3 Masalah Warga Jakarta Versi LSI, Kebutuhan Pokok Mahal hingga Sulit Cari Lapangan Kerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebut tiga masalah utama yang dihadapi masyarakat di DKI Jakarta saat ini.

Ketiga masalah utama itu didapatkan berdasar survei kepada 610 warga negara Indonesia (WNI) di Jakarta.

Adapun survei dilakukan pada 8-14 Oktober 2022.

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan berujar, ketiga masalah berdasarkan survei itu dianggap mendesak untuk diselesaikan.

Baca juga: Survei Populi Center: 83,5 Persen Warga Jakarta Puas dengan Kinerja Anies

"Ini jadi PR (pekerjaan rumah) bagi pemerintah selanjutnya atau penjabat gubernur (DKI Jakarta) sekarang," sebutnya dalam video yang ditayangkan kanal YouTube LSI, dikutip Jumat (21/10/2022).

Djayadi menyatakan, masalah utama yang kini dihadapi warga Ibu Kota adalah tentang harga-harga kebutuhan pokok yang mahal, dengan persentase 52,4 persen.

Kemudian, permasalahan utama kedua adalah tentang banjir, dengan 17,3 persen.

Kesulitan mencari lapangan kerja, dengan 10,5 persen, juga menjadi permasalahan utama di urutan ketiga.

Baca juga: Kisah Pencari Kerja di Ibu Kota, Bertahun-tahun Melamar ke Ratusan Perusahaan Sambil Nyambi Jadi Pengemudi Ojol

"Pertama, harga-harga kebutuhan pokok, ini memang yang paling pokok. Yang kedua banjir, yang ketiga lapangan kerja," tuturnya.

Kemudian, ada beberapa masalah lain yang dihadapi warga, berdasarkan survei serupa.

Berdasarkan paparan LSI, berikut merupakan permasalahan yang dihadapi warga Ibu Kota, diurutkan dari persentase terbesar-terkecil:

1. Harga kebutuhan pokok mahal, 52,4 persen

2. Banjir, 17,3 persen

3. Lapangan kerja, 10,5 persen

Baca juga: Bukan Banjir, Anies Sebut Trust Issue Nomor Satu di Jakarta adalah Biaya Hidup

4. Kondisi keamanan buruh, 2,4 persen

5. Aparat pemerintah kurang melayani, 2,2 persen

6. Jalan rusak, 1,6 persen

7. Pencemaran lingkungan, 1,1 persen

8. Biaya pendidikan mahal, 0,9 persen

9. Transportasi umum tak memadai, 0,9 persen

10. Pengairan irigasi buruk, 0,8 persen