Naturalisasi Sungai Mangkrak hingga Jelang Anies Lengser, Wagub: Banyak Sengketa Tanah

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan alasan program naturalisasi sungai mangkrak hingga menjelang jabatannya dan Gubernur DKI Anies Baswedan berakhir pada 16 Oktober 2022.

Riza mengatakan, program naturalisasi sungai mangkrak karena banyak tanah di Jakarta yang belum memiliki sertifikat.

"Yang jadi masalah selama ini terkait program-progam tersebut adalah masalah kasus-kasus tanah. Seperti teman-teman ketahui, di Jakarta ini banyak sekali masalah-masalah sengketa tanah," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (6/10/2022).

Baca juga: Jelang Lengser, Anies Salurkan Dana Hibah untuk Parpol Senilai Rp 27,25 Miliar

Riza menuturkan, pihaknya bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto terus berkoordinasi terkait percepatan sertifikasi tanah.

"Masih banyak luasan tanah di Jakarta yang kami miliki, belum bersertifikat. Ini insyaallah Pak Menteri akan mendukung penuh," tutur Riza.

"Alhamdulillah dalam satu hingga dua tahun terakhir ada percepatan, akan dilakukan percepatan lagi," kata Riza.

Baca juga: Wagub Riza Selalu Maju Duluan Hadapi Persoalan Jakarta, Anies: Saya Beruntung

Selama lima tahun menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, Anies tidak kunjung memaksimalkan naturalisasi Sungai Ciliwung.

Berdasarkan catatan Kompas.com, Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies baru merampungkan naturalisasi Kanal Banjir Barat segmen Shangri La-Karet, Jakarta Pusat, dengan lebar 8 meter.

Hasil dari program untuk menambah kapasitas sungai tersebut terekam dalam unggahan akun resmi Twitter Pemprov DKI Jakarta, @DKIJakarta, pada 7 Januari 2021.

Dalam unggahan itu terlihat gambar bantaran sungai yang sudah dirapikan, dibeton, serta dilengkapi jalur pejalan kaki dan pesepeda yang dilapisi ubin berwarna abu-abu dan hitam.