendati mengandung kata religius, Idris membantah perda itu mengatur tentang pemakaian hijab atau mengatur peribadatan umat beragama. Idris menegaskan, perda itu dibuat untuk mengatur kerukunan umat beragama.

"Padahal kami tidak mengarah kepada mengatur orang memakai jilbab atau orang shalat, enggak, (tetapi urusan) kerukunan umat beragama, kedamaian, kekompakan, dan toleransi itu ada di perda," ujar Idris.

Selain itu, Idris juga menyinggung soal slogan Kota Depok yang tercantum dalam visi kepemimpinannya, yakni unggul, nyaman, religius. Ia mengatakan, slogan yang menggunakan kata religius itu tidak dipersoalkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

"Padahal sebelumnya tagline Kota Depok isinya adalah unggul, nyaman, religius, tidak dipermasalahkan oleh KPUD, disetujui jadi catatan dokumen negara," ujar Idris.

Baca juga: Wali Kota Depok Kecewa Perda Kota Religius Ditolak Kemendagri: Duit Habis Rp 400 Juta, Berakhir di Laci

Idris menambahkan, pembuatan Perda Penyelenggaraan Kota Religius menelan anggaran hingga Rp 400 juta.

Uang itu termasuk anggaran untuk kunjungan kerja untuk mengetahui produk hukum di daerah lain.

Karena itu, Idris mengaku kecewa lantaran berkas Perda Penyelenggaraan Kota Religius berakhir di dalam laci Kemendagri.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Interupsi Rapat, Anggota F-PKS Puji Heru Budi Bagi-bagi Sepeda dan Minta Pemprov Memihak Pesepeda

Interupsi Rapat, Anggota F-PKS Puji Heru Budi Bagi-bagi Sepeda dan Minta Pemprov Memihak Pesepeda

Megapolitan
Polisi Temukan Buku Mantra dan Kemenyan di Rumah Keluarga yang Tewas di Kalideres

Polisi Temukan Buku Mantra dan Kemenyan di Rumah Keluarga yang Tewas di Kalideres

Megapolitan
Tewasnya Sekeluarga di Kalideres Berkaitan dengan Ritual, Bersumber dari Budyanto

Tewasnya Sekeluarga di Kalideres Berkaitan dengan Ritual, Bersumber dari Budyanto

Megapolitan
Polisi: Satu Korban dalam Keluarga Tewas di Kalideres Kerap Jalani Ritual Tertentu

Polisi: Satu Korban dalam Keluarga Tewas di Kalideres Kerap Jalani Ritual Tertentu

Megapolitan
APBD DKI 2023 Rp 83,7 Triliun Fokus untuk 3 Program Prioritas, Ini Pembagiannya

APBD DKI 2023 Rp 83,7 Triliun Fokus untuk 3 Program Prioritas, Ini Pembagiannya

Megapolitan
Buruh Demo di Depan Kantor Disnaker, Lalu Lintas dari Summarecon Bekasi Macet

Buruh Demo di Depan Kantor Disnaker, Lalu Lintas dari Summarecon Bekasi Macet

Megapolitan
Dishub DKI Akui Layanan 'Bike Sharing' Terbengkalai, Akan Dievaluasi

Dishub DKI Akui Layanan "Bike Sharing" Terbengkalai, Akan Dievaluasi

Megapolitan
926 Pasukan Gabungan Amankan Penutupan Porprov VI Banten 2022

926 Pasukan Gabungan Amankan Penutupan Porprov VI Banten 2022

Megapolitan
UMP DKI 2023 Naik Jadi Rp 4,9 Juta, Pimpinan DPRD: Berat bagi Pengusaha, Banyak yang Tak Mampu

UMP DKI 2023 Naik Jadi Rp 4,9 Juta, Pimpinan DPRD: Berat bagi Pengusaha, Banyak yang Tak Mampu

Megapolitan
Tuntut UMK Bekasi Naik 13 Persen, Buruh Bekasi Tutup Dua Ruas Jalan Depan Kantor Disnaker

Tuntut UMK Bekasi Naik 13 Persen, Buruh Bekasi Tutup Dua Ruas Jalan Depan Kantor Disnaker

Megapolitan
Minta Heru Budi Datangi Tiap Fraksi, Golkar DPRD: Kami Rindu Dikunjungi Gubernur...

Minta Heru Budi Datangi Tiap Fraksi, Golkar DPRD: Kami Rindu Dikunjungi Gubernur...

Megapolitan
Perempuan di Tangerang Nekat Bakar Diri, Diduga Depresi karena Tepergok Selingkuh

Perempuan di Tangerang Nekat Bakar Diri, Diduga Depresi karena Tepergok Selingkuh

Megapolitan
KSPI Akan Gugat UMP DKI 2023, Heru Budi: Tidak Apa-apa, Itu Hak Mereka

KSPI Akan Gugat UMP DKI 2023, Heru Budi: Tidak Apa-apa, Itu Hak Mereka

Megapolitan
Dishub DKI Tarik 218 Unit Sepeda Sewa, Buntut Operator 'Bike Sharing' yang Kesulitan Pendanaan

Dishub DKI Tarik 218 Unit Sepeda Sewa, Buntut Operator "Bike Sharing" yang Kesulitan Pendanaan

Megapolitan
KSPI Berencana Gugat Nilai UMP DKI 2023 ke PTUN

KSPI Berencana Gugat Nilai UMP DKI 2023 ke PTUN

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.