Heru Budi Dijagokan 9 Fraksi DPRD DKI jadi PJ Gubernur, PDI-P: tapi Kalau Salah, Bisa Kami Serang

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta menilai fraksi lain di legislatif Jakarta juga tak akan lagi menjadi oposisi ketika Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta menjabat nantinya.

Untuk diketahui, Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono dipilih menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta pada 7 September 2022.

Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono berujar, hal itu terjadi karena sembilan fraksi di DPRD DKI mengusulkan nama Heru saat rapat pimpinan gabungan legislatif pada 13 September 2022.

Baca juga: Fraksi PDI-P DPRD Tak Lagi Oposisi Saat Heru Budi Jadi Pj Gubernur DKI

"Semua fraksi pasti akan berubah posisi. Begini, Pak Heru itu kan saat ini mendapatkan dukungan dari sembilan fraksi yang ada di DPRD DKI Jakarta," kata Gembong melalui sambungan telepon, Senin (10/10/2022).

"Dalam konteks menghadirkan Pak Heru untuk menjadi Pj itu, itu mendapatkan usulan dari sembilan fraksi," sambung dia.

Gembong menilai, pengusulan nama Heru dari sembilan fraksi itu juga merupakan bentuk dukungan agar Pj Gubernur terpilih itu bisa menjalankan tugas dengan baik nantinya.

Di sisi lain, ia menegaskan bahwa dukungan dari seluruh fraksi di DPRD DKI Jakarta bisa menjadi bumerang atau serangan balik bagi Heru.

Menurut Gembong, jika tak menjalankan tugasnya dengan benar sebagai Pj Gubernur DKI, Heru diyakini bakal diberikan kritik keras oleh sembilan fraksi tersebut.

Baca juga: Fraksi PDI-P DPRD DKI Minta Heru Budi Hartono Jaga Integritas sebagai Pj Gubernur DKI

"Kalau tidak (menjalankan tugas dengan baik), pasti ini juga jadi boomerang juga bagi Pak Heru. Bisa sembilan fraksi ini menyerang Pak Heru," tutur Gembong.

Gembong sebelumnya berujar, meski tak menjadi oposisi, fraksinya akan tetap kritis terhadap Pj Gubernur DKI nantinya.

Ia menyatakan, saat Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta, Fraksi PDI-P DPRD DKI menjadi oposisi karena partainya tak mengusung Anies.

Baca juga: Pj Gubernur DKI Terpilih Diminta Segera Petakan Persoalan Ibu Kota

Namun, karena Heru yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) yang mendapatkan mandat untuk menjadi Pj Gubernur DKI, Fraksi PDI-P mengubah sikapnya.

"Ini (Heru) adalah ASN yang diberikan mandat oleh Presiden sebagai Pj Gubernur. Maka, Fraksi PDIP posisinya sekarang berubah, berubahnya adalah kritis konstruktif," tegas Gembong.

Ia meyakini, jika Heru tak menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya sebagai Pj Gubernur DKI dengan benar, Fraksi PDI-P akan memberi kritik keras kepada Heru.