Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kakorlantas: Polisi Juga Enggak Mau Dituding Tempatnya Pungli

Kompas.com - 03/10/2022, 11:48 WIB
Tria Sutrisna,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Irjen Firman Santyabudi mengingatkan masyarakat untuk tidak menyuap petugas saat mengajukan pelayanan di Samsat.

Hal itu dikatakan Firman guna menanggapi temuan praktik pungutan liar (pungli) di Samsat Polres Metro Jakarta Selatan yang menimpa komedian Soleh Solihun.

"Ya kita sama-sama bisa bersihkan lah, tekad kami ke depan. Polisi juga enggak mau terus dituding tempatnya pungli," ujar Firman kepada wartawan, Senin (3/10/2022).

Menurut dia, perlu kerja sama semua pihak untuk memberantas praktik pungli yang dilakukan oknum petugas di lingkungan Samsat.

Baca juga: Kakorlantas Polri: Pungli Itu Enggak Boleh, Jangan Pakai Nyuap-nyuap

Firman menegaskan bahwa institusi Polri bukanlah tempatnya yang kerap terjadi pungli sebagaimana tudingan sebagai masyarakat.

"Sudah makanya jangan pakai nyuap-nyuap. Sabar saja ya. Kepengin cepat-cepat, petugasnya diiming-imingi kayak begitu, nanti imannya rusak," ungkap Firman.

Kakorlantas Polri kemudian meminta agar jajaran Polda Metro Jaya menelusuri pihak-pihak yang melakukan pungli. Sebab, pelayanan di Samsat juga berbarengan dengan pegawai pemerintah dalam hal pembayaran pajak.

Baca juga: Soleh Solihun Kena Pungli Saat Urus STNK di Samsat, Polisi Klaim Baru Kejadian Pertama Kali

"Cek itu siapa yang pungli, ke mana, supaya laporannya jelas. Kami enggak ingin masyarakat dipersulit, tapi masyarakat tahu prosedurnya. Sehingga kita jelas," kata Firman.

"Orang tahunya Samsat polisi, itu kan bayar pajak, urusannya bayar pajak. Terlepas dari apa yang dikenakan ke mereka tidak ada pungutan apa-apa lagi. Masing-masing perwira bisa diminta mengawasi anak buah," pungkas dia.

Sebelumnya, Soleh membagikan cerita soal dugaan praktik pungli pembayaran pajak tersebut melalui akun Twitter @solehsolihun pada Selasa (27/9/2022).

Pada akun Twitter pribadinya, Soleh mengaku tiba di Polda Metro Jaya Selasa sekitar pukul 08.00 WIB.

Baca juga: Cuitan Viral Soleh Solihun Kena Pungli, Ini Prosedur Perpanjangan STNK di Samsat

Ia yang bermaksud memperpanjang masa berlaku STNK lima tahunan, kemudian melakukan cek fisik kendaraan.

Namun, pada saat proses cek fisik kendaraan itu, Soleh mengaku dimintakan uang Rp 30.000 oleh oknum petugas Samsat di Polda Metro Jaya.

"Perpanjang stnk 5 tahunan. jam 8 pagi sampe samsat di polda metro, langsung cek fisik. bayar 30 ribu. setelah cek fisik, motor diparkir, saya tunggu di ruang ini. jam 8.13, berkas diterima. lanjut lantai 4," tulis Soleh dalam akun Twitter pribadinya.

Setelahnya, Soleh membuat utas. Namun, tak lama Kanit Samsat Polres Metro Jakarta Selatan AKP Mulyono menghubunginya Soleh untuk bertemu terkait soal isi twit yang dibuat mengenai pungli yang terjadi di Polda Metro Jaya.

"Perkara 30.000 cek fisik, ternyata ulah oknum. barusan AKP Mulyono Kanit Samsat Jakarta Selatan menghadap saya dan meminta maaf atas ulah oknum (di sebelah saya) dan mengatakan si oknum akan diberi hukuman. pak mulyono sekali lagi memastikan: cek fisik gratis!" kata Soleh.

Soleh berharap janji AKP Mulyono untuk membersihkan pungutan liar di Samsat bisa terealisasi. Ia pun menyarankan di lokasi proses cek fisik agar dapat dituliskan pengumuman gratis dalam melakukan proses tersebut.

"Semoga itikad baik pak Mulyono buat membersihkan pungli dari samsat bisa terus terlaksana. saya tadi kasih saran: pasang pengumuman di tempat cek fisik yang bertuliskan: "CEK FISIK, GRATIS," kata Soleh.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com